Presiden Joko Widodo mengklaim semua kebijakan pemerintah harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).  https://news.okezone.com/read/2020/08/14/337/2262148/presiden-jokowi-kebijakan-harus-kedepankan-ramah-lingkungan-dan-perlindungan-hamidhttps://news.okezone.com/read/2020/08/14/337/2262148/presiden-jokowi-kebijakan-harus-kedepankan-ramah-lingkungan-dan-perlindungan-hamhttps://news.okezone.com/read/2020/08/14/337/2262148/presiden-jokowi-kebijakan-harus-kedepankan-ramah-lingkungan-dan-perlindungan-hamJum'at 14 Agustus 2020 13:07 WIBFahreza RizkyJokowi di Sidang Tahunan DPR (Foto: DPR RI)https://img.okezone.com/content/2020/08/14/337/2262148/presiden-jokowi-kebijakan-harus-kedepankan-ramah-lingkungan-dan-perlindungan-ham-wcw4TUyqiD.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo mengklaim semua kebijakan pemerintah harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikan Jokowi pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020. Gelaran tersebut dihelat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). "Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM," ujarnya. "Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan," tambahnya. Jokowi berujar nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. "Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya," pungkasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengklaim semua kebijakan pemerintah harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikan Jokowi pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020. Gelaran tersebut dihelat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). "Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM," ujarnya. "Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan," tambahnya. Jokowi berujar nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. "Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya," pungkasnya.