Pembangunan dua jaringan irigasi Lhok Guci dan Jambo Aye kanan nantinya diharapkan akan mengairi area seluas 21.570 hektar.https://news.okezone.com/read/2020/09/02/1/2271249/antisipasi-lahan-sawah-yang-terus-berkurang-kementerian-pupr-segera-fungsikan-irigasi-lhok-guci-aceh-baratidhttps://news.okezone.com/read/2020/09/02/1/2271249/antisipasi-lahan-sawah-yang-terus-berkurang-kementerian-pupr-segera-fungsikan-irigasi-lhok-guci-aceh-barathttps://news.okezone.com/read/2020/09/02/1/2271249/antisipasi-lahan-sawah-yang-terus-berkurang-kementerian-pupr-segera-fungsikan-irigasi-lhok-guci-aceh-baratRabu 02 September 2020 09:48 WIBYaomi SuhayatmiFoto : Dok.Kementrian PUPRhttps://img.okezone.com/content/2020/09/02/1/2271249/antisipasi-lahan-sawah-yang-terus-berkurang-kementerian-pupr-segera-fungsikan-irigasi-lhok-guci-aceh-barat-mR0VgOYPfH.jpgACEH – Belum berfungsinya irigasi akibat proses pembangunan yang belum rampung areal sawah di Lhok Guci, Aceh Barat terus mengalami pengurangan dan beralih fungsi menjadi kawasan perumahan dan kebun sawit. Saat ini potensi areal lahan basah atau sawah tercatat 12.700 Ha dari potensi sebelumnya yang mencapai 18.542 Ha (Desain Tahun 2011). Kondisi ini tentu sangat ironis, mengingat Pemerintah Provinsi Aceh sedang gencar-gencarnya melakukan program ‘GAMPANG’ atau Gerakan Mandiri Pangan. Program tersebut sulit tercapai, jika areal pesawahan dari waktu ke waktu justru terus berkurang akibat masalah irigasi. Mencermati kondisi alih fungsi lahan sawah yang kian mengkhawatirkan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I-Provinsi Aceh, Kementrian PUPR, Djaya Sukarno didampingi Iskandar selaku Ka SNVT PJPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa I, Syafrepi menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk memfungsikan secara bertahap irigasi Lhok Guci yang merupakan salah satu dari 5 Proyek Stategis Nasional (PSN) di Provinsi Aceh tersebut pada Oktober mendatang. “Yang sudah terbangun saluran primer 16,31 km dan saluran sekunder 4,7 km, jadi sekitar 30 persen kami sudah bisa kerjakan. Bulan Oktober ini coba fungsikan, tidak perlu selesai semua dulu tapi secara bertahap juga untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19,” jelas Djaya. Sebenarnya, menurut Djaya Sukarno pembangunan irigasi Lhok Guci Tahap II dijadwalkan rampung pada tahun ini namun karena adanya pandemi, pembangunan tersebut mundur menjadi tahun 2022 dikarenakan adanya refokusing anggaran. “Pendanaan Lhok Guci dilanjutkan menjadi salah satu PSN dikerjakan tahap I nya pada 2015-2018. Setelah itu masuk tahap II 2017-2020, namun pada 2020 ada Pandemi Covid-19 dan terkena refocusing anggaran sehingga target penyelesaian mundur ke tahun 2022," kata Djaya. Meskipun terkena refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19, pembangunan tahap II Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci tetap dilaksanakan oleh PT Hutama Karya-Jaya Konstruksi, KSO dengan nilai kontrak Rp255,55 miliar terus dilanjutkan dengan progres konstruksinya sebesar 63,08%. "Tahun 2021 ditingkatkan lagi fungsionalnya menjadi 1.000 ha sehingga nantinya petani di Kabupaten Aceh Barat bisa mendapatkan suplai air dengan baik mencapai 1.400 ha pada 2021 dan ditargetkan menjadi 2.800 ha pada tahun 2022. Hal ini untuk mendukung Gerakan Aceh Mandiri Pangan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh," kata Djaya. Pembangunan irigasi di Lhok Guci diawali dengan dibangunnya Bendung Lhok Guci pada 2004-2008 dan dilanjutkan pembangunan salurannya pada tahun 2008-2015. Saat ini pembangunannya sudah memasuki tahap II untuk pembangunan saluran primer sepanjang 10 km dan saluran sekunder sepanjang 812 m. Dari rencana difungsikannya Di Lhok Guci secara bertahap, Djaya mengatakan bahwa ada empat desa yang akan mulai dialiri air dari saluran irigasi Lhok Guci, yakni Desa Babah Lueng, Alue Keumang, Babah Iseung, dan Manuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Selain di Lhok Guci, Di Provinsi Aceh, tengah menyelesaikan pembangunan PSN lainnya yakni jaringan irigasi di Jambo Aye Kanan yang telah dimulai sejak akhir 2016 dan progresnya saat ini sudah sekitar 70,35% dengan target awal rampung pada akhir 2020. "Namun karena ada Pandemi Covid-19 dan terkena refocusing anggaran penyelesaiannya juga mundur pada 2022," ujar Djaya yang diamini oleh Iskandar, Ka SNVT PJPA dan Syafrepi dan ST Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Irigasi dan Rawa 1) BWS Sumatera I. Dengan biaya pembangunan sebesar Rp225,14 miliar, pembangunan jaringan irigasi di Jambo Aye Kanan mencakup pekerjaan saluran primer sepanjang 10 Km dan saluran jaringan sekunder 32 km yang akan mengairi area seluas 3.028 hektar. Pekerjaannya dilakukan oleh kontraktor PT. Selaras Mandiri Sejahtera - PT. Nakhla Sampurna, KSO. Pembangunan dua jaringan irigasi Lhok Guci dan Jambo Aye kanan nantinya diharapkan akan mengairi area seluas 21.570 hektar. Balai Wilayah Sungai Sumatera – I Provinsi Aceh melaksanakan 5 PSN, 3 bendungan, 2 pembangunan daerah irigasi yakni jambo aye kanan di Aceh Timur, Lhok Guci di Aceh Barat. “Demi kelancaran dan kesuksesan program pembangunan infrastruktur irigasi ini, selain kita harapan anggaran dari Pemerintah Pusat berjalan lancar sebagaimana pengajuan MYC kami juga berharap kerjasama yang baik dari para stakeholder seperti Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pemerintah Daerah,” ungkap Iskandar selaku Ka SNVT PJPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa I Syafrepi. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Ketersediaan aliran air merupakan hal vital bagi keberhasilan budidaya padi demi terciptanya kemandirian dan ketahanan pangan nasional, itulah sebabnya Kementerian PUPR melakukan berbagai langkah strategis diantaranya dengan meluncurkan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Padat Karya ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemic covid 19 sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam kegiatan perbaikan, rehabilitasi dan atau peningkatan jaringan irigasi sesuai kebutuhan dan prinsip kemandirian. Di Aceh sendiri terdapat 176 lokasi penerima P3TGAI dan rencananya akan ada tambahan 98 lokasi pada TA. 2020 ini. “Untuk progresnya rata-rata kurang lebih 65 persen per lokasi, ada 82 lokasi yang sudah 100 persen selesai dan ada juga yang progresnya 70 persen di 80 lokasi dan sisanya 14 lokasi baru selesai tandatangan kontrak, total lokasi penerima P3TGAI sebanyak 176 lokasi tersebar di 12 kota/kabupten,” jelas Djaya. Salah satu lokasi P3TGAI adalah areal pesawahan di Desa Cot Mont Raya, Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Di areal ini dibangun jaringan irigasi tersier sepanjang 393 meter sehingga mampu mengairi sawah seluas 40 Ha. Firdaus selaku Kepala Desa Cot Mont Raya merasa bersyukur dengan program BWS I Kementerian PUPR tersebut karena selain sawah-sawah warganya kini terairi, pembangunan saluran tersier ini juga membantu perekonomian masyarakat. “Ada harapan baru di masyarakat setelah adanya irigasi ini, dari pada waktunya habis nongkrong di warung kopi masyarkat antusias bekerja di sawah, apalagi sekarang juga ada program P3TGAI, masyarakat dilibatkan dalam pengerjaan irigasi sehingga dapat penghasilan. Alhamdulillah semoga program seperti ini terus dievaluasi dan berkelanjutan,” kata Firdaus Hal senada juga disampaikan oleh T, Jayadi warga desa tersebut yang begitu bersemangat dan ia juga berjanji akan merawat irigasi bantuan pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya. “Kami merasa bersyukur sekali karena desa-desa lain tidak seberuntung kami, maka kami warga desa di sini akan menjaganya dengan baik supaya bisa lebih bermanfaat lagi untuk sawah kami,” tuturnya. Kegembiraan warga di desa ini memang tidak berlebihan karena saat ini mereka lebih mudah untuk mendapatkan sumber air. Dengan adanya saluran tersier, aliran air dari saluran induk Daerah Irigasi Krueng Aceh menjadi lebih cepat mengalir ke sawah-sawah, mengurangi kehilangan air dan mengontrol keluar masuk air. Sebelum ada P3-TGAI yang menjadi konsentrasi pembangunan cenderung saluran induk dan sekunder saja. Saat ini, dengan adanya saluran tersier, manfaat konstruksi dan pemberdayaan dengan situasi seperti pandemi juga sangat cocok. “Jika sebelumnya saluran tersier hanya berupa tanah, dengan program P3-TGAI ini ditingkatkan menjadi berlining (konstruksi pasangan batu kali diplester) sehingga waktu untuk menyalurkan air lebih singkat, faktor kehilangan air lebih kecil. Pekerjaan P3TGAI dilaksanakan oleh warga sendiri sehingga mereka lebih tau kebutuhannnya dan waktu pelaksanannya juga efektif, “ jelas Muhd Joni Khairi selaku PPK OP SDA III. Tidak hanya mengalirkan sawah keberadaan jaringan tersier juga mempermudah para petani untuk membuang air yang berlebihan yang selama ini kerap menjadi sengketa di kalangan petani. “Kami masyarakat sangat bersyukur karena sawah kami ini kan paling ujung dari saluran pembuangan dari segala arah. Sekarang, mendapatkan air sesuai kebutuhan jadi kalau mau tanam serentak kami bisa, membajak pun jadi lebih cepat. Sebelumnya sebagian bisa dibajak sebagian keras karena gak ada air,” jelas Indra, salah seorang warga Cot Karieng. Selain itu, Indra dan warga lainnya merasa terbantu dengan adanya program ini karena mendapatkan penghasilan dari Kementrian PUPR. “Dengan adanya program P3-TGAI dalam masa Covid-19 Sangat membantu masyarakat walaupun anak-anak gak sekolah gak butuh biaya banyak, tapi dalam keluarga kan butuh makan,” jelas Indra. P3-TGAI merupakan pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok tani/masyarakat sehingga dapat memerdayakan para petani di masa pademi saat ini. Program P3-TGAI ini setiap harinya menyerap tenaga kerja 19-20 orang perlokasi selama 90 hari kerja di 176 lokasi sehingga cukup banyak tenaga kerja dari kalangan masyarakat yang terserap. “Para petani menerima upah kerja dari pekerjaannya dan harapannya dapat menjadi modal untuk membeli bibit, pupuk dan sebagainya,” jelas Roni Saputra, Kasatker OP SDA BWS Sumatera I yang turun langsung mengawasi lokasi pembangunan irigasi di Cot Karieng maupun di Desa Cot Mon Raya. Program Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Kota Meulaboh Selain bendungan dan irigasi, konsentrasi lainnya yang ditangani oleh Balai Wilayah Sungai Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera – I Provinsi Aceh adalah Pengaman Pantai yang berada di beberapa titik di Pantai Meulaboh, Aceh Barat. Pantai Meulaboh merupakan kawasan pantai yang rawan bencana seperti abrasi dan banjir rob dengan karakter ombak yang tinggi hingga 3-6 meter karena posisinya yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Ka SNVT PJSA Sumatera I BWS Sumatera I Fardhianti mengatakan rangkaian pembangunan pengamanan pantai dari tahun 2014 hingga sekarang cukup panjang total 3.132 M. “Pembangunan pengamanan pantai sekarang sudah memasuki tahun ke 6. Umumnya pengaman pantai kontruksinya dengan tetrapod yang kehandalannya lebih kuat terhadap gelombang. Karakteristik materialnya beton, interlocking saling mengikat sehingga air laut masih bisa masuk kesela-sela tetrapod tapi energi sudah direndam,” jelas Fardhianti. Selain menghadapi masalah abrasi dan banjir rob yang seringkali terjadi, di kawasan pantai ini juga terkendala dengan tranpor sedimen pasir sehingga memerlukan strategi khusus dalam penangannya. ”Kita lakukan galian sangat dalam di bagian protection untuk antisipasi laju sedimen pasir, semua pasir di bagian kaki lalu kita pasang geotek, batu boulder sehingga ketika dihantam badai pasirnya udah habis, bangunan tetap tidak turun. Kita mencegah bangunan kita turun, kita juga jaga levelnya lebih tinggi dari bagian lain, sehingga ketika badai gak over topping, ketika abrasi dia masih stabil,” jelas Arifiansyah, PPK Sungai dan Pantai III (Pantai) SNVT PJSA Sumatera I. Pembangunan pengamanan pantai sekarang sudah memasuki memasuki pembangunan tahap ke-6 tersebut menghabiskan anggaran sebesar ± Rp150 M. “Kami sudah mengajukan anggaran MYC (Multi Years Contract) kembali dan sudah mendapatkan lampu hijau mudah-mudahan bisa segera direalisasikan mengingat kondisi alam sangat cepat sekali berubah, jangan sampai kelanjutan pembangunan yang sudah berjalan menjadi tertunda dan justru akan menmbulkan masalah lain,” harap Fardhianti. Dengan kelancaran anggaran dari Pemerintah Pusat tersebut, diharapkan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dapat dilanjutkan untuk pemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri salam rangka mendukung ketahanan pangan dan air secara nasional, menargetkan pembangunan 500.000 hektar irigasi dan merehabilitasi 2,5 juta hektar jaringan irigasi mulai tahun 2020 hingga 2024 mendatang. Target ini untuk mendukung salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin yakni peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian. Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, juga dapat membantu pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. “Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” jelas Menteri Basuki. CM ACEH – Belum berfungsinya irigasi akibat proses pembangunan yang belum rampung areal sawah di Lhok Guci, Aceh Barat terus mengalami pengurangan dan beralih fungsi menjadi kawasan perumahan dan kebun sawit. Saat ini potensi areal lahan basah atau sawah tercatat 12.700 Ha dari potensi sebelumnya yang mencapai 18.542 Ha (Desain Tahun 2011). Kondisi ini tentu sangat ironis, mengingat Pemerintah Provinsi Aceh sedang gencar-gencarnya melakukan program ‘GAMPANG’ atau Gerakan Mandiri Pangan. Program tersebut sulit tercapai, jika areal pesawahan dari waktu ke waktu justru terus berkurang akibat masalah irigasi. Mencermati kondisi alih fungsi lahan sawah yang kian mengkhawatirkan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I-Provinsi Aceh, Kementrian PUPR, Djaya Sukarno didampingi Iskandar selaku Ka SNVT PJPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa I, Syafrepi menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk memfungsikan secara bertahap irigasi Lhok Guci yang merupakan salah satu dari 5 Proyek Stategis Nasional (PSN) di Provinsi Aceh tersebut pada Oktober mendatang. “Yang sudah terbangun saluran primer 16,31 km dan saluran sekunder 4,7 km, jadi sekitar 30 persen kami sudah bisa kerjakan. Bulan Oktober ini coba fungsikan, tidak perlu selesai semua dulu tapi secara bertahap juga untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19,” jelas Djaya. Sebenarnya, menurut Djaya Sukarno pembangunan irigasi Lhok Guci Tahap II dijadwalkan rampung pada tahun ini namun karena adanya pandemi, pembangunan tersebut mundur menjadi tahun 2022 dikarenakan adanya refokusing anggaran. “Pendanaan Lhok Guci dilanjutkan menjadi salah satu PSN dikerjakan tahap I nya pada 2015-2018. Setelah itu masuk tahap II 2017-2020, namun pada 2020 ada Pandemi Covid-19 dan terkena refocusing anggaran sehingga target penyelesaian mundur ke tahun 2022," kata Djaya. Meskipun terkena refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19, pembangunan tahap II Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci tetap dilaksanakan oleh PT Hutama Karya-Jaya Konstruksi, KSO dengan nilai kontrak Rp255,55 miliar terus dilanjutkan dengan progres konstruksinya sebesar 63,08%. "Tahun 2021 ditingkatkan lagi fungsionalnya menjadi 1.000 ha sehingga nantinya petani di Kabupaten Aceh Barat bisa mendapatkan suplai air dengan baik mencapai 1.400 ha pada 2021 dan ditargetkan menjadi 2.800 ha pada tahun 2022. Hal ini untuk mendukung Gerakan Aceh Mandiri Pangan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh," kata Djaya. Pembangunan irigasi di Lhok Guci diawali dengan dibangunnya Bendung Lhok Guci pada 2004-2008 dan dilanjutkan pembangunan salurannya pada tahun 2008-2015. Saat ini pembangunannya sudah memasuki tahap II untuk pembangunan saluran primer sepanjang 10 km dan saluran sekunder sepanjang 812 m. Dari rencana difungsikannya Di Lhok Guci secara bertahap, Djaya mengatakan bahwa ada empat desa yang akan mulai dialiri air dari saluran irigasi Lhok Guci, yakni Desa Babah Lueng, Alue Keumang, Babah Iseung, dan Manuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Selain di Lhok Guci, Di Provinsi Aceh, tengah menyelesaikan pembangunan PSN lainnya yakni jaringan irigasi di Jambo Aye Kanan yang telah dimulai sejak akhir 2016 dan progresnya saat ini sudah sekitar 70,35% dengan target awal rampung pada akhir 2020. "Namun karena ada Pandemi Covid-19 dan terkena refocusing anggaran penyelesaiannya juga mundur pada 2022," ujar Djaya yang diamini oleh Iskandar, Ka SNVT PJPA dan Syafrepi dan ST Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Irigasi dan Rawa 1) BWS Sumatera I. Dengan biaya pembangunan sebesar Rp225,14 miliar, pembangunan jaringan irigasi di Jambo Aye Kanan mencakup pekerjaan saluran primer sepanjang 10 Km dan saluran jaringan sekunder 32 km yang akan mengairi area seluas 3.028 hektar. Pekerjaannya dilakukan oleh kontraktor PT. Selaras Mandiri Sejahtera - PT. Nakhla Sampurna, KSO. Pembangunan dua jaringan irigasi Lhok Guci dan Jambo Aye kanan nantinya diharapkan akan mengairi area seluas 21.570 hektar. Balai Wilayah Sungai Sumatera – I Provinsi Aceh melaksanakan 5 PSN, 3 bendungan, 2 pembangunan daerah irigasi yakni jambo aye kanan di Aceh Timur, Lhok Guci di Aceh Barat. “Demi kelancaran dan kesuksesan program pembangunan infrastruktur irigasi ini, selain kita harapan anggaran dari Pemerintah Pusat berjalan lancar sebagaimana pengajuan MYC kami juga berharap kerjasama yang baik dari para stakeholder seperti Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pemerintah Daerah,” ungkap Iskandar selaku Ka SNVT PJPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa I Syafrepi. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Ketersediaan aliran air merupakan hal vital bagi keberhasilan budidaya padi demi terciptanya kemandirian dan ketahanan pangan nasional, itulah sebabnya Kementerian PUPR melakukan berbagai langkah strategis diantaranya dengan meluncurkan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Padat Karya ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemic covid 19 sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam kegiatan perbaikan, rehabilitasi dan atau peningkatan jaringan irigasi sesuai kebutuhan dan prinsip kemandirian. Di Aceh sendiri terdapat 176 lokasi penerima P3TGAI dan rencananya akan ada tambahan 98 lokasi pada TA. 2020 ini. “Untuk progresnya rata-rata kurang lebih 65 persen per lokasi, ada 82 lokasi yang sudah 100 persen selesai dan ada juga yang progresnya 70 persen di 80 lokasi dan sisanya 14 lokasi baru selesai tandatangan kontrak, total lokasi penerima P3TGAI sebanyak 176 lokasi tersebar di 12 kota/kabupten,” jelas Djaya. Salah satu lokasi P3TGAI adalah areal pesawahan di Desa Cot Mont Raya, Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Di areal ini dibangun jaringan irigasi tersier sepanjang 393 meter sehingga mampu mengairi sawah seluas 40 Ha. Firdaus selaku Kepala Desa Cot Mont Raya merasa bersyukur dengan program BWS I Kementerian PUPR tersebut karena selain sawah-sawah warganya kini terairi, pembangunan saluran tersier ini juga membantu perekonomian masyarakat. “Ada harapan baru di masyarakat setelah adanya irigasi ini, dari pada waktunya habis nongkrong di warung kopi masyarkat antusias bekerja di sawah, apalagi sekarang juga ada program P3TGAI, masyarakat dilibatkan dalam pengerjaan irigasi sehingga dapat penghasilan. Alhamdulillah semoga program seperti ini terus dievaluasi dan berkelanjutan,” kata Firdaus Hal senada juga disampaikan oleh T, Jayadi warga desa tersebut yang begitu bersemangat dan ia juga berjanji akan merawat irigasi bantuan pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya. “Kami merasa bersyukur sekali karena desa-desa lain tidak seberuntung kami, maka kami warga desa di sini akan menjaganya dengan baik supaya bisa lebih bermanfaat lagi untuk sawah kami,” tuturnya. Kegembiraan warga di desa ini memang tidak berlebihan karena saat ini mereka lebih mudah untuk mendapatkan sumber air. Dengan adanya saluran tersier, aliran air dari saluran induk Daerah Irigasi Krueng Aceh menjadi lebih cepat mengalir ke sawah-sawah, mengurangi kehilangan air dan mengontrol keluar masuk air. Sebelum ada P3-TGAI yang menjadi konsentrasi pembangunan cenderung saluran induk dan sekunder saja. Saat ini, dengan adanya saluran tersier, manfaat konstruksi dan pemberdayaan dengan situasi seperti pandemi juga sangat cocok. “Jika sebelumnya saluran tersier hanya berupa tanah, dengan program P3-TGAI ini ditingkatkan menjadi berlining (konstruksi pasangan batu kali diplester) sehingga waktu untuk menyalurkan air lebih singkat, faktor kehilangan air lebih kecil. Pekerjaan P3TGAI dilaksanakan oleh warga sendiri sehingga mereka lebih tau kebutuhannnya dan waktu pelaksanannya juga efektif, “ jelas Muhd Joni Khairi selaku PPK OP SDA III. Tidak hanya mengalirkan sawah keberadaan jaringan tersier juga mempermudah para petani untuk membuang air yang berlebihan yang selama ini kerap menjadi sengketa di kalangan petani. “Kami masyarakat sangat bersyukur karena sawah kami ini kan paling ujung dari saluran pembuangan dari segala arah. Sekarang, mendapatkan air sesuai kebutuhan jadi kalau mau tanam serentak kami bisa, membajak pun jadi lebih cepat. Sebelumnya sebagian bisa dibajak sebagian keras karena gak ada air,” jelas Indra, salah seorang warga Cot Karieng. Selain itu, Indra dan warga lainnya merasa terbantu dengan adanya program ini karena mendapatkan penghasilan dari Kementrian PUPR. “Dengan adanya program P3-TGAI dalam masa Covid-19 Sangat membantu masyarakat walaupun anak-anak gak sekolah gak butuh biaya banyak, tapi dalam keluarga kan butuh makan,” jelas Indra. P3-TGAI merupakan pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok tani/masyarakat sehingga dapat memerdayakan para petani di masa pademi saat ini. Program P3-TGAI ini setiap harinya menyerap tenaga kerja 19-20 orang perlokasi selama 90 hari kerja di 176 lokasi sehingga cukup banyak tenaga kerja dari kalangan masyarakat yang terserap. “Para petani menerima upah kerja dari pekerjaannya dan harapannya dapat menjadi modal untuk membeli bibit, pupuk dan sebagainya,” jelas Roni Saputra, Kasatker OP SDA BWS Sumatera I yang turun langsung mengawasi lokasi pembangunan irigasi di Cot Karieng maupun di Desa Cot Mon Raya. Program Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Kota Meulaboh Selain bendungan dan irigasi, konsentrasi lainnya yang ditangani oleh Balai Wilayah Sungai Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera – I Provinsi Aceh adalah Pengaman Pantai yang berada di beberapa titik di Pantai Meulaboh, Aceh Barat. Pantai Meulaboh merupakan kawasan pantai yang rawan bencana seperti abrasi dan banjir rob dengan karakter ombak yang tinggi hingga 3-6 meter karena posisinya yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Ka SNVT PJSA Sumatera I BWS Sumatera I Fardhianti mengatakan rangkaian pembangunan pengamanan pantai dari tahun 2014 hingga sekarang cukup panjang total 3.132 M. “Pembangunan pengamanan pantai sekarang sudah memasuki tahun ke 6. Umumnya pengaman pantai kontruksinya dengan tetrapod yang kehandalannya lebih kuat terhadap gelombang. Karakteristik materialnya beton, interlocking saling mengikat sehingga air laut masih bisa masuk kesela-sela tetrapod tapi energi sudah direndam,” jelas Fardhianti. Selain menghadapi masalah abrasi dan banjir rob yang seringkali terjadi, di kawasan pantai ini juga terkendala dengan tranpor sedimen pasir sehingga memerlukan strategi khusus dalam penangannya. ”Kita lakukan galian sangat dalam di bagian protection untuk antisipasi laju sedimen pasir, semua pasir di bagian kaki lalu kita pasang geotek, batu boulder sehingga ketika dihantam badai pasirnya udah habis, bangunan tetap tidak turun. Kita mencegah bangunan kita turun, kita juga jaga levelnya lebih tinggi dari bagian lain, sehingga ketika badai gak over topping, ketika abrasi dia masih stabil,” jelas Arifiansyah, PPK Sungai dan Pantai III (Pantai) SNVT PJSA Sumatera I. Pembangunan pengamanan pantai sekarang sudah memasuki memasuki pembangunan tahap ke-6 tersebut menghabiskan anggaran sebesar ± Rp150 M. “Kami sudah mengajukan anggaran MYC (Multi Years Contract) kembali dan sudah mendapatkan lampu hijau mudah-mudahan bisa segera direalisasikan mengingat kondisi alam sangat cepat sekali berubah, jangan sampai kelanjutan pembangunan yang sudah berjalan menjadi tertunda dan justru akan menmbulkan masalah lain,” harap Fardhianti. Dengan kelancaran anggaran dari Pemerintah Pusat tersebut, diharapkan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan dapat dilanjutkan untuk pemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri salam rangka mendukung ketahanan pangan dan air secara nasional, menargetkan pembangunan 500.000 hektar irigasi dan merehabilitasi 2,5 juta hektar jaringan irigasi mulai tahun 2020 hingga 2024 mendatang. Target ini untuk mendukung salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin yakni peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian. Diharapkan dengan meningkatnya produktivitas pertanian, juga dapat membantu pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. “Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” jelas Menteri Basuki. CM