Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan percepatan penyaluran Program Padat Karya Tuna (PKT / cash for work)https://news.okezone.com/read/2020/09/23/1/2282336/dorong-produktivitas-pedesaan-program-pisew-kementerian-pupr-jangkau-843-kecamatanidhttps://news.okezone.com/read/2020/09/23/1/2282336/dorong-produktivitas-pedesaan-program-pisew-kementerian-pupr-jangkau-843-kecamatanhttps://news.okezone.com/read/2020/09/23/1/2282336/dorong-produktivitas-pedesaan-program-pisew-kementerian-pupr-jangkau-843-kecamatanRabu 23 September 2020 12:23 WIBAgustina Wulandari Foto : Dok Kementrian PUPRhttps://img.okezone.com/content/2020/09/23/1/2282336/dorong-produktivitas-pedesaan-program-pisew-kementerian-pupr-jangkau-843-kecamatan-HRAQ8VNiQn.jpgJakarta- Dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan percepatan penyaluran Program Padat Karya Tuna (PKT / cash for work) di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakpastian perekonomian. Di tahun 2020, anggaran sebesar Rp12,32 triliun dialokasikan untuk program PKT yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia yang berpotensi memberikan manfaat sosial ekonomi untuk 638.990 orang. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat pedesaan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. Masyarakat sangat merasakan manfaat dari kegiatan program PKT dan program ini mendapat dukungan dari DPR RI. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa-desa. Pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema Padat Karya salah satunya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Tahun 2020 pelaksanaan PISEW menjangkau 900 kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp540 miliar. Dengan total alokasi anggaran tersebut, potensi penyerapan tenaga kerja setiap lokasi sebanyak 17 orang dengan masa pelaksanaan sekitar 75 hari, sehingga total potensi penyerapan tenaga kerja program PISEW tahun 2020 sebanyak 15.000 tenaga kerja. Hingga 30 Agustus 2020, tercatat anggaran pelaksanaan PISEW yang sudah tersalurkan sebesar 73% atau senilai Rp394,2 miliar. Untuk lokasi pelaksanaannya telah menjangkau 843 kecamatan dengan realisasi menyerap 14.764 tenaga kerja. Salah satu Program PISEW dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Banten, Ditjen Cipta Karya di 23 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, Pandeglang, Lebak, dan Serang. Sasaran program PISEW sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR No 167/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020 yang terbit pada 5 Maret 2020. Pada umumnya, infrastruktur yang dibangun di Banten berupa jalan produksi sebagai infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri, serta sebagai prasarana pendukung pemasaran komoditas dengan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu juga infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan atau pedesaan seperti pembangunan jembatan kecil, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi serta membangun infrastruktur pendukung produksi maupun hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, sehingga memberi manfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan serta potensi lokal wilayah setempat.*** CMJakarta- Dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan percepatan penyaluran Program Padat Karya Tuna (PKT / cash for work) di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakpastian perekonomian. Di tahun 2020, anggaran sebesar Rp12,32 triliun dialokasikan untuk program PKT yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia yang berpotensi memberikan manfaat sosial ekonomi untuk 638.990 orang. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat pedesaan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. Masyarakat sangat merasakan manfaat dari kegiatan program PKT dan program ini mendapat dukungan dari DPR RI. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa-desa. Pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema Padat Karya salah satunya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Tahun 2020 pelaksanaan PISEW menjangkau 900 kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp540 miliar. Dengan total alokasi anggaran tersebut, potensi penyerapan tenaga kerja setiap lokasi sebanyak 17 orang dengan masa pelaksanaan sekitar 75 hari, sehingga total potensi penyerapan tenaga kerja program PISEW tahun 2020 sebanyak 15.000 tenaga kerja. Hingga 30 Agustus 2020, tercatat anggaran pelaksanaan PISEW yang sudah tersalurkan sebesar 73% atau senilai Rp394,2 miliar. Untuk lokasi pelaksanaannya telah menjangkau 843 kecamatan dengan realisasi menyerap 14.764 tenaga kerja. Salah satu Program PISEW dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Banten, Ditjen Cipta Karya di 23 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, Pandeglang, Lebak, dan Serang. Sasaran program PISEW sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR No 167/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020 yang terbit pada 5 Maret 2020. Pada umumnya, infrastruktur yang dibangun di Banten berupa jalan produksi sebagai infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri, serta sebagai prasarana pendukung pemasaran komoditas dengan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu juga infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan atau pedesaan seperti pembangunan jembatan kecil, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi serta membangun infrastruktur pendukung produksi maupun hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, sehingga memberi manfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan serta potensi lokal wilayah setempat.*** CM