Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna sebagai pesan untuk semua pihak.https://news.okezone.com/read/2020/07/03/337/2240407/nasdem-serahkan-reshuffle-hingga-pembubaran-lembaga-negara-ke-presiden-jokowiidhttps://news.okezone.com/read/2020/07/03/337/2240407/nasdem-serahkan-reshuffle-hingga-pembubaran-lembaga-negara-ke-presiden-jokowihttps://news.okezone.com/read/2020/07/03/337/2240407/nasdem-serahkan-reshuffle-hingga-pembubaran-lembaga-negara-ke-presiden-jokowiJum'at 03 Juli 2020 09:01 WIBFakhrizal Fakhri Presiden Joko Widodo (foto: Biro Pers Kepresidenan)https://img.okezone.com/content/2020/07/03/337/2240407/nasdem-serahkan-reshuffle-hingga-pembubaran-lembaga-negara-ke-presiden-jokowi-7uEgUdrNI1.jpg JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna sebagai pesan untuk semua pihak agar mempunyai perasaan yang sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Pesan yang ingin disampaikan adalah semua pihak harus punya sense of crisis yang sama, tidak boleh masih ada yang menganggap persoalan ini biasa-biasa saja," kata Taufik saat dihubungi Okezone, Jumat (3/7/2020). Taufik mengatakan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi untuk mereshuflle hingga pembubaran lembaga negara. Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogratif Presiden. "Sebagai pimpinan tentu pesan ini harus ditindaklanjuti oleh para menteri. Mengenai reshuffle sikap partai selama ini kita serahkan sepenuhnya kepada presiden karena itu adalah hak prerogratif presiden," jelasnya.   Ia menambahkan, Kepala Negara mempunyai penilaian tersendiri terhadap kinerja dari pembantunya terasebut. Kata dia, bagi Nasdem yang terpenting yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. "Tentu Presiden memiliki penilaian kepada masing-masing kinerja menterinya setelah melakukan evaluasi. Yang paling penting bagi partai nasdem adalah kepentingan bangsa," tandasnya. Sebelumnya, Jokowi menyampaikan arahan secara tengas di tengah pandemi Covid-19 dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020. Jokowi menegaskan, dirinya akan mengambil langkah extra ordinary guna mencegah krisis ekonomi yang semakin meluas di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, ia berani mempertaruhkan reputasi politiknya. "Saya harus ngomong apa adanya nggak ada progres yang signifikan. Itu nggak ada'," tegas Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta memastikan dirinya siap kembali menerbitkan Perppu sebagai payung hukum kementerian dan lembaga dalam mengambil kebijakan. "Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya, jangan sampai ada hal yang justru menganggu," tuturnya. Jokowi kembali mengingatkan bahwa pemerintah harus berani mengambil kebijakan luar biasa baik secara politik, hingga langkah lainnya untuk menyematkan negara dari krisis akibat Covid-19. "Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucapnya. Ia pun menyinggung reshuflle di Kabinet Indonesia Maju hingga membubarkan lembaga negara dalam mencegah krisis di Tanah Air. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja resufle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu, sudah," tegasnya. JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna sebagai pesan untuk semua pihak agar mempunyai perasaan yang sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Pesan yang ingin disampaikan adalah semua pihak harus punya sense of crisis yang sama, tidak boleh masih ada yang menganggap persoalan ini biasa-biasa saja," kata Taufik saat dihubungi Okezone, Jumat (3/7/2020). Taufik mengatakan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi untuk mereshuflle hingga pembubaran lembaga negara. Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogratif Presiden. "Sebagai pimpinan tentu pesan ini harus ditindaklanjuti oleh para menteri. Mengenai reshuffle sikap partai selama ini kita serahkan sepenuhnya kepada presiden karena itu adalah hak prerogratif presiden," jelasnya.   Ia menambahkan, Kepala Negara mempunyai penilaian tersendiri terhadap kinerja dari pembantunya terasebut. Kata dia, bagi Nasdem yang terpenting yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. "Tentu Presiden memiliki penilaian kepada masing-masing kinerja menterinya setelah melakukan evaluasi. Yang paling penting bagi partai nasdem adalah kepentingan bangsa," tandasnya. Sebelumnya, Jokowi menyampaikan arahan secara tengas di tengah pandemi Covid-19 dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020. Jokowi menegaskan, dirinya akan mengambil langkah extra ordinary guna mencegah krisis ekonomi yang semakin meluas di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, ia berani mempertaruhkan reputasi politiknya. "Saya harus ngomong apa adanya nggak ada progres yang signifikan. Itu nggak ada'," tegas Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta memastikan dirinya siap kembali menerbitkan Perppu sebagai payung hukum kementerian dan lembaga dalam mengambil kebijakan. "Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya, jangan sampai ada hal yang justru menganggu," tuturnya. Jokowi kembali mengingatkan bahwa pemerintah harus berani mengambil kebijakan luar biasa baik secara politik, hingga langkah lainnya untuk menyematkan negara dari krisis akibat Covid-19. "Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucapnya. Ia pun menyinggung reshuflle di Kabinet Indonesia Maju hingga membubarkan lembaga negara dalam mencegah krisis di Tanah Air. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja resufle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu, sudah," tegasnya.