Nasir Djamil menilai Bapas di setiap wilayah seharusnya bertanggung jawab terhadap napi yang mendapatkan asimilasi. https://news.okezone.com/read/2020/04/17/337/2200486/napi-kembali-berulah-usai-dibebaskan-dpr-bapas-harusnya-tanggung-jawabidhttps://news.okezone.com/read/2020/04/17/337/2200486/napi-kembali-berulah-usai-dibebaskan-dpr-bapas-harusnya-tanggung-jawabhttps://news.okezone.com/read/2020/04/17/337/2200486/napi-kembali-berulah-usai-dibebaskan-dpr-bapas-harusnya-tanggung-jawabJum'at 17 April 2020 07:02 WIBAchmad Fardiansyah Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. (Ist)https://img.okezone.com/content/2020/04/17/337/2200486/napi-kembali-berulah-usai-dibebaskan-dpr-bapas-harusnya-tanggung-jawab-MUvbXcEq2h.jpgJAKARTA – Komisi III DPR RI menilai Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak bertanggung jawab sepenuhnya saat memberikan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana (napi) terkait pandemi virus corona (Covid-19). Akibatnya, tidak sedikit napi kembali melakukan kejahatan usai menghirup udara segar. "Bapas di setiap wilayah seharusnya bertanggungjawab terhadap napi yang mendapatkan asimilasi dan integrasi. Sayangnya prosedur ini tidak dijalankan secara konsisten. Akibatnya, ada beberapa napi yang melakukan tindak kriminal," kata anggota Komisi III, Nasir Djamil kepada Okezone, Jumat (17/4/2020). Selain itu, Nasir menilai, pihak ketiga yang menjamin para warga binaan yang mendapatkan asimilasi tersebut tidak bertanggung jawab. "Kemudian pihak ketiga yang menjamin selama menjalani proses itu juga tidak melakukan tanggung jawabnya," ucapnya. Nasir menambahkan, Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Kemenkumham mengakui tidak bisa memastikan proses pemberian asimilasi secara kridibel dan akuntabel. "Adapun proses pemberian asimiliasi dan integrasi itu kami Komisi III tidak mengetahuinya apakah dilakukan secara kridibel dan akuntabel," katanya. Nasir melanjutkan, dalam rapat virtual beberpa waktu lalu, pihaknya menekankan kepada Kemenkumham agar pemberian proses tersebut harus clean and clear. Baca Juga : Pro dan Kontra Asimilasi Narapidana di Tengah Wabah Corona "Saya waktu itu mengingatkan menkuhman agar proses pemberian hak tersebut harus clear dan clean. Karena itu, butuh pengawasan yang ketat agar tidak ada oknum di lapas atau rutan yang "membisniskan" hak napi itu," tuturnya. JAKARTA – Komisi III DPR RI menilai Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak bertanggung jawab sepenuhnya saat memberikan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana (napi) terkait pandemi virus corona (Covid-19). Akibatnya, tidak sedikit napi kembali melakukan kejahatan usai menghirup udara segar. "Bapas di setiap wilayah seharusnya bertanggungjawab terhadap napi yang mendapatkan asimilasi dan integrasi. Sayangnya prosedur ini tidak dijalankan secara konsisten. Akibatnya, ada beberapa napi yang melakukan tindak kriminal," kata anggota Komisi III, Nasir Djamil kepada Okezone, Jumat (17/4/2020). Selain itu, Nasir menilai, pihak ketiga yang menjamin para warga binaan yang mendapatkan asimilasi tersebut tidak bertanggung jawab. "Kemudian pihak ketiga yang menjamin selama menjalani proses itu juga tidak melakukan tanggung jawabnya," ucapnya. Nasir menambahkan, Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Kemenkumham mengakui tidak bisa memastikan proses pemberian asimilasi secara kridibel dan akuntabel. "Adapun proses pemberian asimiliasi dan integrasi itu kami Komisi III tidak mengetahuinya apakah dilakukan secara kridibel dan akuntabel," katanya. Nasir melanjutkan, dalam rapat virtual beberpa waktu lalu, pihaknya menekankan kepada Kemenkumham agar pemberian proses tersebut harus clean and clear. Baca Juga : Pro dan Kontra Asimilasi Narapidana di Tengah Wabah Corona "Saya waktu itu mengingatkan menkuhman agar proses pemberian hak tersebut harus clear dan clean. Karena itu, butuh pengawasan yang ketat agar tidak ada oknum di lapas atau rutan yang "membisniskan" hak napi itu," tuturnya.