Ia pun mengungkapkan faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah.https://news.okezone.com/read/2020/08/28/337/2269243/tangani-covid-19-mendagri-minta-daerah-tak-ragu-percepat-penyerapan-belanjaidhttps://news.okezone.com/read/2020/08/28/337/2269243/tangani-covid-19-mendagri-minta-daerah-tak-ragu-percepat-penyerapan-belanjahttps://news.okezone.com/read/2020/08/28/337/2269243/tangani-covid-19-mendagri-minta-daerah-tak-ragu-percepat-penyerapan-belanjaJum'at 28 Agustus 2020 21:41 WIBFakhrizal Fakhri Mendagri Tito Karnavian (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/08/28/337/2269243/tangani-covid-19-mendagri-minta-daerah-tak-ragu-percepat-penyerapan-belanja-28Nl2aYhx9.jpgJAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tak ragu melakukan percepatan realisasi penyerapan anggaran belanja daerah dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ia pun mengungkapkan faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah. "Pertama, permasalahan umum pendapatan daerah di antaranya pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi kurang optimal akibat dampak dari pandemi Covid-19; Pemerintah daerah (Pemda) terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki; terjadinya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara dampak dari pandemi Covid-19," ujarnya Mendagri melalui siaran persnya, Jumat (28/8/2020). Baca Juga: 49 Kelurahan di Kota Bogor Zona Merah, Kasus Terbanyak dari Klaster Keluarga Kedua, sambung Tito, permasalahan umum belanja daerah di antaranya kepala daerah berhati-hati dalam melakukan belanja memperhatikan cashflow pendapatan; kurangnya ketersediaan dana akibat pengurangan dana transfer yang berimbas pada pendanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer. Kemudian, Pemda cenderung melakukan lelang di triwulan 2 (dua) dan pihak ketiga cenderung menarik dana pembayaran kegiatan pengadaan pada akhir tahun. Tito pun membuat strategi, pertama, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat. "Kedua, melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah dan stakeholder terkait; Ketiga, meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya optimalisasi kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah," tuturnya. Keempat, meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah; Kelima, meningkatkan pemanfaatan IT dalam melakukan pemungutan PAD; dan Keenam, melakukan penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Baca Juga: Update Corona 28 Agustus 2020: Positif 165.887 Orang, 120.900 Sembuh & 7.169 Meninggal Berdasarkan data yang diolah Ditjen Bina Keuangan Daerah pada 27 Agustus 2020, data alokasi dan realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia TA 2020 berdasarkan hasil laporan Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu, provinsi dan kabupaten/kota dengan target anggaran pendapatan sejumlah Rp1.112,05 triliun, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp583,92 triliun, setara dengan persentase 52,51%.Dan, target anggaran belanja Rp1.165,32 triliun, dengan realisasi belanja mencapai Rp501,54 triliun, setara dengan persentase 43,04%. Kemudian secara khusus, rata-rata dari pencapaian setiap provinsi dengan anggaran pendapatan Rp321, 08 triliun, telah berhasil mencapai realisasi pendapatan Rp173, 12 rriliun dengan perhitungan persentase sama dengan 53, 92%. Sedangkan, untuk target anggaran belanja Rp342, 40 triliun realisasi belanja mencapai Rp153, 20 triliun, setara dengan persentase 44,74%. Sementara itu, Kabupaten/Kota dengan target anggaran pendapatan senilai Rp790, 97 triliun, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp410,80 triliun, setara dengan persentase 51,94%. Untuk target anggaran belanja Rp822,92 triliun; berhasil mencapai realisasi belanja Rp348,34 triliun, setara dengan persentase 42,33%. Kendati demikian, Mendagri mengapresiasi 107 provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia yang persentase realisasi belanja atau APBD-nya telah mencapai di atas rata-rata Nasional (48,86%).JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tak ragu melakukan percepatan realisasi penyerapan anggaran belanja daerah dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ia pun mengungkapkan faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah. "Pertama, permasalahan umum pendapatan daerah di antaranya pungutan terhadap potensi pajak dan retribusi kurang optimal akibat dampak dari pandemi Covid-19; Pemerintah daerah (Pemda) terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki; terjadinya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara dampak dari pandemi Covid-19," ujarnya Mendagri melalui siaran persnya, Jumat (28/8/2020). Baca Juga: 49 Kelurahan di Kota Bogor Zona Merah, Kasus Terbanyak dari Klaster Keluarga Kedua, sambung Tito, permasalahan umum belanja daerah di antaranya kepala daerah berhati-hati dalam melakukan belanja memperhatikan cashflow pendapatan; kurangnya ketersediaan dana akibat pengurangan dana transfer yang berimbas pada pendanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer. Kemudian, Pemda cenderung melakukan lelang di triwulan 2 (dua) dan pihak ketiga cenderung menarik dana pembayaran kegiatan pengadaan pada akhir tahun. Tito pun membuat strategi, pertama, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat. "Kedua, melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah dan stakeholder terkait; Ketiga, meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya optimalisasi kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah," tuturnya. Keempat, meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah; Kelima, meningkatkan pemanfaatan IT dalam melakukan pemungutan PAD; dan Keenam, melakukan penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Baca Juga: Update Corona 28 Agustus 2020: Positif 165.887 Orang, 120.900 Sembuh & 7.169 Meninggal Berdasarkan data yang diolah Ditjen Bina Keuangan Daerah pada 27 Agustus 2020, data alokasi dan realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia TA 2020 berdasarkan hasil laporan Pemerintah Daerah (Pemda), yaitu, provinsi dan kabupaten/kota dengan target anggaran pendapatan sejumlah Rp1.112,05 triliun, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp583,92 triliun, setara dengan persentase 52,51%.Dan, target anggaran belanja Rp1.165,32 triliun, dengan realisasi belanja mencapai Rp501,54 triliun, setara dengan persentase 43,04%. Kemudian secara khusus, rata-rata dari pencapaian setiap provinsi dengan anggaran pendapatan Rp321, 08 triliun, telah berhasil mencapai realisasi pendapatan Rp173, 12 rriliun dengan perhitungan persentase sama dengan 53, 92%. Sedangkan, untuk target anggaran belanja Rp342, 40 triliun realisasi belanja mencapai Rp153, 20 triliun, setara dengan persentase 44,74%. Sementara itu, Kabupaten/Kota dengan target anggaran pendapatan senilai Rp790, 97 triliun, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp410,80 triliun, setara dengan persentase 51,94%. Untuk target anggaran belanja Rp822,92 triliun; berhasil mencapai realisasi belanja Rp348,34 triliun, setara dengan persentase 42,33%. Kendati demikian, Mendagri mengapresiasi 107 provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia yang persentase realisasi belanja atau APBD-nya telah mencapai di atas rata-rata Nasional (48,86%).