Dia pun menjelaskan alasan yang membuat lembaganya tetap bersikukuh terhadap putusan pemecatan Evi sebagai Komisioner KPU RI.https://news.okezone.com/read/2020/08/07/337/2258494/keppres-pemecatan-evi-novida-ginting-dicabut-ini-kata-dkppidhttps://news.okezone.com/read/2020/08/07/337/2258494/keppres-pemecatan-evi-novida-ginting-dicabut-ini-kata-dkpphttps://news.okezone.com/read/2020/08/07/337/2258494/keppres-pemecatan-evi-novida-ginting-dicabut-ini-kata-dkppJum'at 07 Agustus 2020 14:25 WIBFelldy UtamaKetua DKPP Muhammad (Foto: Sindonews)https://img.okezone.com/content/2020/08/07/337/2258494/keppres-pemecatan-evi-novida-ginting-dicabut-ini-kata-dkpp-2ryDHPMVmF.jpgJAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap berpegang pada putusan sebelumnya, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi pemecatan Evi Novida secara tidak hormat. Ketua DKPP, Muhammad menyatakan bahwa DKPP akan tetap berpegang pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, di mana dalam UU tersebut menegaskan bahwa sifat putusan DKPP adalah final dan mengikat. "Dengan Keppres pengaktifan ENG (Evi Novida Ginting) tidak mengubah putusan sebelumnya," kata Muhammad saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2020). Baca Juga:  Ini Pertimbangan Jokowi Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida Ginting  Dia pun menjelaskan alasan yang membuat lembaganya tetap bersikukuh terhadap putusan pemecatan Evi sebagai Komisioner KPU RI. Saat ini, katanya belum ada sebuah mekanisme hukum yang mengatur atas putusan etik. "Karena belum diatur mekanisme banding dan/atau koreksi terhadap putusan peradilan etik (DKPP)," ujarnya. Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, Jokowi tidak akan menempuh upaya banding putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Evi Novida terkait pemecatan sebagai Komisioner KPU. Baca Juga:  Tak Banding Putusan PTUN, Jokowi Akan Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida Ginting  Dini menyampaikan, Jokowi akan mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi pemecatan Evi Novida secara tidak hormat. "Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN," kata Dini di Jakarta, Jumat 7 Agustus.JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap berpegang pada putusan sebelumnya, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi pemecatan Evi Novida secara tidak hormat. Ketua DKPP, Muhammad menyatakan bahwa DKPP akan tetap berpegang pada amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, di mana dalam UU tersebut menegaskan bahwa sifat putusan DKPP adalah final dan mengikat. "Dengan Keppres pengaktifan ENG (Evi Novida Ginting) tidak mengubah putusan sebelumnya," kata Muhammad saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2020). Baca Juga:  Ini Pertimbangan Jokowi Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida Ginting  Dia pun menjelaskan alasan yang membuat lembaganya tetap bersikukuh terhadap putusan pemecatan Evi sebagai Komisioner KPU RI. Saat ini, katanya belum ada sebuah mekanisme hukum yang mengatur atas putusan etik. "Karena belum diatur mekanisme banding dan/atau koreksi terhadap putusan peradilan etik (DKPP)," ujarnya. Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, Jokowi tidak akan menempuh upaya banding putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Evi Novida terkait pemecatan sebagai Komisioner KPU. Baca Juga:  Tak Banding Putusan PTUN, Jokowi Akan Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida Ginting  Dini menyampaikan, Jokowi akan mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi pemecatan Evi Novida secara tidak hormat. "Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN," kata Dini di Jakarta, Jumat 7 Agustus.