Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut bahwa DPR akan merampungkan 37 Rancangan Undang-Undang (RUU).https://news.okezone.com/read/2020/08/14/337/2262378/dpr-pastikan-pembahasan-ruu-ciptaker-hati-hati-dan-transparanidhttps://news.okezone.com/read/2020/08/14/337/2262378/dpr-pastikan-pembahasan-ruu-ciptaker-hati-hati-dan-transparanhttps://news.okezone.com/read/2020/08/14/337/2262378/dpr-pastikan-pembahasan-ruu-ciptaker-hati-hati-dan-transparanJum'at 14 Agustus 2020 18:30 WIBKiswondariKetua DPR RI, Puan Maharani (foto: Dok DPR)https://img.okezone.com/content/2020/08/14/337/2262378/dpr-pastikan-pembahasan-ruu-ciptaker-hati-hati-dan-transparan-n92nb2MFyC.jpgJAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut bahwa DPR akan merampungkan 37 Rancangan Undang-Undang (RUU), dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, pada masa sidang I tahun 2020-2021, dengan RUU omnibus law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi salah satunya. Namun, politikus PDIP ini juga memastikan bahwa DPR bersama pemerintah akan membahas RUU kontroversial itu dengan penuh kehati-hatian dan secara transparan.   “Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2020). Menurut Puan, prinsip kehati-hatian dan keterbukaan tersebut dilakukan dalam pembahasan RUU Ciptaker agar UU yang dihasilkan nanti mendapatkan legitimasi yang kuat dan juga demi kepentingan NKRI. “Hal ini dilakukan agar UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuhnya. Lebih lanjut, Puan menyebut DPR tetap bisa bekerja menjalankan fungsi legislasi kendati dihadapkan pada kendala berupa pandemi Covid-19. Karena, DPR telah mengesahkan Peraturan DPR tentang Pembentukan UU dengan menyesuaikan sejumlah ketentuan pada kondisi pandemi Covid-19. “Dengan mempertimbangkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan kebutuhan untuk melaksanakan tugas legislasi secara maksimal, DPR RI mengesahkan metode rapat virtual melalui Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang,” pungkas mantan Menko PMK itu.JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut bahwa DPR akan merampungkan 37 Rancangan Undang-Undang (RUU), dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, pada masa sidang I tahun 2020-2021, dengan RUU omnibus law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi salah satunya. Namun, politikus PDIP ini juga memastikan bahwa DPR bersama pemerintah akan membahas RUU kontroversial itu dengan penuh kehati-hatian dan secara transparan.   “Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2020). Menurut Puan, prinsip kehati-hatian dan keterbukaan tersebut dilakukan dalam pembahasan RUU Ciptaker agar UU yang dihasilkan nanti mendapatkan legitimasi yang kuat dan juga demi kepentingan NKRI. “Hal ini dilakukan agar UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuhnya. Lebih lanjut, Puan menyebut DPR tetap bisa bekerja menjalankan fungsi legislasi kendati dihadapkan pada kendala berupa pandemi Covid-19. Karena, DPR telah mengesahkan Peraturan DPR tentang Pembentukan UU dengan menyesuaikan sejumlah ketentuan pada kondisi pandemi Covid-19. “Dengan mempertimbangkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan kebutuhan untuk melaksanakan tugas legislasi secara maksimal, DPR RI mengesahkan metode rapat virtual melalui Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang,” pungkas mantan Menko PMK itu.