Presiden Joko Widodo memperingati aparat penegak hukum agar tidak memanfaatkan regulasi untuk menakut-nakuti.https://news.okezone.com/read/2020/08/26/337/2267588/presiden-jokowi-aparat-yang-memeras-rakyat-adalah-musuh-negaraidhttps://news.okezone.com/read/2020/08/26/337/2267588/presiden-jokowi-aparat-yang-memeras-rakyat-adalah-musuh-negarahttps://news.okezone.com/read/2020/08/26/337/2267588/presiden-jokowi-aparat-yang-memeras-rakyat-adalah-musuh-negaraRabu 26 Agustus 2020 10:54 WIBFahreza RizkyPresiden Joko Widodo (foto: Biro Kepresidenan)https://img.okezone.com/content/2020/08/26/337/2267588/presiden-jokowi-aparat-yang-memeras-rakyat-adalah-musuh-negara-Ii4ULoqSwj.jpg JAKARTA - Presiden Joko Widodo memperingati aparat penegak hukum agar tidak memanfaatkan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat. Jika masih terjadi, maka oknum tersebut adalah musuh negara. Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam acara "Aksi Nasional Pencegahan Korupsi" secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020). "Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron, yang belum sinkron, untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," tegasnya. Menurut Jokowi, aparat penegak hukum yang menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat, yang didalamnya terdiri dari pejabat eksekutif, pengusaha, hingga kalangan biasa akan membahayakan agenda pembangunan nasional.   Pembangunan nasional yang semestinya bergerak cepat menjadi lamban karena banyak pemangku kepentingan yang ketakutan dalam mengeksekusi kebijakan. "Menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional, yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu," tutur Jokowi. Atas dasar itulah Jokowi memperingati aparat penegak hukum agar tidak berbuat demikian. Jika masih ada oknum yang membandel, maka itu adalah musuh negara. "Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang melakukan ini," tukasnya. Dalam menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual itu, Jokowi ditemani Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. JAKARTA - Presiden Joko Widodo memperingati aparat penegak hukum agar tidak memanfaatkan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat. Jika masih terjadi, maka oknum tersebut adalah musuh negara. Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam acara "Aksi Nasional Pencegahan Korupsi" secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020). "Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron, yang belum sinkron, untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," tegasnya. Menurut Jokowi, aparat penegak hukum yang menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat, yang didalamnya terdiri dari pejabat eksekutif, pengusaha, hingga kalangan biasa akan membahayakan agenda pembangunan nasional.   Pembangunan nasional yang semestinya bergerak cepat menjadi lamban karena banyak pemangku kepentingan yang ketakutan dalam mengeksekusi kebijakan. "Menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional, yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu," tutur Jokowi. Atas dasar itulah Jokowi memperingati aparat penegak hukum agar tidak berbuat demikian. Jika masih ada oknum yang membandel, maka itu adalah musuh negara. "Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang melakukan ini," tukasnya. Dalam menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual itu, Jokowi ditemani Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.