Bappenas memperkirakan angka pengagguran akan bertambah sebanyak 4,22 juta orang pada tahun 2020.https://news.okezone.com/read/2020/05/13/337/2213485/siapkah-indonesia-hadapi-krisis-global-imbas-pandemi-coronaidhttps://news.okezone.com/read/2020/05/13/337/2213485/siapkah-indonesia-hadapi-krisis-global-imbas-pandemi-coronahttps://news.okezone.com/read/2020/05/13/337/2213485/siapkah-indonesia-hadapi-krisis-global-imbas-pandemi-coronaRabu 13 Mei 2020 15:11 WIBKhafid MardiyansyahIlustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/05/13/337/2213485/siapkah-indonesia-hadapi-krisis-global-imbas-pandemi-corona-9wRXBxEIwT.JPGSUDAH 18 tahun mengabdi di perusahaan, akhir karir Trinitas Lina tak sesuai yang diharapkan. Mimpinya untuk terus melanjutkan karir hancur di tangan Covid-19. Lina adalah buruh di salah satu perusahaan di Jakarta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Imbas virus corona atau Covid-19 yang merebak awal Maret 2020, membuat dirinya dan ratusan rekannya dirumahkan. Pihak perusahaan beralasan tidak mendapatkan omzet penjualan selama dua kurun dua bulan. "Dengan alasan pandemi corona. Dan mereka beralasan tidak dapet omzet penjualan," beber wanita berkerudung ini ketika berbincang dengan Okezone. Karena alasan itu pula, perusahaan di mana dia mengais rezeki pun tutup. Yang pada akhirnya, seluruh pekerja tidak mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban perusahaan. Ketika disinggung apakah dirinya sudah mendaftarkan diri ke kartu Pra-Kerja sesuai dengan program pemerintah Presiden Joko Widodo. Dia mengaku sudah mengajukan. Namun demikian, dia menganggap program Pra-Kerja sulit diakses. "Sudah mengajukan, tapi susah, itu juga nanti diseleksi," cetusnya. Pengangguran dan Krisis Pangan Menanti Lina jadi satu dari sekian juta buruh yang terpaksa terkana PHK dari perusahaan imbas datangnya Pandemi Covid-19. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) memperkirakan angka pengagguran akan bertambah sebanyak 4,22 juta orang pada tahun 2020. Berdasarkan data Bappenas, ada sekitar 3,7 juta orang yang di PHK dan dirumahkan. Angka ini lebih besar dibandingkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang sebesar 1,7 juta orang. Namun angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan data yang ada di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Sebab, KADIN mencatat, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK akibat virus corona mencapai 6 juta orang. Outlook tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2020 sebesar 7,8%-8,5%. Angkanya lebih tinggi dibandingkan target yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 4,8%-5% atau realisasi 2019 kemarin yang sebesar 5,28%. Bappenas memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada 2021 diperkirakan dikisaran 7,5% sampai 8,2%. Artinya angka ini akan kembali membaik pada tahun 2021 mendatang. Sementara untuk outlook tingkat kemiskinan pada 2020 diperkirakan akan mencapai sebesar 9,7% sampai 10,2 %. Lalu, Bappenas menargetkan tingkat kemiskinan turun di level 9,2%-9,7% pada tahun depan. Selain pengangguran dan kemiskinan yang diprediksi makin naik, Presiden Joko Widodo bahkan mewanti-wanti jajarannya untuk waspada akan peringatan organisasi pangan dunia atau FAO, yang memprediksi akan ada krisis pangan melanda dunia akibat Virus Covid-19. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNS8wNy8xLzEyMTMwOS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Seperti sudah saya sampaikan hati-hati dengan peringatan FAO mengenai krisis pangan karena pandemi Covid," ujarnya dalam Rapat Terbatas “Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok, Selasa (13/5/2020). Jokowi mengaku melihat laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2020, bahan pangan justru mengalami deflasi sebesar 0,13%. Hal ini mengindikasikan penurunan permintaan bahan-bahan pangan. "Artinya, daya beli masyarakat menurun," tuturnya. Oleh sebab itu, pemerintah telah meluncurkan bansos tunai untuk 9 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa untuk 11 juta keluarga. Kemudian, ada kartu sembako, ada Program Keluarga Harapan (PKH), dan Padat Karya Tunai. "Kita harapkan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat," tuturnya. Pemulihan Ekonomi Diprediksi Makan Waktu Lama Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa ancaman pemulihan ekonomi yang lama, dapat terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari stimulus fiskal untuk pemulihan ekonomi yang hanya ada di isaran 2,5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Menurut Bhima, jumlah tersebut masih kecil untuk melakukan pemulihan total pasca-pandemi Covid-19. Bhima menambahkan, pemerintah harus bisa menghemat pengeluaran dan mengalihkannya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah pembubaran lembaga yang dianggap tak maksimal. "Ini saya kasih ide, bagaimana memulihkan ekonomi tanpa harus berutang. Pemerintah seharusnya bisa membubarkan lembaga-lembaga negara yang melakukan pemborosan. Misalnya BPIP. Iya dong. Kita tidak butuh slogan pancasila, kita butuhnya rakyat miskin merasakan Pancasila di dalam perutnya," ungkapnya. Selain penghematan, harus ada realokasi proyek infrastruktur, Menurut Bhima, saat ini ada yang lebih penting untuk ditanggulangi daripada pembangunan infrastruktur yang mencapai angka Rp420 triliun. Kemudian, untuk menghadapi krisis pangan, pemerintah harus memberikan suntikan dana yang besar untuk Bulog. Hal tersebut dilakukan agar Bulog bisa menyerap panen raya yang terjadi di beberapa daerah sekarang untuk kebutuhan ke depannya. "Jadi Bulog harus ditambah uangnya untuk menyewa gudang-gudang baru dan melakukan pembelian gabah dari para petani," ungkapnya. Selain itu, terkait dengan korban PHK yang semakin banyak maka perlu dilakukan refocusing dari anggaran-anggaran stimulus khususnya Kartu Prakerja. "Jadi Kartu Prakerja itu sudahlah tidak usah perlu ada pelatihan online di tengah kondisi krisis. Jadi diubah 100 persen menjadi bantuan langsung tunai yang diberikan kepada para korban PHK," ungkapnya. "Sebenarnya idealnya sekitar Rp 5,6 juta per orang yang di-PHK selama tiga bulan. Nah itu Rp 5,6 juta ditransfer dengan pencocokan data dari BPJS Ketenagakerjaan jadi BLT-nya bisa lebih tepat sasaran," jelasnya. Optimis Akhir Tahun Pandemi Berakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 akan berakhir pada akhir tahun 2020. Kepala Negara menyebut 2021 adalah tahun pemulihan pasca perekonomian RI dilemahkan oleh virus corona atau covid-19. "Saya optimis tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan dan tahun rebound," kata Presiden Jokowi. Menurut Kepala Negara, pemerintah harus memiliki strategi percepatan pemulihan perekonomian. Sebab, lanjutnya, negara yang menang melawan covid-19 adalah negara yang mampu melakukan pemulihan secara cepat. "Untuk itu selain kecepatan dalam mengatasi covid kita juga perlu kecepatan untuk pulih kecepatan untuk recovery. Saya melihat akan menjadi pemenang bukan yang berhasil cepat mengatasi covid, tapi juga negara yang cepat melakukan pemulihan cepat melakukan recovery," ucapnya. Lebih lanjut Presiden menuturkan, pandemi covid-19 memberikan kesempatan negara untuk melihat aspek apa saja yang harus diperbaiki. Dalam hal reform, pemerintah jadi bisa mengetahui seberapa kuat ketahanan sosia, ekonomi negara. "Seberapa besar ketergantungan kita ke negra lain dan situasi ini kita bisa melihat dan menghitung lagi berbagai potensi di dalam negeri yang kita miliki yang belum dikelola dengan maksimal dan belum kita bangun dan manfaatkan secara baik," tukasnya. SUDAH 18 tahun mengabdi di perusahaan, akhir karir Trinitas Lina tak sesuai yang diharapkan. Mimpinya untuk terus melanjutkan karir hancur di tangan Covid-19. Lina adalah buruh di salah satu perusahaan di Jakarta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Imbas virus corona atau Covid-19 yang merebak awal Maret 2020, membuat dirinya dan ratusan rekannya dirumahkan. Pihak perusahaan beralasan tidak mendapatkan omzet penjualan selama dua kurun dua bulan. "Dengan alasan pandemi corona. Dan mereka beralasan tidak dapet omzet penjualan," beber wanita berkerudung ini ketika berbincang dengan Okezone. Karena alasan itu pula, perusahaan di mana dia mengais rezeki pun tutup. Yang pada akhirnya, seluruh pekerja tidak mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban perusahaan. Ketika disinggung apakah dirinya sudah mendaftarkan diri ke kartu Pra-Kerja sesuai dengan program pemerintah Presiden Joko Widodo. Dia mengaku sudah mengajukan. Namun demikian, dia menganggap program Pra-Kerja sulit diakses. "Sudah mengajukan, tapi susah, itu juga nanti diseleksi," cetusnya. Pengangguran dan Krisis Pangan Menanti Lina jadi satu dari sekian juta buruh yang terpaksa terkana PHK dari perusahaan imbas datangnya Pandemi Covid-19. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) memperkirakan angka pengagguran akan bertambah sebanyak 4,22 juta orang pada tahun 2020. Berdasarkan data Bappenas, ada sekitar 3,7 juta orang yang di PHK dan dirumahkan. Angka ini lebih besar dibandingkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang sebesar 1,7 juta orang. Namun angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan data yang ada di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Sebab, KADIN mencatat, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK akibat virus corona mencapai 6 juta orang. Outlook tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2020 sebesar 7,8%-8,5%. Angkanya lebih tinggi dibandingkan target yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 4,8%-5% atau realisasi 2019 kemarin yang sebesar 5,28%. Bappenas memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada 2021 diperkirakan dikisaran 7,5% sampai 8,2%. Artinya angka ini akan kembali membaik pada tahun 2021 mendatang. Sementara untuk outlook tingkat kemiskinan pada 2020 diperkirakan akan mencapai sebesar 9,7% sampai 10,2 %. Lalu, Bappenas menargetkan tingkat kemiskinan turun di level 9,2%-9,7% pada tahun depan. Selain pengangguran dan kemiskinan yang diprediksi makin naik, Presiden Joko Widodo bahkan mewanti-wanti jajarannya untuk waspada akan peringatan organisasi pangan dunia atau FAO, yang memprediksi akan ada krisis pangan melanda dunia akibat Virus Covid-19. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNS8wNy8xLzEyMTMwOS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Seperti sudah saya sampaikan hati-hati dengan peringatan FAO mengenai krisis pangan karena pandemi Covid," ujarnya dalam Rapat Terbatas “Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok, Selasa (13/5/2020). Jokowi mengaku melihat laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2020, bahan pangan justru mengalami deflasi sebesar 0,13%. Hal ini mengindikasikan penurunan permintaan bahan-bahan pangan. "Artinya, daya beli masyarakat menurun," tuturnya. Oleh sebab itu, pemerintah telah meluncurkan bansos tunai untuk 9 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa untuk 11 juta keluarga. Kemudian, ada kartu sembako, ada Program Keluarga Harapan (PKH), dan Padat Karya Tunai. "Kita harapkan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat," tuturnya. Pemulihan Ekonomi Diprediksi Makan Waktu Lama Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa ancaman pemulihan ekonomi yang lama, dapat terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari stimulus fiskal untuk pemulihan ekonomi yang hanya ada di isaran 2,5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Menurut Bhima, jumlah tersebut masih kecil untuk melakukan pemulihan total pasca-pandemi Covid-19. Bhima menambahkan, pemerintah harus bisa menghemat pengeluaran dan mengalihkannya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah pembubaran lembaga yang dianggap tak maksimal. "Ini saya kasih ide, bagaimana memulihkan ekonomi tanpa harus berutang. Pemerintah seharusnya bisa membubarkan lembaga-lembaga negara yang melakukan pemborosan. Misalnya BPIP. Iya dong. Kita tidak butuh slogan pancasila, kita butuhnya rakyat miskin merasakan Pancasila di dalam perutnya," ungkapnya. Selain penghematan, harus ada realokasi proyek infrastruktur, Menurut Bhima, saat ini ada yang lebih penting untuk ditanggulangi daripada pembangunan infrastruktur yang mencapai angka Rp420 triliun. Kemudian, untuk menghadapi krisis pangan, pemerintah harus memberikan suntikan dana yang besar untuk Bulog. Hal tersebut dilakukan agar Bulog bisa menyerap panen raya yang terjadi di beberapa daerah sekarang untuk kebutuhan ke depannya. "Jadi Bulog harus ditambah uangnya untuk menyewa gudang-gudang baru dan melakukan pembelian gabah dari para petani," ungkapnya. Selain itu, terkait dengan korban PHK yang semakin banyak maka perlu dilakukan refocusing dari anggaran-anggaran stimulus khususnya Kartu Prakerja. "Jadi Kartu Prakerja itu sudahlah tidak usah perlu ada pelatihan online di tengah kondisi krisis. Jadi diubah 100 persen menjadi bantuan langsung tunai yang diberikan kepada para korban PHK," ungkapnya. "Sebenarnya idealnya sekitar Rp 5,6 juta per orang yang di-PHK selama tiga bulan. Nah itu Rp 5,6 juta ditransfer dengan pencocokan data dari BPJS Ketenagakerjaan jadi BLT-nya bisa lebih tepat sasaran," jelasnya. Optimis Akhir Tahun Pandemi Berakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 akan berakhir pada akhir tahun 2020. Kepala Negara menyebut 2021 adalah tahun pemulihan pasca perekonomian RI dilemahkan oleh virus corona atau covid-19. "Saya optimis tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan dan tahun rebound," kata Presiden Jokowi. Menurut Kepala Negara, pemerintah harus memiliki strategi percepatan pemulihan perekonomian. Sebab, lanjutnya, negara yang menang melawan covid-19 adalah negara yang mampu melakukan pemulihan secara cepat. "Untuk itu selain kecepatan dalam mengatasi covid kita juga perlu kecepatan untuk pulih kecepatan untuk recovery. Saya melihat akan menjadi pemenang bukan yang berhasil cepat mengatasi covid, tapi juga negara yang cepat melakukan pemulihan cepat melakukan recovery," ucapnya. Lebih lanjut Presiden menuturkan, pandemi covid-19 memberikan kesempatan negara untuk melihat aspek apa saja yang harus diperbaiki. Dalam hal reform, pemerintah jadi bisa mengetahui seberapa kuat ketahanan sosia, ekonomi negara. "Seberapa besar ketergantungan kita ke negra lain dan situasi ini kita bisa melihat dan menghitung lagi berbagai potensi di dalam negeri yang kita miliki yang belum dikelola dengan maksimal dan belum kita bangun dan manfaatkan secara baik," tukasnya.