<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pakar Epidemiologi Beberkan 3 Syarat jika Ingin Longgarkan PSBB</title><description>Menurut Pandu, adalah hal yang wajar jika pemerintah menginginkan adanya pelonggaran PSBB, dalam situasi seperti sekarang.</description><link>https://news.okezone.com/read/2020/05/17/337/2215530/pakar-epidemiologi-beberkan-3-syarat-jika-ingin-longgarkan-psbb</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2020/05/17/337/2215530/pakar-epidemiologi-beberkan-3-syarat-jika-ingin-longgarkan-psbb"/><item><title>Pakar Epidemiologi Beberkan 3 Syarat jika Ingin Longgarkan PSBB</title><link>https://news.okezone.com/read/2020/05/17/337/2215530/pakar-epidemiologi-beberkan-3-syarat-jika-ingin-longgarkan-psbb</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2020/05/17/337/2215530/pakar-epidemiologi-beberkan-3-syarat-jika-ingin-longgarkan-psbb</guid><pubDate>Minggu 17 Mei 2020 19:19 WIB</pubDate><dc:creator>Arie Dwi Satrio</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/05/17/337/2215530/pakar-epidemiologi-beberkan-3-syarat-jika-ingin-longgarkan-psbb-R8e1dihjDf.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Petugas melakukan pemeriksaan di lokasi check point saat PSBB (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/05/17/337/2215530/pakar-epidemiologi-beberkan-3-syarat-jika-ingin-longgarkan-psbb-R8e1dihjDf.jpg</image><title>Petugas melakukan pemeriksaan di lokasi check point saat PSBB (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Pakar Epidemiologi asal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono angkat bicara soal rencana pemerintah yang ingin melonggarkan kebijakan terkait penanganan Covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta penormalan transportasi umum.
Menurut Pandu, adalah hal yang wajar jika pemerintah menginginkan adanya pelonggaran PSBB, dalam situasi seperti sekarang. Namun, ditekankan dia, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi jika pemerintah tetap ingin melakukan pelonggaran PSBB.
&quot;Ya boleh saja melakukan pelonggaran, tapi apakah kriteria pelonggaran itu sudah terpenuhi? Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi,&quot; kata Pandu saat berbincang dengan Okezone, Minggu (17/5/2020).
Dibeberkan Pandu, kriteria epidemologi pertama yang harus dipenuhi yaitu suatu wilayah harus ada penurunan kasus secara konsisten selama dua minggu. Penurunan kasus itu meliputi yang positif terinfeksi Covid-19, maupun yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
&quot;Jadi penurunan PDP selama 2 minggu. Dan juga penurunan kematian selama 2 minggu,&quot; ucapnya.
Kemudian, indikator kedua yang harus dipenuhi adalah, public health (kesehatan publik) harus ditingkatkan terlebih dahulu. Kesehatan publik itu meliputi perbanyak test Covid-19 serta memasifkan kontak tracing terhadap orang-orang yang diduga terpapar virus corona.
&quot;Jadi testingnya meningkat, dan juga kontak tracingnya meningkat. Perilaku penduduk menggunakan masker dan cuci tangan juga meningkat,&quot; bebernya.



Adapun, indikator ketiga yang harus disiapkan yakni terkait peningkatan layanan kesehatan. Jadi, kata Pandu, tenaga medis baik di rumah sakit maupun puskesmas diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.
&quot;Nah, kalau tiga itu terpenuhi, baru kita bisa melakukan pelonggaran tahap pertama,&quot; ucapnya.
Nantinya, ditekankan Pandu, pelonggaran penanganan Covid-19 juga tidak bisa langsung sekaligus. Sehingga, ada tiga tahapan dalam pelonggaran tersebut. Pertama, yang mungkin dilonggarkan berkaitan dengan tempat usaha.
&quot;Jadi mana dulu yang diizinkan kembali bekerja. Sektor mana dulu. Mana dulu aktivitas kafe yang boleh dibuka dan persyaratannya apa, misalnya tetap jaga jarak,&quot; katanya.
Setelah pelonggaran tahap pertama dirasa sudah tidak ada lagi kasus baru, maka bisa dilakukan ke tahap berikutnya. Pelonggaran tahap dua dimulai dengan pembukaan sarana-prasana belajar-mengajar atau kegiatan di sekolah mulai diaktifkan kembali.
&quot;Terus dievaluasi lagi selama satu bulan. Kalau tetap menurun, itu boleh dibuka tahap berikutnya. Kaya gitu. Jadi tidak boleh dibuka sekaligus. Intinya harus terpenuhi,&quot; ujarnya.
Menurut dia, saat ini Indonesia belum memenuhi tiga persyaratan untuk melonggarkan PSBB. Pemerintah diminta untuk fokus di kesehatan publik jika ingin melonggarkan PSBB.
&quot;Ya engga dilonggarkan seharusnya karena belum terpenuhi persyaratannya. Tapi kan itu persyaratan bisa diakalin, atau tidak diperhatikan karena masalah yang alasan ekonomi atau macam-macam. Nah itu public health sering kalah,&quot; pungkasnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Pakar Epidemiologi asal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono angkat bicara soal rencana pemerintah yang ingin melonggarkan kebijakan terkait penanganan Covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta penormalan transportasi umum.
Menurut Pandu, adalah hal yang wajar jika pemerintah menginginkan adanya pelonggaran PSBB, dalam situasi seperti sekarang. Namun, ditekankan dia, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi jika pemerintah tetap ingin melakukan pelonggaran PSBB.
&quot;Ya boleh saja melakukan pelonggaran, tapi apakah kriteria pelonggaran itu sudah terpenuhi? Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi,&quot; kata Pandu saat berbincang dengan Okezone, Minggu (17/5/2020).
Dibeberkan Pandu, kriteria epidemologi pertama yang harus dipenuhi yaitu suatu wilayah harus ada penurunan kasus secara konsisten selama dua minggu. Penurunan kasus itu meliputi yang positif terinfeksi Covid-19, maupun yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
&quot;Jadi penurunan PDP selama 2 minggu. Dan juga penurunan kematian selama 2 minggu,&quot; ucapnya.
Kemudian, indikator kedua yang harus dipenuhi adalah, public health (kesehatan publik) harus ditingkatkan terlebih dahulu. Kesehatan publik itu meliputi perbanyak test Covid-19 serta memasifkan kontak tracing terhadap orang-orang yang diduga terpapar virus corona.
&quot;Jadi testingnya meningkat, dan juga kontak tracingnya meningkat. Perilaku penduduk menggunakan masker dan cuci tangan juga meningkat,&quot; bebernya.



Adapun, indikator ketiga yang harus disiapkan yakni terkait peningkatan layanan kesehatan. Jadi, kata Pandu, tenaga medis baik di rumah sakit maupun puskesmas diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.
&quot;Nah, kalau tiga itu terpenuhi, baru kita bisa melakukan pelonggaran tahap pertama,&quot; ucapnya.
Nantinya, ditekankan Pandu, pelonggaran penanganan Covid-19 juga tidak bisa langsung sekaligus. Sehingga, ada tiga tahapan dalam pelonggaran tersebut. Pertama, yang mungkin dilonggarkan berkaitan dengan tempat usaha.
&quot;Jadi mana dulu yang diizinkan kembali bekerja. Sektor mana dulu. Mana dulu aktivitas kafe yang boleh dibuka dan persyaratannya apa, misalnya tetap jaga jarak,&quot; katanya.
Setelah pelonggaran tahap pertama dirasa sudah tidak ada lagi kasus baru, maka bisa dilakukan ke tahap berikutnya. Pelonggaran tahap dua dimulai dengan pembukaan sarana-prasana belajar-mengajar atau kegiatan di sekolah mulai diaktifkan kembali.
&quot;Terus dievaluasi lagi selama satu bulan. Kalau tetap menurun, itu boleh dibuka tahap berikutnya. Kaya gitu. Jadi tidak boleh dibuka sekaligus. Intinya harus terpenuhi,&quot; ujarnya.
Menurut dia, saat ini Indonesia belum memenuhi tiga persyaratan untuk melonggarkan PSBB. Pemerintah diminta untuk fokus di kesehatan publik jika ingin melonggarkan PSBB.
&quot;Ya engga dilonggarkan seharusnya karena belum terpenuhi persyaratannya. Tapi kan itu persyaratan bisa diakalin, atau tidak diperhatikan karena masalah yang alasan ekonomi atau macam-macam. Nah itu public health sering kalah,&quot; pungkasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
