Pemerintah terus mendorong daerah peserta pilkada untuk segera mencairkan anggaran pilkadanya.https://news.okezone.com/read/2020/07/12/337/2245266/kemendagri-sebut-65-daerah-sudah-cairkan-anggaran-pilkada-100idhttps://news.okezone.com/read/2020/07/12/337/2245266/kemendagri-sebut-65-daerah-sudah-cairkan-anggaran-pilkada-100https://news.okezone.com/read/2020/07/12/337/2245266/kemendagri-sebut-65-daerah-sudah-cairkan-anggaran-pilkada-100Minggu 12 Juli 2020 21:18 WIBDita Angga RFoto: Illustrasi Okezone.comhttps://img.okezone.com/content/2020/07/12/337/2245266/kemendagri-sebut-65-daerah-sudah-cairkan-anggaran-pilkada-100-YXqaExYSs7.jpg JAKARTA - Pemerintah terus mendorong daerah peserta pilkada untuk segera mencairkan anggaran pilkadanya. Pemerintah diberikan waktu hingga 15 Juli mendatang untuk mencairkan keseluruhan anggaran. “Pada hari Jumat sudah 65 persen. Itu rekapitulasi untuk KPU, Bawaslu, dan pengamanan,” Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto saat dihubungi, Minggu (12/7/2020). Dia mengatakan, presentasi ini naik kurang lebih 5% dari data per Kamis 9 Juli 2020. Dimana pada tanggal 9 Juli sudah direalisasikan Rp 9.007.069.430.923, atau 59,88%. Dari total anggaran pilkada total sebesar Rp15.042.158.510.972. Dia menyebut sisanya berencana akan mentransfer anggaran pada pekan ini. Ardian juga mengatakan bahwa tidak ada kendala yang berarti terkait anggaran.   “Dibeberapa daerah merencanakan akan minggu ini ditransfernya. Saya melihat tidak ada kendala. Ketersediaan kas di pemda pelaksana pilkada sangat mencukupi untuk membayar anggaran pilkada,” jelasnya. Ditanyakan terkait sanksi bagi daerah yang tidak mencairkan anggaran tanggal 15 Juli, dia tidak berkomentar banyak. Dia mengatakan bahwa wewenang itu ada di Ditjen Otonomi Daerah. “Kalau sanksi dengan Dirjen Otda ya,” pungkasnya. JAKARTA - Pemerintah terus mendorong daerah peserta pilkada untuk segera mencairkan anggaran pilkadanya. Pemerintah diberikan waktu hingga 15 Juli mendatang untuk mencairkan keseluruhan anggaran. “Pada hari Jumat sudah 65 persen. Itu rekapitulasi untuk KPU, Bawaslu, dan pengamanan,” Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto saat dihubungi, Minggu (12/7/2020). Dia mengatakan, presentasi ini naik kurang lebih 5% dari data per Kamis 9 Juli 2020. Dimana pada tanggal 9 Juli sudah direalisasikan Rp 9.007.069.430.923, atau 59,88%. Dari total anggaran pilkada total sebesar Rp15.042.158.510.972. Dia menyebut sisanya berencana akan mentransfer anggaran pada pekan ini. Ardian juga mengatakan bahwa tidak ada kendala yang berarti terkait anggaran.   “Dibeberapa daerah merencanakan akan minggu ini ditransfernya. Saya melihat tidak ada kendala. Ketersediaan kas di pemda pelaksana pilkada sangat mencukupi untuk membayar anggaran pilkada,” jelasnya. Ditanyakan terkait sanksi bagi daerah yang tidak mencairkan anggaran tanggal 15 Juli, dia tidak berkomentar banyak. Dia mengatakan bahwa wewenang itu ada di Ditjen Otonomi Daerah. “Kalau sanksi dengan Dirjen Otda ya,” pungkasnya.