Jika melihat dari konektivitas, sambung Khofifah, antarkabupaten/kota di Jawa Timur hampir tidak bisa dipisahkan, kecuali seperti Pacitan. https://news.okezone.com/read/2020/04/08/519/2196101/soal-psbb-khofifah-sebut-konektivitas-antar-kabupaten-kota-di-jatim-hampir-tak-bisa-dipisahkanidhttps://news.okezone.com/read/2020/04/08/519/2196101/soal-psbb-khofifah-sebut-konektivitas-antar-kabupaten-kota-di-jatim-hampir-tak-bisa-dipisahkanhttps://news.okezone.com/read/2020/04/08/519/2196101/soal-psbb-khofifah-sebut-konektivitas-antar-kabupaten-kota-di-jatim-hampir-tak-bisa-dipisahkanRabu 08 April 2020 14:30 WIBSyaiful IslamGubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (Foto : Ist)https://img.okezone.com/content/2020/04/08/519/2196101/soal-psbb-khofifah-sebut-konektivitas-antar-kabupaten-kota-di-jatim-hampir-tak-bisa-dipisahkan-yoc5lx2ErU.jpgSURABAYA – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah Provinsi Jatim dinilai sulit diterapkan. Ini mengingat konektivitas antarkabupaten/kota yang satu dengan lain hampir tidak dipisahkan saat PSBB yang bertujuan mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) diterapkan. "Salah satu persyaratan PSBB harus melengkapi plan of action. Saya rasa pasti akan melibatkan Forkopimda kabupaten atau kota yang bersangkutan," tutur Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (8/4/2020). Jika melihat dari konektivitas, sambung Khofifah, antarkabupaten/kota di Jawa Timur hampir tidak bisa dipisahkan, kecuali seperti Kabupaten Pacitan. "Misalnya kalau ada usulan PSBB dikatakan Surabaya. Ini pasti konekvitas ke Madura demikian harus dalam satu kesatuan plan of action. Jadi plan of action salah satunya yang akan diminta Kementerian Kesehatan, siapa saja yang akan melakukan PSBB. Saya rasa begitu," ucap Khofifah. Menurutnya, pihaknya juga sudah rapat koordinasi ecara virtual dengan Menko Maritim dan Investasi, para Gubernur se-Jawa, dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas penyiapan pedoman transportasi publik ketika menerapkan PSBB. Khofifah mengatakan, Jatim tidak bisa disandingkan dengan DKI Jakarta yang telah menerapkan PSBB. "Jadi melihat Jawa Timur, saya rasa dalam hal ini tidak bisa dipersandingkan dengan DKI Jakarta misalnya. Karena kalau PSBB DKI tentu baru efektif kalau itu masuk pada area Jabodetabek. Secara administratif berbeda, tetapi sebetulnya mobilitas masyarakatnya sudah menyatu," ucap Khofifah. Seperti KRL dari Tangerang, KRL dari Bogor. Kemudian banyak di antara mereka yang bekerja di wilayah Jakarta, tapi tinggalnya di Jabodetabek. Baca Juga : 351 PDP dan 3.727 ODP di Jawa Timur Dinyatakan Sembuh Pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jatim sebelum mengajukan PSBB ke Kemenkes. "Kalau memang mengajukan PSBB, semuanya sudah bisa dikalkulasi kapasitas dan kemampuan daerah (kabupaten/kota)," tuturnya. Baca Juga : 1.923 Pekerja di Jawa Timur Kena PHK Imbas Corona SURABAYA – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah Provinsi Jatim dinilai sulit diterapkan. Ini mengingat konektivitas antarkabupaten/kota yang satu dengan lain hampir tidak dipisahkan saat PSBB yang bertujuan mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) diterapkan. "Salah satu persyaratan PSBB harus melengkapi plan of action. Saya rasa pasti akan melibatkan Forkopimda kabupaten atau kota yang bersangkutan," tutur Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (8/4/2020). Jika melihat dari konektivitas, sambung Khofifah, antarkabupaten/kota di Jawa Timur hampir tidak bisa dipisahkan, kecuali seperti Kabupaten Pacitan. "Misalnya kalau ada usulan PSBB dikatakan Surabaya. Ini pasti konekvitas ke Madura demikian harus dalam satu kesatuan plan of action. Jadi plan of action salah satunya yang akan diminta Kementerian Kesehatan, siapa saja yang akan melakukan PSBB. Saya rasa begitu," ucap Khofifah. Menurutnya, pihaknya juga sudah rapat koordinasi ecara virtual dengan Menko Maritim dan Investasi, para Gubernur se-Jawa, dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas penyiapan pedoman transportasi publik ketika menerapkan PSBB. Khofifah mengatakan, Jatim tidak bisa disandingkan dengan DKI Jakarta yang telah menerapkan PSBB. "Jadi melihat Jawa Timur, saya rasa dalam hal ini tidak bisa dipersandingkan dengan DKI Jakarta misalnya. Karena kalau PSBB DKI tentu baru efektif kalau itu masuk pada area Jabodetabek. Secara administratif berbeda, tetapi sebetulnya mobilitas masyarakatnya sudah menyatu," ucap Khofifah. Seperti KRL dari Tangerang, KRL dari Bogor. Kemudian banyak di antara mereka yang bekerja di wilayah Jakarta, tapi tinggalnya di Jabodetabek. Baca Juga : 351 PDP dan 3.727 ODP di Jawa Timur Dinyatakan Sembuh Pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jatim sebelum mengajukan PSBB ke Kemenkes. "Kalau memang mengajukan PSBB, semuanya sudah bisa dikalkulasi kapasitas dan kemampuan daerah (kabupaten/kota)," tuturnya. Baca Juga : 1.923 Pekerja di Jawa Timur Kena PHK Imbas Corona