<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pelonggaran Transportasi di Tengah Larangan Mudik Membingungkan Masyarakat</title><description>Sikap pemerintah yang mengubah-ubah peraturan dinilai membingungkan rakyat.</description><link>https://news.okezone.com/read/2020/05/08/337/2211286/pelonggaran-transportasi-di-tengah-larangan-mudik-membingungkan-masyarakat</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2020/05/08/337/2211286/pelonggaran-transportasi-di-tengah-larangan-mudik-membingungkan-masyarakat"/><item><title>Pelonggaran Transportasi di Tengah Larangan Mudik Membingungkan Masyarakat</title><link>https://news.okezone.com/read/2020/05/08/337/2211286/pelonggaran-transportasi-di-tengah-larangan-mudik-membingungkan-masyarakat</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2020/05/08/337/2211286/pelonggaran-transportasi-di-tengah-larangan-mudik-membingungkan-masyarakat</guid><pubDate>Jum'at 08 Mei 2020 22:25 WIB</pubDate><dc:creator>Tim Okezone</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/05/08/337/2211286/pelonggaran-transportasi-di-tengah-larangan-mudik-membingungkan-masyarakat-GMhzPuJH8Y.jpg" expression="full" type="image/jpeg">(Foto: Istimewa)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/05/08/337/2211286/pelonggaran-transportasi-di-tengah-larangan-mudik-membingungkan-masyarakat-GMhzPuJH8Y.jpg</image><title>(Foto: Istimewa)</title></images><description>KEBIJAKAN Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melonggarkan operasional transportasi umum di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larangan mudik menuai kritik. Sikap pemerintah yang mengubah-ubah peraturan dinilai membingungkan rakyat dan bisa memperlama penanganan Covid-19.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, diperbolehkannya lagi transportasi darat, laut dan udara angkut orang, membuat pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah tidak maksimal.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Dalih Menhub bahwa tidak ada perubahan aturan hanya penjabaran aturan, hanyalah retorika belaka, sebab substansinya sama bahwa perjalanan orang diperbolehkan. Pelaksanaan yang berubah-ubah tersebut membuat masyarakat bingung dan terkesan ketidaktegasan dalam menerapkan sejumlah aturan,&amp;rdquo; kata pria akrab disapa Awiek, Jumat (8/5/2020).
Awiek menyayangkan jika alasan pelonggaran transportasi untuk pebisnis atau pejabat yang jumlahnya tak seberapa dibandingkan rakyat. Bukankah perjalanan bisa pada waktu tertentu nanti.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Mengingat pengalaman yang terjadi di lapangan, tingkat kesadaran masyarakat untuk aktif melapor terkait Covid-19 tentu akan menyulitkan deteksi  penyebaran. Maka, dengan adanya kelonggaran akses transportasi ini, harus diwaspadai gelombang II penyebaran virus Covid-19. Jika ini terjadi, maka pemerintah yang paling disalahkan, bukan masyarakatnya,&amp;rdquo; ujar Awiek.&amp;nbsp;
Menurutnya imbauan physical distancing maupun social distancing  tak bermakna bila pergerakan warga antardaerah tak dibatasi.&amp;nbsp;
Baca juga:&amp;nbsp;7 Fakta Pasar Jaga Jarak di Jateng yang Jadi Percontohan Nasional
&amp;ldquo;Kalaupun ada pemeriksaan kesehatan bagi penumpang sebelum berangkat, bukankah masa inkubasi Covid-19 itu selama 14 hari? Mengingat kejadian pertama kali masuknya virus tersebut ke Indonesia dari seorang WNA yang sama sekali tidak terdeteksi di bandara. Ini harus menjadi pembelajaran. Terlebih perjalanan darat yang kontrol pemeriksaannya sedikit longgar.&amp;rdquo;&amp;nbsp;
Menhub Budi Karya mengizinkan lagi angkutan umum beroperasi mulai Kamis 7 Mei 2020, setelah dibatasi menyusul ada larangan mudik untuk menekan penyebaran virus corona.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus mentaati protokol kesehatan,&amp;rdquo; katanya dalam rapat secara virtual dengan Komisi V DPR RI, Rabu 6 Mei.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNC8yOC8xLzEyMTI3Ny8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
Menurutnya kebijakan itu sesuai arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sudah dimasukkan dalam turunan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik 2020 untuk menekan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini dulu diterbitkan terkait larangan mudik.&amp;nbsp;
Mudik dilarang sejak 24 April lalu dan transportasi tak boleh bawa penumpang. Anehnya, belum dua pekan berjalan, pemerintah mengizinkan lagi angkutan umum beroperasi.&amp;nbsp;
Pemerintah menyebutkan mudik tetap dilarang meski operasional transportasi sudah direlaksasikan.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Sungguh ini merupakan kebijakan yang kontra produktif, bahkan blunder jika larangan mudik itu direlaksasi, apapun cara dan alasannya. Ini artinya pemerintah tidak konsisten alias bermain api dengan upaya mengendalikan agar Covid -19 tidak makin mewabah ke daerah daerah,&quot; kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.&amp;nbsp;
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, sejumlah daerah tak setuju pelonggaran transportasi.
&amp;ldquo;Kalau Anda ke terminal-terminal masih tutup semua karena DKI Jakarta enggak mau mengikuti. Banyak daerah tidak patuh pada keputusan Menhub, itu revisi Permenhub Nomor 25, sebelumnya kan dilarang,&amp;rdquo; kata Trubus kepada Okezone.&amp;nbsp;
Kalau transportasi umum sudah dibolehkan beroperasi lagi otomatis orang mudah sekali untuk mudik dengan alasan keperluan pribadi, misalnya anak menikah, orangtua sakit, atau hajatan lain.
&amp;ldquo;Terus bagi mereka pegawai-pegawai dengan alasan dinas boleh mudik ke daerah, itu nanti semua pejabat itu alasan ke daerah, padahal dia mudik. Artinya kan ini memberikan peluang bagi mereka untuk leluasa menggunakan anggaran, padahal harusnya anggaran kita dipakai bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk penanganan Covid-19,&amp;rdquo; ujarnya.
Terminal Sepi
Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur masih sepi meski transportasi sudah diizinkan beroperasi kembali. Petugas beralasan belum ada arahan dari Dinas Perhubungan DKI untuk menghidupkan lagi terminal.&amp;nbsp;
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub) DKI, Edy Sufa&amp;rsquo;at mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Kemenhub. &amp;ldquo;Kami tunggu regulasinya saja. Seandainya ada regulasi baru, ya kita pedomani lagi,&amp;rdquo; ujarnya.
Kondisi Terminal Induk Kota Bekasi juga sama. Awak angkutan bingung dengan dualisme aturan; larangan mudik dan diizinkan transportasi beroperasi kembali.
Pengurus PO Bus Primajasa di Terminal Bekasi, Wawan mengaku, banyak pelanggannya sudah menanyakan kapan bus beroperasi lagi. Tapi, pihaknya bingung menjawab karena pemda masih bertahap pada larangan mudik.
Pengurus PO Arimbi, Suryadi menyambut baik dizinkannya lagi transportasi umum beroperasi, karena selama dilarang pihaknya tak punya pendapatan. &amp;ldquo;Kita enggak ada pemasukan sama sekali, kalau ada bantaun rutin agak mending, ini tidak ada sama sekali.&quot;&amp;nbsp;
Pada transportasi udara, maskapai milik PT Garuda Indonesia dan Lion Group sudah mulai terbang lagi.
Corporate Communication Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, dalam beroperasi pihaknya menerapkan SOP ketat sesuai protokol kesehatan. Calon penumpang diwajibkan melengkapi dokumen protokol pengamanan kesehatan.
Bandara Soekarno-Hatta memperketat pengawasan penumpang seiring diizinkan lagi pesawat penumpang beroperasi.&amp;nbsp;
&quot;Kami memonitor di setiap konter check in, kita sampaikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pengawasannya di konter check in, petugas yang akan memeriksa apakah penumpang masuk dalam kriteria yang diperbolehkan, dan memenuhi persyaratan yang berlaku,&quot; ujar Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Soekarno-Hatta, Herson.

Syaratnya adalah harus ada surat alasan bepergian, surat keterangan sehat dan bebas dari Covid-19, menyertakan hasil rapid test sebelum naik pesawat.
PT Angkasa Pura I (Persero) menyiapkan posko penjagaan dan pemeriksaan terhadap penumpang udara di 15 bandara dikelolaannya mulai 7 Mei. AP I juga mengupdate jam operasional 15 bandara selama pandemi corona.
Tunggu Arahan
Sementara polisi masih menunggu petunjuk teknis terkait relaksasi moda transportasi di tengah larangan mudik dan PSBB.
&quot;Kita tunggu saja regulasi teknis di lapangannya seperti apa,&amp;rdquo; kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.
Menurutnya, selama ini mudik tetap dilarang dan PSBB berlanjut. &quot;Kalau pun ada pengecualian dari TNI, pemerintah daerah dan lain-lain dalam moda transportasi, tapi protap tetap dilaksanakan.&amp;rdquo;</description><content:encoded>KEBIJAKAN Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melonggarkan operasional transportasi umum di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larangan mudik menuai kritik. Sikap pemerintah yang mengubah-ubah peraturan dinilai membingungkan rakyat dan bisa memperlama penanganan Covid-19.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, diperbolehkannya lagi transportasi darat, laut dan udara angkut orang, membuat pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah tidak maksimal.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Dalih Menhub bahwa tidak ada perubahan aturan hanya penjabaran aturan, hanyalah retorika belaka, sebab substansinya sama bahwa perjalanan orang diperbolehkan. Pelaksanaan yang berubah-ubah tersebut membuat masyarakat bingung dan terkesan ketidaktegasan dalam menerapkan sejumlah aturan,&amp;rdquo; kata pria akrab disapa Awiek, Jumat (8/5/2020).
Awiek menyayangkan jika alasan pelonggaran transportasi untuk pebisnis atau pejabat yang jumlahnya tak seberapa dibandingkan rakyat. Bukankah perjalanan bisa pada waktu tertentu nanti.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Mengingat pengalaman yang terjadi di lapangan, tingkat kesadaran masyarakat untuk aktif melapor terkait Covid-19 tentu akan menyulitkan deteksi  penyebaran. Maka, dengan adanya kelonggaran akses transportasi ini, harus diwaspadai gelombang II penyebaran virus Covid-19. Jika ini terjadi, maka pemerintah yang paling disalahkan, bukan masyarakatnya,&amp;rdquo; ujar Awiek.&amp;nbsp;
Menurutnya imbauan physical distancing maupun social distancing  tak bermakna bila pergerakan warga antardaerah tak dibatasi.&amp;nbsp;
Baca juga:&amp;nbsp;7 Fakta Pasar Jaga Jarak di Jateng yang Jadi Percontohan Nasional
&amp;ldquo;Kalaupun ada pemeriksaan kesehatan bagi penumpang sebelum berangkat, bukankah masa inkubasi Covid-19 itu selama 14 hari? Mengingat kejadian pertama kali masuknya virus tersebut ke Indonesia dari seorang WNA yang sama sekali tidak terdeteksi di bandara. Ini harus menjadi pembelajaran. Terlebih perjalanan darat yang kontrol pemeriksaannya sedikit longgar.&amp;rdquo;&amp;nbsp;
Menhub Budi Karya mengizinkan lagi angkutan umum beroperasi mulai Kamis 7 Mei 2020, setelah dibatasi menyusul ada larangan mudik untuk menekan penyebaran virus corona.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus mentaati protokol kesehatan,&amp;rdquo; katanya dalam rapat secara virtual dengan Komisi V DPR RI, Rabu 6 Mei.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNC8yOC8xLzEyMTI3Ny8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
Menurutnya kebijakan itu sesuai arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan sudah dimasukkan dalam turunan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik 2020 untuk menekan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini dulu diterbitkan terkait larangan mudik.&amp;nbsp;
Mudik dilarang sejak 24 April lalu dan transportasi tak boleh bawa penumpang. Anehnya, belum dua pekan berjalan, pemerintah mengizinkan lagi angkutan umum beroperasi.&amp;nbsp;
Pemerintah menyebutkan mudik tetap dilarang meski operasional transportasi sudah direlaksasikan.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Sungguh ini merupakan kebijakan yang kontra produktif, bahkan blunder jika larangan mudik itu direlaksasi, apapun cara dan alasannya. Ini artinya pemerintah tidak konsisten alias bermain api dengan upaya mengendalikan agar Covid -19 tidak makin mewabah ke daerah daerah,&quot; kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.&amp;nbsp;
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, sejumlah daerah tak setuju pelonggaran transportasi.
&amp;ldquo;Kalau Anda ke terminal-terminal masih tutup semua karena DKI Jakarta enggak mau mengikuti. Banyak daerah tidak patuh pada keputusan Menhub, itu revisi Permenhub Nomor 25, sebelumnya kan dilarang,&amp;rdquo; kata Trubus kepada Okezone.&amp;nbsp;
Kalau transportasi umum sudah dibolehkan beroperasi lagi otomatis orang mudah sekali untuk mudik dengan alasan keperluan pribadi, misalnya anak menikah, orangtua sakit, atau hajatan lain.
&amp;ldquo;Terus bagi mereka pegawai-pegawai dengan alasan dinas boleh mudik ke daerah, itu nanti semua pejabat itu alasan ke daerah, padahal dia mudik. Artinya kan ini memberikan peluang bagi mereka untuk leluasa menggunakan anggaran, padahal harusnya anggaran kita dipakai bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk penanganan Covid-19,&amp;rdquo; ujarnya.
Terminal Sepi
Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur masih sepi meski transportasi sudah diizinkan beroperasi kembali. Petugas beralasan belum ada arahan dari Dinas Perhubungan DKI untuk menghidupkan lagi terminal.&amp;nbsp;
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub) DKI, Edy Sufa&amp;rsquo;at mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Kemenhub. &amp;ldquo;Kami tunggu regulasinya saja. Seandainya ada regulasi baru, ya kita pedomani lagi,&amp;rdquo; ujarnya.
Kondisi Terminal Induk Kota Bekasi juga sama. Awak angkutan bingung dengan dualisme aturan; larangan mudik dan diizinkan transportasi beroperasi kembali.
Pengurus PO Bus Primajasa di Terminal Bekasi, Wawan mengaku, banyak pelanggannya sudah menanyakan kapan bus beroperasi lagi. Tapi, pihaknya bingung menjawab karena pemda masih bertahap pada larangan mudik.
Pengurus PO Arimbi, Suryadi menyambut baik dizinkannya lagi transportasi umum beroperasi, karena selama dilarang pihaknya tak punya pendapatan. &amp;ldquo;Kita enggak ada pemasukan sama sekali, kalau ada bantaun rutin agak mending, ini tidak ada sama sekali.&quot;&amp;nbsp;
Pada transportasi udara, maskapai milik PT Garuda Indonesia dan Lion Group sudah mulai terbang lagi.
Corporate Communication Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, dalam beroperasi pihaknya menerapkan SOP ketat sesuai protokol kesehatan. Calon penumpang diwajibkan melengkapi dokumen protokol pengamanan kesehatan.
Bandara Soekarno-Hatta memperketat pengawasan penumpang seiring diizinkan lagi pesawat penumpang beroperasi.&amp;nbsp;
&quot;Kami memonitor di setiap konter check in, kita sampaikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pengawasannya di konter check in, petugas yang akan memeriksa apakah penumpang masuk dalam kriteria yang diperbolehkan, dan memenuhi persyaratan yang berlaku,&quot; ujar Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Soekarno-Hatta, Herson.

Syaratnya adalah harus ada surat alasan bepergian, surat keterangan sehat dan bebas dari Covid-19, menyertakan hasil rapid test sebelum naik pesawat.
PT Angkasa Pura I (Persero) menyiapkan posko penjagaan dan pemeriksaan terhadap penumpang udara di 15 bandara dikelolaannya mulai 7 Mei. AP I juga mengupdate jam operasional 15 bandara selama pandemi corona.
Tunggu Arahan
Sementara polisi masih menunggu petunjuk teknis terkait relaksasi moda transportasi di tengah larangan mudik dan PSBB.
&quot;Kita tunggu saja regulasi teknis di lapangannya seperti apa,&amp;rdquo; kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.
Menurutnya, selama ini mudik tetap dilarang dan PSBB berlanjut. &quot;Kalau pun ada pengecualian dari TNI, pemerintah daerah dan lain-lain dalam moda transportasi, tapi protap tetap dilaksanakan.&amp;rdquo;</content:encoded></item></channel></rss>
