Panji dan Sudrajad bakal dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA.https://news.okezone.com/read/2020/08/04/337/2256572/dua-hakim-agung-dipanggil-kpk-terkait-kasus-korupsi-nurhadiidhttps://news.okezone.com/read/2020/08/04/337/2256572/dua-hakim-agung-dipanggil-kpk-terkait-kasus-korupsi-nurhadihttps://news.okezone.com/read/2020/08/04/337/2256572/dua-hakim-agung-dipanggil-kpk-terkait-kasus-korupsi-nurhadiSelasa 04 Agustus 2020 10:50 WIBArie Dwi SatrioIlustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/08/04/337/2256572/dua-hakim-agung-dipanggil-kpk-terkait-kasus-korupsi-nurhadi-8muGylB7IX.jpgJAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua Hakim Mahkamah Agung (MA), Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati pada hari ini. Keduanya dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Panji dan Sudrajad bakal dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Keduanya bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Sekretaris MA, Nurhadi (NHD). "Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NHD," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (4/8/2020). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNi8wMi8xLzEyMTM3MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati merupakan majelis Hakim yang menangani sidang Peninjauan Kembali (PK) antara PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang kini berujung rasuah. Namun, belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik KPK terhadap kedua saksi itu. Selain dua hakim agung, KPK juga memanggil lima saksi lainnya yakni, Advokat sekaligus adik ipar Nurhadi, Rahmat Santoso; Kaka Ipar Rezky Herbiyono, Yoga Dwi Hartiar; Advokat Onggang; Karyawan Swasta, Calvin Pratama; serta seorang Dosen, Syamsul Maarif. Kelima saksi tersebut juga akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan Nurhadi. Diduga, penyidik sedang menelisik aliran uang haram Nurhadi Cs yang mengalir ke sejumlah pihak. Belakangan, KPK diketahui memang sedang menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta aliran uang Nurhadi. Nurhadi disinyalir mengalihkan hasil tindak pidana korupsinya ke sejumlah aset yang kini sedang diselidiki lembaga antirasuah. Namun, sejauh ini KPK baru menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto. Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Terkait kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA. Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp33,1 miliar. Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp12,9 miliar. Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua Hakim Mahkamah Agung (MA), Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati pada hari ini. Keduanya dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Panji dan Sudrajad bakal dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Keduanya bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Sekretaris MA, Nurhadi (NHD). "Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NHD," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (4/8/2020). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNi8wMi8xLzEyMTM3MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Panji Widagdo dan Sudrajad Dimyati merupakan majelis Hakim yang menangani sidang Peninjauan Kembali (PK) antara PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang kini berujung rasuah. Namun, belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik KPK terhadap kedua saksi itu. Selain dua hakim agung, KPK juga memanggil lima saksi lainnya yakni, Advokat sekaligus adik ipar Nurhadi, Rahmat Santoso; Kaka Ipar Rezky Herbiyono, Yoga Dwi Hartiar; Advokat Onggang; Karyawan Swasta, Calvin Pratama; serta seorang Dosen, Syamsul Maarif. Kelima saksi tersebut juga akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan Nurhadi. Diduga, penyidik sedang menelisik aliran uang haram Nurhadi Cs yang mengalir ke sejumlah pihak. Belakangan, KPK diketahui memang sedang menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta aliran uang Nurhadi. Nurhadi disinyalir mengalihkan hasil tindak pidana korupsinya ke sejumlah aset yang kini sedang diselidiki lembaga antirasuah. Namun, sejauh ini KPK baru menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto. Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Terkait kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA. Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp33,1 miliar. Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp12,9 miliar. Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.