Modus politisasi bansos tersebut berupa penempelan gambar calon petahana dalam bansos yang disalurkan untuk warga terdampak Covid-19.https://news.okezone.com/read/2020/06/06/337/2225648/bawaslu-temukan-dugaan-politisasi-bansos-di-23-kabupaten-kotaidhttps://news.okezone.com/read/2020/06/06/337/2225648/bawaslu-temukan-dugaan-politisasi-bansos-di-23-kabupaten-kotahttps://news.okezone.com/read/2020/06/06/337/2225648/bawaslu-temukan-dugaan-politisasi-bansos-di-23-kabupaten-kotaSabtu 06 Juni 2020 21:30 WIBFahreza Rizkyisthttps://img.okezone.com/content/2020/06/06/337/2225648/bawaslu-temukan-dugaan-politisasi-bansos-di-23-kabupaten-kota-LwyIN23YES.jpgJAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 oleh kepala daerah calon petahana di 23 kabupaten/kota. Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja dalam webinar yang diselenggarakan Indopolling Network bertajuk 'Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemik, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020.' "Hampir ini terjadi di sembilan provinsi, di 23 kabupaten/kota," ucap Bagja, Jumat (5/6/2020) malam. Menurut Bagja, modus politisasi bansos tersebut berupa penempelan gambar calon petahana dalam bansos yang disalurkan untuk warga terdampak Covid-19. "Modusnya penempelan gambar petahana dalam bantuan pemerintah daerah terhadap korban pandemi Covid-19," imbuhnya. Hal menarik, lanjut Bagja, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah di bawahnya, khususnya petahana, agar tidak melakukan politisasi bansos. "Kami hargai sebagai sebuah upaya bersama mengurangi politisasi bansos. Ada surat edaran dari Gubernur Lampung dan Jateng," tuturnya. Bagja berharap kontestasi Pilkada tidak diwarnai oleh politisasi bansos. Jika pun masih terjadi, ia memastikan Bawaslu akan menindaknya.JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 oleh kepala daerah calon petahana di 23 kabupaten/kota. Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja dalam webinar yang diselenggarakan Indopolling Network bertajuk 'Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemik, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020.' "Hampir ini terjadi di sembilan provinsi, di 23 kabupaten/kota," ucap Bagja, Jumat (5/6/2020) malam. Menurut Bagja, modus politisasi bansos tersebut berupa penempelan gambar calon petahana dalam bansos yang disalurkan untuk warga terdampak Covid-19. "Modusnya penempelan gambar petahana dalam bantuan pemerintah daerah terhadap korban pandemi Covid-19," imbuhnya. Hal menarik, lanjut Bagja, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah di bawahnya, khususnya petahana, agar tidak melakukan politisasi bansos. "Kami hargai sebagai sebuah upaya bersama mengurangi politisasi bansos. Ada surat edaran dari Gubernur Lampung dan Jateng," tuturnya. Bagja berharap kontestasi Pilkada tidak diwarnai oleh politisasi bansos. Jika pun masih terjadi, ia memastikan Bawaslu akan menindaknya.