Kadinkes DKI Jakarta Widyastuti membenarkan harus ada kebijakan rem darurat untuk mengendalikan pandemi Covid-19 di Ibu Kota.    https://news.okezone.com/read/2020/09/09/338/2275105/kadinkes-dki-harus-ada-kebijakan-rem-darurat-untuk-hentikan-penularan-covid-19idhttps://news.okezone.com/read/2020/09/09/338/2275105/kadinkes-dki-harus-ada-kebijakan-rem-darurat-untuk-hentikan-penularan-covid-19https://news.okezone.com/read/2020/09/09/338/2275105/kadinkes-dki-harus-ada-kebijakan-rem-darurat-untuk-hentikan-penularan-covid-19Rabu 09 September 2020 18:18 WIBFakhrizal Fakhri Masyarakat memakai masker untuk mencegah penularan virus corona. (Ilustrasi/Foto : Okezone.com/Arif Julianto)https://img.okezone.com/content/2020/09/09/338/2275105/kadinkes-dki-harus-ada-kebijakan-rem-darurat-untuk-hentikan-penularan-covid-19-yR7WqqhRTi.jpgJAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti membenarkan harus ada kebijakan rem darurat untuk mengendalikan pandemi Covid-19 di Ibu Kota. "Memang betul harus suatu diambil rem darurat yang mendesak. Itu harus menjadi kebijakan bukan semata dari DKI, tetapi dari provinsi lain juga ikut untuk bisa menghentikan pergerakan penularan yang luar bisa," kata Widyastuti dalam akun Youtube LaporCovid-19, Rabu (9/9/2020). Widyastuti menerangkan, 30% kasus Covid-19 di DKI Jakarta berasal dari luar Ibu Kota. Sementara, 70% kasus lainnya berasal dari wilayah administratif Jakarta . "Terbesarnya Jabodetabek dan di luar Jabodetabek," ucap dia. Ia mengatakan, kebijakan rem darurat juga harus dilakukan provinsi lainnya agar bisa menghentikan pergerakan warga. Dengan begitu, bisa menekan angka penularan Covid-19. "Tentu ini yang sudah kami diskusikan yang menjadi pembicaraan di tingkat provinsi yang tentu ada keptuusan yang punya daya lebih besar sehingga mampu mengendalikan Covid di DKI Jakarta," katanya. Ia pun menerangkan, pergerakan orang luar Jakarta ke Ibu Kota tidak hanya berasal dari Jabodetabek, tapi dari semua provinsi di Indonesia. "Tidak mungkin bicara pergerakan orang itu hanya di DKI Jakarta berbicara penyakit menular hanya sebatas geografis Jakarta. Mungkin tidak hanya di Jabodetabek tetapi di luar, seluruh Indonesia, bagaimana provinsi lain juga memberi penularan pada provinsi lainnya," tuturnya. JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti membenarkan harus ada kebijakan rem darurat untuk mengendalikan pandemi Covid-19 di Ibu Kota. "Memang betul harus suatu diambil rem darurat yang mendesak. Itu harus menjadi kebijakan bukan semata dari DKI, tetapi dari provinsi lain juga ikut untuk bisa menghentikan pergerakan penularan yang luar bisa," kata Widyastuti dalam akun Youtube LaporCovid-19, Rabu (9/9/2020). Widyastuti menerangkan, 30% kasus Covid-19 di DKI Jakarta berasal dari luar Ibu Kota. Sementara, 70% kasus lainnya berasal dari wilayah administratif Jakarta . "Terbesarnya Jabodetabek dan di luar Jabodetabek," ucap dia. Ia mengatakan, kebijakan rem darurat juga harus dilakukan provinsi lainnya agar bisa menghentikan pergerakan warga. Dengan begitu, bisa menekan angka penularan Covid-19. "Tentu ini yang sudah kami diskusikan yang menjadi pembicaraan di tingkat provinsi yang tentu ada keptuusan yang punya daya lebih besar sehingga mampu mengendalikan Covid di DKI Jakarta," katanya. Ia pun menerangkan, pergerakan orang luar Jakarta ke Ibu Kota tidak hanya berasal dari Jabodetabek, tapi dari semua provinsi di Indonesia. "Tidak mungkin bicara pergerakan orang itu hanya di DKI Jakarta berbicara penyakit menular hanya sebatas geografis Jakarta. Mungkin tidak hanya di Jabodetabek tetapi di luar, seluruh Indonesia, bagaimana provinsi lain juga memberi penularan pada provinsi lainnya," tuturnya.