Saat ini Pemprov Sumsel masih mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti ekonomi sebelum menerbitkan Pergub percepatan penanganan Covid-19.https://news.okezone.com/read/2020/06/11/609/2228481/gubernur-sulsel-akan-terbitkan-pergub-untuk-percepatan-penanganan-covid-19idhttps://news.okezone.com/read/2020/06/11/609/2228481/gubernur-sulsel-akan-terbitkan-pergub-untuk-percepatan-penanganan-covid-19https://news.okezone.com/read/2020/06/11/609/2228481/gubernur-sulsel-akan-terbitkan-pergub-untuk-percepatan-penanganan-covid-19Kamis 11 Juni 2020 19:21 WIBFakhrizal Fakhri Warga menjalani rapid test. (Ilustrasi/Foto : Okezone.com/Heru Haryono)https://img.okezone.com/content/2020/06/11/609/2228481/gubernur-sulsel-akan-terbitkan-pergub-untuk-percepatan-penanganan-covid-19-R8aPaffP7y.jpgJAKARTA – Sekda Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, tak menampik Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna mempercepat penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Menurut Abdul, saat ini Pemprov Sumsel masih mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti ekonomi sebelum menerbitkan Pergub tersebut. Pasalnya, pengetatan aktivitas warga Sulsel akan berdampak pada kenaikan angka kemiskinan. "Saya kira sangat mungkin menerbitkan Pergub. Kalau semua sudah terancam ya jadinya halal," kata Abdul dalam Webinar Leader Talk iNews TV bertajuk 'Sulsel Menuju New Normal', Kamis (11/6/2020). <img src="https://a.okezone.com/photos/2020/03/16/62112/318768_medium.jpg" alt=" Antrean Panjang MRT Lebak Bulus " width="100%" /> Abdul memaparkan, Pemprov Sulsel masih berupaya mengajak pemkot dan pemkab agar melakukan aksi nyata di lapangan guna mengajak masyarakat menaati protokol kesehatan. "Action itu penting bagaimana wali kota dan bupati menempatkan orang-orang yang menjadi garda terdepan dan membentuk tim sehingga siapa yang melanggar bisa disanksi," ucapnya. Ia menambahkan, Pemprov mengimbau kepala daerah di Sulsel memberiksn reward dan punishment kepada perusahaan, pertokoan, hingga kafe dan rumah makan yang menerapkan atau melanggar protokol kesehatan saat menjalankan aktivitas usahanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNi8wMi8xLzEyMTM3MC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Misalnya kalau warung dia menerapkan protokol kesehatan kita kasih reward dengan KUR (kredit usaha rakyat-red). Kalau dia melanggar ya ada sanksinya," ujarnya. Baca Juga : Angka Kasus Covid-19 Tinggi, Pj Walkot Makassar Akan Perbanyak Rapid Test Abdul meminta pemda di Sumsel memberlakukan protokol kesehatan bagi warganya secara ketat guna mengendalikan penyebaran virus corona. "Tapi dilakukan utamanya secara persuasif," tuturnya. Baca Juga : Tanpa Pasien Sembuh & Meninggal Dunia, Kasus Positif Corona di Sulsel Bertambah 141 JAKARTA – Sekda Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, tak menampik Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna mempercepat penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Menurut Abdul, saat ini Pemprov Sumsel masih mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti ekonomi sebelum menerbitkan Pergub tersebut. Pasalnya, pengetatan aktivitas warga Sulsel akan berdampak pada kenaikan angka kemiskinan. "Saya kira sangat mungkin menerbitkan Pergub. Kalau semua sudah terancam ya jadinya halal," kata Abdul dalam Webinar Leader Talk iNews TV bertajuk 'Sulsel Menuju New Normal', Kamis (11/6/2020). <img src="https://a.okezone.com/photos/2020/03/16/62112/318768_medium.jpg" alt=" Antrean Panjang MRT Lebak Bulus " width="100%" /> Abdul memaparkan, Pemprov Sulsel masih berupaya mengajak pemkot dan pemkab agar melakukan aksi nyata di lapangan guna mengajak masyarakat menaati protokol kesehatan. "Action itu penting bagaimana wali kota dan bupati menempatkan orang-orang yang menjadi garda terdepan dan membentuk tim sehingga siapa yang melanggar bisa disanksi," ucapnya. Ia menambahkan, Pemprov mengimbau kepala daerah di Sulsel memberiksn reward dan punishment kepada perusahaan, pertokoan, hingga kafe dan rumah makan yang menerapkan atau melanggar protokol kesehatan saat menjalankan aktivitas usahanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNi8wMi8xLzEyMTM3MC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Misalnya kalau warung dia menerapkan protokol kesehatan kita kasih reward dengan KUR (kredit usaha rakyat-red). Kalau dia melanggar ya ada sanksinya," ujarnya. Baca Juga : Angka Kasus Covid-19 Tinggi, Pj Walkot Makassar Akan Perbanyak Rapid Test Abdul meminta pemda di Sumsel memberlakukan protokol kesehatan bagi warganya secara ketat guna mengendalikan penyebaran virus corona. "Tapi dilakukan utamanya secara persuasif," tuturnya. Baca Juga : Tanpa Pasien Sembuh & Meninggal Dunia, Kasus Positif Corona di Sulsel Bertambah 141