Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I akan segera berakhir di DKI Jakarta, pada Kamis 13 Agustus 2020.    https://news.okezone.com/read/2020/08/12/338/2260739/berakhir-lusa-pakar-kesehatan-minta-dki-evaluasi-psbb-transisi-fase-iidhttps://news.okezone.com/read/2020/08/12/338/2260739/berakhir-lusa-pakar-kesehatan-minta-dki-evaluasi-psbb-transisi-fase-ihttps://news.okezone.com/read/2020/08/12/338/2260739/berakhir-lusa-pakar-kesehatan-minta-dki-evaluasi-psbb-transisi-fase-iRabu 12 Agustus 2020 07:02 WIBFakhrizal Fakhri Foto: Illustrasi Okezone.comhttps://img.okezone.com/content/2020/08/12/338/2260739/berakhir-lusa-pakar-kesehatan-minta-dki-evaluasi-psbb-transisi-fase-i-yHBInX4ONs.jpg JAKARTA - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I akan segera berakhir di DKI Jakarta, pada Kamis 13 Agustus 2020. Pemprov DKI Jakarta diketahui telah tiga kali memperpanjang kebijakan PSBB transisi fase I tersebut. Namun, angka penularan diketahui masif fluktuatif dan belum ada tanda-tanda penurunan penularan virus corona. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan PSBB transisi fase I. Pasalnya, PSBB transisi fase I melonggarkan semua sektor sehingga kasus Covid-19 tidak menurun. "Jadi evaluasi yang perlu dilakukan, pertama terkait dengan PSBB itu sendiri, evaluasi kebijakan. Yang kedua evaluasi perilaku masyarakat. Yang ketiga evaluasi penegakan," kata Hermawan kepada Okezone, Rabu (12/8/2020).   Hermawan meminta Pemprov DKI Jakarta, melakukan kajian guna mengetahui apakah kebijakan PSBB transisi fase I yang membuka semua sektor menjadi bumerang terjadinya kenaikan kasus atau tidak. "Atau bisa terkendali dengan adanya prioritas pembukaan sektor, atau malah dibuka semua, seperti pariwisata tertutup kan juga pernah diwacanakan untuk pembukaan bioskop, kuliner atau resto, sebenarnya ini kan hal-hal yang menjadi harus dibuat kebijakan secara hati-hati," terang Hermawan.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNy8yNC8xLzEyMTg2NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa kembali menerapkan PSBB guna kembali membatasi aktivitas masyarakat. Dengan begitu, pandemi Covid-19 bisa segera dikendalikan. "Ini bagian dari proses evaluasi," singkatnya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta didorong untuk mengevaluasi perilaku sosial warganya, termasuk dalam penerapam sistem ganjil-genap. "Saya tidak terlalu setuju dengan kebijakan ganjil-genap, karena hanya akan menambah risiko orang di angkutan publik yang malah terjadi transmisi di mana-mana," jelasnya. Hermawan juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi berbagai kebijakan penegakan dalam pelanggaran PSBB transisi fase I. "Ini keterlibatan aparatur seperti apa, antara sanksi dan imbauan juga ini harus dilihat efektivitasnya," pungkasnya. JAKARTA - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I akan segera berakhir di DKI Jakarta, pada Kamis 13 Agustus 2020. Pemprov DKI Jakarta diketahui telah tiga kali memperpanjang kebijakan PSBB transisi fase I tersebut. Namun, angka penularan diketahui masif fluktuatif dan belum ada tanda-tanda penurunan penularan virus corona. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan PSBB transisi fase I. Pasalnya, PSBB transisi fase I melonggarkan semua sektor sehingga kasus Covid-19 tidak menurun. "Jadi evaluasi yang perlu dilakukan, pertama terkait dengan PSBB itu sendiri, evaluasi kebijakan. Yang kedua evaluasi perilaku masyarakat. Yang ketiga evaluasi penegakan," kata Hermawan kepada Okezone, Rabu (12/8/2020).   Hermawan meminta Pemprov DKI Jakarta, melakukan kajian guna mengetahui apakah kebijakan PSBB transisi fase I yang membuka semua sektor menjadi bumerang terjadinya kenaikan kasus atau tidak. "Atau bisa terkendali dengan adanya prioritas pembukaan sektor, atau malah dibuka semua, seperti pariwisata tertutup kan juga pernah diwacanakan untuk pembukaan bioskop, kuliner atau resto, sebenarnya ini kan hal-hal yang menjadi harus dibuat kebijakan secara hati-hati," terang Hermawan.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNy8yNC8xLzEyMTg2NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa kembali menerapkan PSBB guna kembali membatasi aktivitas masyarakat. Dengan begitu, pandemi Covid-19 bisa segera dikendalikan. "Ini bagian dari proses evaluasi," singkatnya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta didorong untuk mengevaluasi perilaku sosial warganya, termasuk dalam penerapam sistem ganjil-genap. "Saya tidak terlalu setuju dengan kebijakan ganjil-genap, karena hanya akan menambah risiko orang di angkutan publik yang malah terjadi transmisi di mana-mana," jelasnya. Hermawan juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi berbagai kebijakan penegakan dalam pelanggaran PSBB transisi fase I. "Ini keterlibatan aparatur seperti apa, antara sanksi dan imbauan juga ini harus dilihat efektivitasnya," pungkasnya.