DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mengakhiri silang pendapat terkait Rancangan Undang-Undang.https://news.okezone.com/read/2020/07/16/337/2247381/dpr-sebut-kepastian-ruu-hip-dibahas-saat-masa-sidang-agustusidhttps://news.okezone.com/read/2020/07/16/337/2247381/dpr-sebut-kepastian-ruu-hip-dibahas-saat-masa-sidang-agustushttps://news.okezone.com/read/2020/07/16/337/2247381/dpr-sebut-kepastian-ruu-hip-dibahas-saat-masa-sidang-agustusKamis 16 Juli 2020 15:02 WIBKiswondariWakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco (foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/07/16/337/2247381/dpr-sebut-kepastian-ruu-hip-dibahas-saat-masa-sidang-agustus-z7WgyXvJsU.JPG JAKARTA – DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mengakhiri silang pendapat terkait Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancaila (RUU HIP). Namun, soal kepastian RUU HIP ini tidak dijelaskan dalam konferensi pers antara pimpinan DPR, dan juga sejumlah menteri yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, bahwa kejelasan RUU HIP itu akan dibahas dalam masa sidang DPR pada pertengahan Agustus 2020 mendatang. Karena, hari ini, Kamis (16/7) DPR telah menjadwalkan penutupan masa sidang IV tahun 2019-2020. “Mekanisme akan dibicarakan apakah dicabut, atau penggantinya ini akan diatur masa sidang depan,” kata Dasco kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/7/2020).  Baca juga: Usulkan Konsep RUU BPIP, Pemerintah Bantah Ingin Tafsirkan Tunggal Pancasila  Dasco menjelaskan, walaupun nantinya RUU HIP itu diganti dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), RUU BPIP itu hanya mengatur soal tugas, fungsi dan wewenang lembaga BPIP yangs selama ini sudah ada. Dan DPR pun membuka masukan seluas-luasnya dari masyarakat. “Kami tidak akan membahas sebelum menerima masukan yang komplit dari masyarakat,” terangnya.  Baca juga: KSP Klaim Pasal Kontroversial di RUU HIP Tak Ada di RUU BPIP  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, pemerintah tidak menyetujui pembahasan RUU HIP yang membahas tentang ideologi Pancasila. “Sebagai gantinya pemerintah mengusul kan RUU BPIP yang mengatur lembaga yang bertugas untuk mensosialisasikan Pancasila yang sudah final,” tandasnya. JAKARTA – DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mengakhiri silang pendapat terkait Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancaila (RUU HIP). Namun, soal kepastian RUU HIP ini tidak dijelaskan dalam konferensi pers antara pimpinan DPR, dan juga sejumlah menteri yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, bahwa kejelasan RUU HIP itu akan dibahas dalam masa sidang DPR pada pertengahan Agustus 2020 mendatang. Karena, hari ini, Kamis (16/7) DPR telah menjadwalkan penutupan masa sidang IV tahun 2019-2020. “Mekanisme akan dibicarakan apakah dicabut, atau penggantinya ini akan diatur masa sidang depan,” kata Dasco kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/7/2020).  Baca juga: Usulkan Konsep RUU BPIP, Pemerintah Bantah Ingin Tafsirkan Tunggal Pancasila  Dasco menjelaskan, walaupun nantinya RUU HIP itu diganti dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), RUU BPIP itu hanya mengatur soal tugas, fungsi dan wewenang lembaga BPIP yangs selama ini sudah ada. Dan DPR pun membuka masukan seluas-luasnya dari masyarakat. “Kami tidak akan membahas sebelum menerima masukan yang komplit dari masyarakat,” terangnya.  Baca juga: KSP Klaim Pasal Kontroversial di RUU HIP Tak Ada di RUU BPIP  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, pemerintah tidak menyetujui pembahasan RUU HIP yang membahas tentang ideologi Pancasila. “Sebagai gantinya pemerintah mengusul kan RUU BPIP yang mengatur lembaga yang bertugas untuk mensosialisasikan Pancasila yang sudah final,” tandasnya.