Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 79 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin.https://news.okezone.com/read/2020/08/23/338/2265956/pemprov-dki-atur-denda-masker-capai-rp1-juta-epidemiolog-perlu-dievaluasiidhttps://news.okezone.com/read/2020/08/23/338/2265956/pemprov-dki-atur-denda-masker-capai-rp1-juta-epidemiolog-perlu-dievaluasihttps://news.okezone.com/read/2020/08/23/338/2265956/pemprov-dki-atur-denda-masker-capai-rp1-juta-epidemiolog-perlu-dievaluasiMinggu 23 Agustus 2020 07:01 WIBFakhrizal Fakhri Foto: Illustrasi Okezone.comhttps://img.okezone.com/content/2020/08/23/338/2265956/pemprov-dki-atur-denda-masker-capai-rp1-juta-epidemiolog-perlu-dievaluasi-k0LrKZcPr8.jpg JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 79 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19. Dalam Pergub itu, Pemprov DKI Jakarta mengatur denda progresif hingga Rp1 juta untuk warga yang berulangkali kedapatan tidak menggunakan masker.   Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, denda besar tersebut perlu dievaluasi selama dua pekan guna mengetahui efektivitasnya. "Untuk penerapan sanksi berupa denda uang, menurut saya perlu dievaluasi setelah dua minggu efektifitasnya," kata Dicky saat dihubungi Okezone, Minggu (23/8/2020).  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNy8yOC8xLzEyMTkwNy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Ia menerangkan, bahwa jangan sampai Pemprov DKI Jakarta ingin menyelesaikan satu masalah namun menimbulkan masalah lain kepada warganya. "Perlu dicari tahu penyebab masyarakat tidak memakai masker, dan tidak melakukan protokol kesehatan lainnya," tuturnya. Ia menduga, warga DKI Jakarta masih tidak menggunakan masker lantaran adanya ketidakpahaman atau hal lainnya dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Community need assessment adalah salah satu cara mengetahui penyebabnya," ujar dia. JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 79 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19. Dalam Pergub itu, Pemprov DKI Jakarta mengatur denda progresif hingga Rp1 juta untuk warga yang berulangkali kedapatan tidak menggunakan masker.   Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, denda besar tersebut perlu dievaluasi selama dua pekan guna mengetahui efektivitasnya. "Untuk penerapan sanksi berupa denda uang, menurut saya perlu dievaluasi setelah dua minggu efektifitasnya," kata Dicky saat dihubungi Okezone, Minggu (23/8/2020).  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8wNy8yOC8xLzEyMTkwNy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Ia menerangkan, bahwa jangan sampai Pemprov DKI Jakarta ingin menyelesaikan satu masalah namun menimbulkan masalah lain kepada warganya. "Perlu dicari tahu penyebab masyarakat tidak memakai masker, dan tidak melakukan protokol kesehatan lainnya," tuturnya. Ia menduga, warga DKI Jakarta masih tidak menggunakan masker lantaran adanya ketidakpahaman atau hal lainnya dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Community need assessment adalah salah satu cara mengetahui penyebabnya," ujar dia.