Potensi penyebarannya bisa tinggi, di sisi lain fasilitas kesehatan kita sangat terbatas.https://news.okezone.com/read/2020/04/14/340/2199222/gorontalo-siapkan-jaring-pengaman-sosial-bagi-84-181-keluargaidhttps://news.okezone.com/read/2020/04/14/340/2199222/gorontalo-siapkan-jaring-pengaman-sosial-bagi-84-181-keluargahttps://news.okezone.com/read/2020/04/14/340/2199222/gorontalo-siapkan-jaring-pengaman-sosial-bagi-84-181-keluargaSelasa 14 April 2020 20:59 WIBSubhan Sabuilustrasihttps://img.okezone.com/content/2020/04/14/340/2199222/gorontalo-siapkan-jaring-pengaman-sosial-bagi-84-181-keluarga-ZLBcJtKJlF.jpgGORONTALO - Usai menggelar video confrence dengan bupati/walikota serta unsur forkopimda, Pemerintah provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota se Gorontalo, sepakat mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Menteri Kesehatan RI. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan bahwa semua kabupaten/kota, forkopimda, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat mengusulkan Gorontalo segera PSBB. "Semua menginginkan, mengajukan dan membuat argumentasi kondisi daerah dan mengusulkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar,” ujar Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat konfrensi pers, Selasa (14/4/2020). Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menambahkan bahwa usulan PSBB di Gorontalo tidak merujuk pada jumlah kasus positif corona, meski hingga saat ini baru ada satu kasus positif namun kajian epidemologi memperkirakan kasus corona akan lebih besar jika tidak dilakukan PSBB. “Potensi penyebarannya bisa tinggi, di sisi lain fasilitas kesehatan kita sangat terbatas. Baik sarana dan tenaga medis maupun perlengkapan. Sehingga kita sangat khawatir dan jika itu terjadi maka kita tidak bisa menangani peningkatan pasien. Jadi tidak berangkat dari kasus seperti daerah lain, tapi proyeksi peningkatan kasus,” jelas Budi. Baca Juga : Hasil Rapat Komisi II dan Pemerintah, Pilkada Seretak Ditunda hingga 9 Desember Sebagai konsekuensi jika PSBB disetujui, Pemda dan Pemprov sudah menyiapkan Jaring Pengaman Sosial. Bantuan menyasar 84.181 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Data tersebut dihimpun berdasarkan usulan dari kabupaten dan kota. "Pemprov juga optimis jika stok pangan daerah aman. Sebagai contoh untuk ketersediaan beras, ditaksir cukup untuk kebutuhan 120 hari ke depan. Taksiran itu belum termasuk panen padi periode Mei-Juni," pungkas Budi.GORONTALO - Usai menggelar video confrence dengan bupati/walikota serta unsur forkopimda, Pemerintah provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota se Gorontalo, sepakat mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Menteri Kesehatan RI. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan bahwa semua kabupaten/kota, forkopimda, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat mengusulkan Gorontalo segera PSBB. "Semua menginginkan, mengajukan dan membuat argumentasi kondisi daerah dan mengusulkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar,” ujar Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat konfrensi pers, Selasa (14/4/2020). Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki menambahkan bahwa usulan PSBB di Gorontalo tidak merujuk pada jumlah kasus positif corona, meski hingga saat ini baru ada satu kasus positif namun kajian epidemologi memperkirakan kasus corona akan lebih besar jika tidak dilakukan PSBB. “Potensi penyebarannya bisa tinggi, di sisi lain fasilitas kesehatan kita sangat terbatas. Baik sarana dan tenaga medis maupun perlengkapan. Sehingga kita sangat khawatir dan jika itu terjadi maka kita tidak bisa menangani peningkatan pasien. Jadi tidak berangkat dari kasus seperti daerah lain, tapi proyeksi peningkatan kasus,” jelas Budi. Baca Juga : Hasil Rapat Komisi II dan Pemerintah, Pilkada Seretak Ditunda hingga 9 Desember Sebagai konsekuensi jika PSBB disetujui, Pemda dan Pemprov sudah menyiapkan Jaring Pengaman Sosial. Bantuan menyasar 84.181 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Data tersebut dihimpun berdasarkan usulan dari kabupaten dan kota. "Pemprov juga optimis jika stok pangan daerah aman. Sebagai contoh untuk ketersediaan beras, ditaksir cukup untuk kebutuhan 120 hari ke depan. Taksiran itu belum termasuk panen padi periode Mei-Juni," pungkas Budi.