Pemerintah terlalu berani bila memaksakan sekolah dibuka kembali saat pandemi virus corona (Covid-19).    https://news.okezone.com/read/2020/05/29/337/2221492/igi-pemerintah-terlalu-berani-jika-paksakan-sekolah-dibuka-kembaliidhttps://news.okezone.com/read/2020/05/29/337/2221492/igi-pemerintah-terlalu-berani-jika-paksakan-sekolah-dibuka-kembalihttps://news.okezone.com/read/2020/05/29/337/2221492/igi-pemerintah-terlalu-berani-jika-paksakan-sekolah-dibuka-kembaliJum'at 29 Mei 2020 14:01 WIBFakhrizal Fakhri Foto Ilustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2020/05/29/337/2221492/igi-pemerintah-terlalu-berani-jika-paksakan-sekolah-dibuka-kembali-6CZAIvLuWd.jpg JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim menilai, pemerintah terlalu berani bila memaksakan sekolah dibuka kembali saat pandemi virus corona (Covid-19). Sebelumnya, Kadis Pendidikan DKI Jakara menerbitkan surat keputusan tentang kalender akademik tahun ajaran 2020-2021 yang menyebutkan hari pertama sekolah dibuka pada 13 Juli 2020. "Pemerintah terlalu berani jika ingin memaksakan sekolah dibuka kembali," kata Ramli saat dihubungi Okezone, Jumat (29/5/2020).  Baca juga: Kemendikbud: Belajar dari Rumah Tidak Harus Terbebani Target Kurikulum Ramli menegaskan, pihaknya telah meminta kepada Kemendikbud untuk menggeser tahun ajaran baru pada 2021 mendatang.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wMi8yMS8xLzEyMTIxMi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menurut dia, dengan menggeser tahun ajaran baru ke Januari akan membuat dunia pendidikan memiliki langkah-langkah yang jelas, terutama terkait minimnya jumlah guru yang memiliki kemampuan tinggi dalam menjalankan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) secara online.  Baca  juga: Kemendikbud: Tahun Ajaran Baru Tidak Harus Tatap Muka Data Kemdikbud menunjukkan lebih dari 60 % guru bermasalah dalam PJJ karena ketidakmampuan guru dalam penguasaan teknologi. "Jika penguasaan teknologi saja lebih dari 60 persen bermasalah, maka bagaimana kita bisa berharap guru menghadirkan PJJ yang menyenangkan dan berkualitas?" imbuhnya. Ramli mengatakan, Kemdikbud harus membuka mata bahwa realitas pembelajaran jarak jauh bagi para siswa masih bermasalah. Ia pun menyebut Kemendikbud tak mempunyai upaya menuntaskan masalah rendahnya kemampuan guru melaksanakan PJJ. "Dan karena itu, IGI siap mengambil tanggungjawab itu dengan syarat Kemdikbud memberikan tanggungjawab itu secara resmi ke IGI," tuturnya. Ia menambahkan, tahun ajaran baru digeser pada tahun depan juga bisa dimanfaatkan Kemendikbud untuk fokus meningkatkan kompetensi guru selama enam bulan ke depan. "Agar di bulan Januari sudah bisa menyelenggarakan PJJ berkualitas dan menyenangkan jika ternyata Covid-19 belum tuntas," tandasnya. JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim menilai, pemerintah terlalu berani bila memaksakan sekolah dibuka kembali saat pandemi virus corona (Covid-19). Sebelumnya, Kadis Pendidikan DKI Jakara menerbitkan surat keputusan tentang kalender akademik tahun ajaran 2020-2021 yang menyebutkan hari pertama sekolah dibuka pada 13 Juli 2020. "Pemerintah terlalu berani jika ingin memaksakan sekolah dibuka kembali," kata Ramli saat dihubungi Okezone, Jumat (29/5/2020).  Baca juga: Kemendikbud: Belajar dari Rumah Tidak Harus Terbebani Target Kurikulum Ramli menegaskan, pihaknya telah meminta kepada Kemendikbud untuk menggeser tahun ajaran baru pada 2021 mendatang.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wMi8yMS8xLzEyMTIxMi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menurut dia, dengan menggeser tahun ajaran baru ke Januari akan membuat dunia pendidikan memiliki langkah-langkah yang jelas, terutama terkait minimnya jumlah guru yang memiliki kemampuan tinggi dalam menjalankan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) secara online.  Baca  juga: Kemendikbud: Tahun Ajaran Baru Tidak Harus Tatap Muka Data Kemdikbud menunjukkan lebih dari 60 % guru bermasalah dalam PJJ karena ketidakmampuan guru dalam penguasaan teknologi. "Jika penguasaan teknologi saja lebih dari 60 persen bermasalah, maka bagaimana kita bisa berharap guru menghadirkan PJJ yang menyenangkan dan berkualitas?" imbuhnya. Ramli mengatakan, Kemdikbud harus membuka mata bahwa realitas pembelajaran jarak jauh bagi para siswa masih bermasalah. Ia pun menyebut Kemendikbud tak mempunyai upaya menuntaskan masalah rendahnya kemampuan guru melaksanakan PJJ. "Dan karena itu, IGI siap mengambil tanggungjawab itu dengan syarat Kemdikbud memberikan tanggungjawab itu secara resmi ke IGI," tuturnya. Ia menambahkan, tahun ajaran baru digeser pada tahun depan juga bisa dimanfaatkan Kemendikbud untuk fokus meningkatkan kompetensi guru selama enam bulan ke depan. "Agar di bulan Januari sudah bisa menyelenggarakan PJJ berkualitas dan menyenangkan jika ternyata Covid-19 belum tuntas," tandasnya.