Perpanjangan aktivitas ekonomi di zona merah dilakukan di tiga distrik yang merupakan zona merah penyebaran Covid-19.https://news.okezone.com/read/2020/06/11/1/2228496/pemerintah-daerah-kabupaten-jayapura-berlakukan-perpanjangan-aktivitas-ekonomi-di-zona-merah-covid-19idhttps://news.okezone.com/read/2020/06/11/1/2228496/pemerintah-daerah-kabupaten-jayapura-berlakukan-perpanjangan-aktivitas-ekonomi-di-zona-merah-covid-19https://news.okezone.com/read/2020/06/11/1/2228496/pemerintah-daerah-kabupaten-jayapura-berlakukan-perpanjangan-aktivitas-ekonomi-di-zona-merah-covid-19Kamis 11 Juni 2020 19:45 WIBKarina Asta Widara Foto bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura beserta Forkopimda usai rapat evaluasi terkait penerapan perpanjangan waktu aktivitas ekonomi di 3 distrik Kabupaten Jayapura, Kamis (12/06)https://img.okezone.com/content/2020/06/11/1/2228496/pemerintah-daerah-kabupaten-jayapura-berlakukan-perpanjangan-aktivitas-ekonomi-di-zona-merah-covid-19-QBHVI9qBrj.jpgSENTANI - Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama sejumlah forkopimda memutuskan untuk memberlakukan perpanjangan waktu aktivitas masyakarakat dalam kegiatan ekonomi di tiga distrik yang merupakan zona merah penyebaran Covid-19. Pemberlakuan tersebut dilakukan di wilayah Jayapura secara resmi dan mulai dibuka pada Jumat besok dengan agenda rapat evaluasi dengan tim gugus tugas kabupaten Jayapura.  "Untuk tiga distrik ini kita sudah mulai berlakukan keputusan provinsi terkait dengan perpanjangan waktu aktivitas ekonomi dan kegiatan masyarakat sampai pukul 17 sore, itu mulai hari Jumat besok," ujar Bupati Matius kepada wartawan Lebih lanjut Mathius mengatakan jika Distrik Sentani Kota, Distrik waibu dan distrik Sentani Timur merupakan salah satu zona merah penyebaran Covid-19. Akibatnya, Pemda Jayapura sempat menunda penerapan kebijakan pemerintah Provinsi Papua mengenai perpanjangan waktu aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah mulai diterapkan 5 Juni lalu. "Pada dasarnya kita sangat mendukung kebijakan Pemprov Papua, dan itu sudah kita terapkan di 16 distrik kecuali 3 distrik yang menjadi zona merah penyebaran Covid-19 ini. Karena kita tahu hari ini penyebaran covid-19 ini semakin mengkhawatirkan dan setiap hari terus bertambah. Sehingga penerapan kebijakan itu perlu dibarengi dengan peningkatan terhadap penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat," tambahnya Bupati beralasan bahwa penundaan kebijakan tersebut karena Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tidak ingin gegabah menerapkan kebijakan tersebut tanpa ada peningkatan protokol kesehatan. CM SENTANI - Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bersama sejumlah forkopimda memutuskan untuk memberlakukan perpanjangan waktu aktivitas masyakarakat dalam kegiatan ekonomi di tiga distrik yang merupakan zona merah penyebaran Covid-19. Pemberlakuan tersebut dilakukan di wilayah Jayapura secara resmi dan mulai dibuka pada Jumat besok dengan agenda rapat evaluasi dengan tim gugus tugas kabupaten Jayapura.  "Untuk tiga distrik ini kita sudah mulai berlakukan keputusan provinsi terkait dengan perpanjangan waktu aktivitas ekonomi dan kegiatan masyarakat sampai pukul 17 sore, itu mulai hari Jumat besok," ujar Bupati Matius kepada wartawan Lebih lanjut Mathius mengatakan jika Distrik Sentani Kota, Distrik waibu dan distrik Sentani Timur merupakan salah satu zona merah penyebaran Covid-19. Akibatnya, Pemda Jayapura sempat menunda penerapan kebijakan pemerintah Provinsi Papua mengenai perpanjangan waktu aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah mulai diterapkan 5 Juni lalu. "Pada dasarnya kita sangat mendukung kebijakan Pemprov Papua, dan itu sudah kita terapkan di 16 distrik kecuali 3 distrik yang menjadi zona merah penyebaran Covid-19 ini. Karena kita tahu hari ini penyebaran covid-19 ini semakin mengkhawatirkan dan setiap hari terus bertambah. Sehingga penerapan kebijakan itu perlu dibarengi dengan peningkatan terhadap penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat," tambahnya Bupati beralasan bahwa penundaan kebijakan tersebut karena Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura tidak ingin gegabah menerapkan kebijakan tersebut tanpa ada peningkatan protokol kesehatan. CM