Hal itu mengingat lingkungan dan sistem kerja di setiap instansi pemerintah maupun swasta kurang mendukung upaya pengendalian Covid-19.https://news.okezone.com/read/2020/07/17/337/2247969/perkantoran-berpotensi-jadi-klaster-corona-ketua-mpr-minta-pemerintah-evaluasi-wfh-dan-wfoidhttps://news.okezone.com/read/2020/07/17/337/2247969/perkantoran-berpotensi-jadi-klaster-corona-ketua-mpr-minta-pemerintah-evaluasi-wfh-dan-wfohttps://news.okezone.com/read/2020/07/17/337/2247969/perkantoran-berpotensi-jadi-klaster-corona-ketua-mpr-minta-pemerintah-evaluasi-wfh-dan-wfoJum'at 17 Juli 2020 15:22 WIBKiswondariKetua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto : Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/07/17/337/2247969/perkantoran-berpotensi-jadi-klaster-corona-ketua-mpr-minta-pemerintah-evaluasi-wfh-dan-wfo-ZvSMxcM5xr.jpgJAKARTA – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebut penambahan kasus positif Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir banyak ditemukan di lingkungan kerja dengan kualitas udara yang tidak bagus serta ketidaksiplinan pekerja dalam menjaga jarak. Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan juga Gugus Tugas mengevaluasi work from home (WFH/bekerja dari rumah) dan work form office (WFO/bekerja dari kantor). Itu karena lingkungan dan sistem kerja kurang mendukung upaya pengendalian Covid-19. “Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 perlu melakukan evaluasi mengenai ketetapan kerja WFH dan WFO yang berlaku. Mengingat lingkungan dan sistem kerja di setiap instansi pemerintah maupun perusahaan swasta kurang mendukung terhadap upaya pengendalian Covid-19 sehingga banyaknya penyebab kasus positif dari klaster pekerja dan perlu segera dilakukan penanganannya,” kata Bamsoet kepada wartawan, Jumat (17/7/2020). Kemudian, Bamsoet mendorong pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Surat Edaran Menpan RB No 65/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap instansi pemerintah. “Ini sebagai langkah pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan baru apabila SE tersebut dianggap tidak berjalan efektif,” ujarnya. Bamsoet juga meminta pemerintah mengingatkan setiap instansi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk terus melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di lingkungan kerja agar benar-benar diterapkan dengan ketat. “Sebagai upaya dalam meminimalkan penularan Covid-19 dari klaster pekerja/perkantoran,” ucapnya. Selain itu, mantan Ketua DPR tersebut juga meminta masyarakat khususnya pekerja bahwa new normal bukan berarti ancaman Covid-19 sudah tidak ada, melainkan masih ada dan nyata. Karena itu, masyarakat harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Baca Juga : Wagub DKI: 80% Keberhasilan PSBB Tergantung Kepatuhan & Kedisiplinan Warga “Diharapkan masyarakat untuk tidak abai serta mengantisipasinya dengan disiplin pribadi dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak,” tuturnya. Baca Juga : RSD Wisma Atlet Catat Total 4.520 Pasien Sembuh dari CoronaJAKARTA – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebut penambahan kasus positif Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir banyak ditemukan di lingkungan kerja dengan kualitas udara yang tidak bagus serta ketidaksiplinan pekerja dalam menjaga jarak. Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan juga Gugus Tugas mengevaluasi work from home (WFH/bekerja dari rumah) dan work form office (WFO/bekerja dari kantor). Itu karena lingkungan dan sistem kerja kurang mendukung upaya pengendalian Covid-19. “Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 perlu melakukan evaluasi mengenai ketetapan kerja WFH dan WFO yang berlaku. Mengingat lingkungan dan sistem kerja di setiap instansi pemerintah maupun perusahaan swasta kurang mendukung terhadap upaya pengendalian Covid-19 sehingga banyaknya penyebab kasus positif dari klaster pekerja dan perlu segera dilakukan penanganannya,” kata Bamsoet kepada wartawan, Jumat (17/7/2020). Kemudian, Bamsoet mendorong pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Surat Edaran Menpan RB No 65/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap instansi pemerintah. “Ini sebagai langkah pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan baru apabila SE tersebut dianggap tidak berjalan efektif,” ujarnya. Bamsoet juga meminta pemerintah mengingatkan setiap instansi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk terus melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di lingkungan kerja agar benar-benar diterapkan dengan ketat. “Sebagai upaya dalam meminimalkan penularan Covid-19 dari klaster pekerja/perkantoran,” ucapnya. Selain itu, mantan Ketua DPR tersebut juga meminta masyarakat khususnya pekerja bahwa new normal bukan berarti ancaman Covid-19 sudah tidak ada, melainkan masih ada dan nyata. Karena itu, masyarakat harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Baca Juga : Wagub DKI: 80% Keberhasilan PSBB Tergantung Kepatuhan & Kedisiplinan Warga “Diharapkan masyarakat untuk tidak abai serta mengantisipasinya dengan disiplin pribadi dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak,” tuturnya. Baca Juga : RSD Wisma Atlet Catat Total 4.520 Pasien Sembuh dari Corona