<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Ma'ruf Amin Akui Kebijakan Pembatasan Sosial Perlambat Pertumbuhan Ekonomi</title><description>Wakil Presiden RI, Ma&amp;rsquo;ruf Amin mengakui kebijakan pembatasan sosial yang diambil Indonesia telah menghasilkan perlambatan pertumbuhan ekonomi</description><link>https://news.okezone.com/read/2020/06/22/337/2234165/ma-ruf-amin-akui-kebijakan-pembatasan-sosial-perlambat-pertumbuhan-ekonomi</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2020/06/22/337/2234165/ma-ruf-amin-akui-kebijakan-pembatasan-sosial-perlambat-pertumbuhan-ekonomi"/><item><title>Ma'ruf Amin Akui Kebijakan Pembatasan Sosial Perlambat Pertumbuhan Ekonomi</title><link>https://news.okezone.com/read/2020/06/22/337/2234165/ma-ruf-amin-akui-kebijakan-pembatasan-sosial-perlambat-pertumbuhan-ekonomi</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2020/06/22/337/2234165/ma-ruf-amin-akui-kebijakan-pembatasan-sosial-perlambat-pertumbuhan-ekonomi</guid><pubDate>Senin 22 Juni 2020 12:57 WIB</pubDate><dc:creator>Fahreza Rizky</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/06/22/337/2234165/ma-ruf-amin-akui-kebijakan-pembatasan-sosial-perlambat-pertumbuhan-ekonomi-AlyRX5E9N8.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Wakil Presiden, Maruf Amin (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/06/22/337/2234165/ma-ruf-amin-akui-kebijakan-pembatasan-sosial-perlambat-pertumbuhan-ekonomi-AlyRX5E9N8.jpg</image><title>Wakil Presiden, Maruf Amin (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Wakil Presiden RI, Ma&amp;rsquo;ruf Amin mengakui kebijakan pembatasan sosial yang diambil Indonesia telah menghasilkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tak lepas dari mewabahnya Covid-19.

Ma&amp;rsquo;ruf Amin menyampaikan itu dalam acara &amp;ldquo;Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19&amp;rdquo; yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

&amp;ldquo;Apapun kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat yang diambil, berdampak terhadap kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama sudah mengalami perlambatan, hanya tumbuh 2,97% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019,&amp;rdquo; kata Ma&amp;rsquo;ruf melalui telekonferensi, Senin (22/6/2020).

Mantan Rais &amp;lsquo;Aam PBNU itu menegaskan, pemerintah berupaya keras mengendalikan penyebaran virus corona demi menyelamatkan kehidupan rakyat. Namun pada waktu yang sama, pemerintah juga harus menangani perekonomian agar tidak semakin terpuruk.

Karena itulah, saat ini pemerintah tengah mengkaji serius penerapan kenormalan baru atau new normal untuk mengerek lagi perekonomian hingga ditemukannya vaksin Covid-19. Pada era new normal, masyarakat dapat kembali produktif namun aman dari penularan virus corona.

&amp;ldquo;Selain upaya keras dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, pada saat yang sama kita juga harus mampu menangani dampak ekonomi agar tidak terpuruk terlalu dalam dan bahkan dapat bangkit kembali,&amp;rdquo; jelas Ma&amp;rsquo;ruf.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Paparkan 4 Prasyarat Menuju New Normal

&amp;ldquo;Sebagai bagian dari transisi sambil ditemukannya vaksin dan obat, saat ini pemerintah dengan sangat serius mengkaji penerapan tatanan baru (New Normal). Upaya ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat menuju tatanan baru yang aman Covid-19 dan tetap produktif. Hal ini juga dilakukan untuk mendorong pergerakan ekonomi,&amp;rdquo; sambung dia.

Dalam acara tersebut, turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, beserta kepala daerah di seluruh Indonesia.</description><content:encoded>JAKARTA - Wakil Presiden RI, Ma&amp;rsquo;ruf Amin mengakui kebijakan pembatasan sosial yang diambil Indonesia telah menghasilkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tak lepas dari mewabahnya Covid-19.

Ma&amp;rsquo;ruf Amin menyampaikan itu dalam acara &amp;ldquo;Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19&amp;rdquo; yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

&amp;ldquo;Apapun kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat yang diambil, berdampak terhadap kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama sudah mengalami perlambatan, hanya tumbuh 2,97% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019,&amp;rdquo; kata Ma&amp;rsquo;ruf melalui telekonferensi, Senin (22/6/2020).

Mantan Rais &amp;lsquo;Aam PBNU itu menegaskan, pemerintah berupaya keras mengendalikan penyebaran virus corona demi menyelamatkan kehidupan rakyat. Namun pada waktu yang sama, pemerintah juga harus menangani perekonomian agar tidak semakin terpuruk.

Karena itulah, saat ini pemerintah tengah mengkaji serius penerapan kenormalan baru atau new normal untuk mengerek lagi perekonomian hingga ditemukannya vaksin Covid-19. Pada era new normal, masyarakat dapat kembali produktif namun aman dari penularan virus corona.

&amp;ldquo;Selain upaya keras dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, pada saat yang sama kita juga harus mampu menangani dampak ekonomi agar tidak terpuruk terlalu dalam dan bahkan dapat bangkit kembali,&amp;rdquo; jelas Ma&amp;rsquo;ruf.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Paparkan 4 Prasyarat Menuju New Normal

&amp;ldquo;Sebagai bagian dari transisi sambil ditemukannya vaksin dan obat, saat ini pemerintah dengan sangat serius mengkaji penerapan tatanan baru (New Normal). Upaya ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat menuju tatanan baru yang aman Covid-19 dan tetap produktif. Hal ini juga dilakukan untuk mendorong pergerakan ekonomi,&amp;rdquo; sambung dia.

Dalam acara tersebut, turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, beserta kepala daerah di seluruh Indonesia.</content:encoded></item></channel></rss>
