Pemerintah diminta memikirkan nasib para pengusaha PO bus di tengah pandemi virus corona ini.https://news.okezone.com/read/2020/04/27/337/2205271/usai-lebaran-pemerintah-diminta-pikirkan-nasib-pengusaha-transportasi-umumidhttps://news.okezone.com/read/2020/04/27/337/2205271/usai-lebaran-pemerintah-diminta-pikirkan-nasib-pengusaha-transportasi-umumhttps://news.okezone.com/read/2020/04/27/337/2205271/usai-lebaran-pemerintah-diminta-pikirkan-nasib-pengusaha-transportasi-umumSenin 27 April 2020 05:01 WIBFadel PrayogaBus umum. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/04/27/337/2205271/usai-lebaran-pemerintah-diminta-pikirkan-nasib-pengusaha-transportasi-umum-617ChktE82.jpgJAKARTA – Pandemi virus corona atau covid-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, melainkan kehidupan ekonomi pengusaha transportasi umum. Pasalnya setelah adanya larangan mudik, para pemilik perusahaan otobus (PO) tidak bisa menarik penumpang untuk pulang ke kampung halaman. CEO PO Naikilah Perusahaan Minang (NPM), Angga Vircansa Chairul, meminta pemerintah segera memikirkan nasibnya dan pemilik PO lainnya setelah musim Lebaran 2020. Menurut dia, harus ada solusi yang ditetapkan pihaknya dengan pemerintah untuk bisa mengambil penumpang di tengah berlangsungnya pandemi corona. "Sesudah Lebaran ini kita mempunyai waktu untuk memikirkan bagaimana caranya SOP kita di wabah covid ini, apakah itu bisa social distancing, harus ada SOP baru yang diatur pemerintah," kata Angga dalam diskusi daring dengan tema 'Menyelamatkan Layanan Transportasi Umum dari Dampak Covid-19', Minggu 26 April 2020. Menurut dia, wabah corona tidak akan selesai dalam satu atau dua bulan ke depan, sehingga harus ada perhatian khusus dari pemerintah agar pihaknya tetap bisa beroperasi. "Karena wabah covid ini sepertinya tidak akan selesai 1–3 bulan atau akhir tahun. Jadi, saya minta kepada regulator agar memikirkan sebulan ini supaya kita dapat SOP baru untuk AKAP dan pariwisata," katanya. Hal senada dikatakan Pengurus Organda Surabaya, Nanda. Ia menyebut pemerintah abai terhadap nasib mereka, maka diprediksi akan terjadi krisis ekonomi besar. Sebab, usaha transportasi umum itu dapat menyerap besar tenaga kerja. "Corona ini memberikan pelajaran berharga terkait dengan kesiapan kita menghadapi kondisi yang serba-tidak menentu," ucapnya. Menanggapi hal itu, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengatakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dengan situasi yang terjadi sekarang. Namun, keputusan yang paling tepat dan cepat adalah melarang PO bus beroperasi demi memutus mata rantai persebaran covid-19. "Kami pemerintah tentu sangat memerhatikan. Saya kira harus jelas SOP seperti apa? Nanti kita diskusikan lebih detail untuk memastikan teman-teman masih bisa bertahan," ungkapnya.JAKARTA – Pandemi virus corona atau covid-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, melainkan kehidupan ekonomi pengusaha transportasi umum. Pasalnya setelah adanya larangan mudik, para pemilik perusahaan otobus (PO) tidak bisa menarik penumpang untuk pulang ke kampung halaman. CEO PO Naikilah Perusahaan Minang (NPM), Angga Vircansa Chairul, meminta pemerintah segera memikirkan nasibnya dan pemilik PO lainnya setelah musim Lebaran 2020. Menurut dia, harus ada solusi yang ditetapkan pihaknya dengan pemerintah untuk bisa mengambil penumpang di tengah berlangsungnya pandemi corona. "Sesudah Lebaran ini kita mempunyai waktu untuk memikirkan bagaimana caranya SOP kita di wabah covid ini, apakah itu bisa social distancing, harus ada SOP baru yang diatur pemerintah," kata Angga dalam diskusi daring dengan tema 'Menyelamatkan Layanan Transportasi Umum dari Dampak Covid-19', Minggu 26 April 2020. Menurut dia, wabah corona tidak akan selesai dalam satu atau dua bulan ke depan, sehingga harus ada perhatian khusus dari pemerintah agar pihaknya tetap bisa beroperasi. "Karena wabah covid ini sepertinya tidak akan selesai 1–3 bulan atau akhir tahun. Jadi, saya minta kepada regulator agar memikirkan sebulan ini supaya kita dapat SOP baru untuk AKAP dan pariwisata," katanya. Hal senada dikatakan Pengurus Organda Surabaya, Nanda. Ia menyebut pemerintah abai terhadap nasib mereka, maka diprediksi akan terjadi krisis ekonomi besar. Sebab, usaha transportasi umum itu dapat menyerap besar tenaga kerja. "Corona ini memberikan pelajaran berharga terkait dengan kesiapan kita menghadapi kondisi yang serba-tidak menentu," ucapnya. Menanggapi hal itu, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengatakan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dengan situasi yang terjadi sekarang. Namun, keputusan yang paling tepat dan cepat adalah melarang PO bus beroperasi demi memutus mata rantai persebaran covid-19. "Kami pemerintah tentu sangat memerhatikan. Saya kira harus jelas SOP seperti apa? Nanti kita diskusikan lebih detail untuk memastikan teman-teman masih bisa bertahan," ungkapnya.