<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19, Ketahui 4 Larangan Ini   </title><description>Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini berlangsung berbeda dari sebelumnya.</description><link>https://news.okezone.com/read/2020/09/27/337/2284439/pilkada-serentak-di-masa-pandemi-covid-19-ketahui-4-larangan-ini</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2020/09/27/337/2284439/pilkada-serentak-di-masa-pandemi-covid-19-ketahui-4-larangan-ini"/><item><title>Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19, Ketahui 4 Larangan Ini   </title><link>https://news.okezone.com/read/2020/09/27/337/2284439/pilkada-serentak-di-masa-pandemi-covid-19-ketahui-4-larangan-ini</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2020/09/27/337/2284439/pilkada-serentak-di-masa-pandemi-covid-19-ketahui-4-larangan-ini</guid><pubDate>Minggu 27 September 2020 11:02 WIB</pubDate><dc:creator>Hambali</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/09/27/337/2284439/pilkada-serentak-di-masa-pandemi-covid-19-ketahui-4-larangan-ini-u2ewZKYXpY.jpeg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi. Foto: Okezone</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/09/27/337/2284439/pilkada-serentak-di-masa-pandemi-covid-19-ketahui-4-larangan-ini-u2ewZKYXpY.jpeg</image><title>Ilustrasi. Foto: Okezone</title></images><description>JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 berbeda dari sebelumnya. Situasi pandemi Covid-19 membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pembatasan di seluruh tahapan. Hal itu dimaksudkan guna mencegah potensi penyebaran virus tersebut.

&quot;Kami mengimbau semua pihak yang terlibat dalam kampanye termasuk pasangan calon, tim kampanye, serta peserta kampanye dapat melaksanakan kampanye dengan tetap mematuhi aturan-aturan kampanye dan protokol kesehatan,&quot; kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dikonfirmasi Okezone.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19 mengatur pula secara spesifik apa saja larangan yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

Semua itu tertuang dalam Bab XIA yang mengatur tentang larangan dan sanksi bagi masing-masing peserta. Berikut adalah deretan larangan dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19:

1. Larangan melakukan iring-iringan massa saat pengundian nomor urut.

Ketentuan itu dijelaskan dalam Pasal 88B, yang berbunyi ;
(1) Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
Baca Juga:&amp;nbsp;Kampanye Pilkada 2020 Dimulai, Khofifah : Protokol Kesehatan Wajib Dipatuhi
Jika dilanggar, maka pada saat terjadinya pelanggaran Bawaslu Provinsi atau Bawaslu tingkat Kabupaten-Kota. Bila masih tetap melanggar, maka Bawaslu Provinsi, Kabupaten-Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten-Kota untuk mengenakan sanksi administrasi.

KPU Provinsi atau Kabupaten-Kota wajib memberikan sanksi atas pelanggaran itu. Sanksinya berupa penundaan pengundian nomor urut pasangan calon tersebut hingga membuat surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan dimaksud.

2. Dilarang melaksanakan 6 kegiatan lain yang dikecualikan.

Sebagaimana mengacu pada Pasal 88C,
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk:

a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Adapun sanksinya berupa (a) peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten-Kota pada saat terjadinya pelanggaran, (b)
penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.
Baca Juga:&amp;nbsp;Pesan KPU untuk Cakada: Disiplin Protokol Kesehatan saat Kampanye!3. Dilarang melibatkan anak-anak, ibu hamil hingga lansia saat kampanye.
Larangan itu dijelaskan dalam Pasal 88E,
(1) Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan. Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.

4. Dilarang melanggar ketentuan protokol Covid-19.
Peraturan itu disesuaikan dengan Pasal 88A yang berbunyi, (1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan
Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
</description><content:encoded>JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 berbeda dari sebelumnya. Situasi pandemi Covid-19 membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pembatasan di seluruh tahapan. Hal itu dimaksudkan guna mencegah potensi penyebaran virus tersebut.

&quot;Kami mengimbau semua pihak yang terlibat dalam kampanye termasuk pasangan calon, tim kampanye, serta peserta kampanye dapat melaksanakan kampanye dengan tetap mematuhi aturan-aturan kampanye dan protokol kesehatan,&quot; kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dikonfirmasi Okezone.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19 mengatur pula secara spesifik apa saja larangan yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

Semua itu tertuang dalam Bab XIA yang mengatur tentang larangan dan sanksi bagi masing-masing peserta. Berikut adalah deretan larangan dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19:

1. Larangan melakukan iring-iringan massa saat pengundian nomor urut.

Ketentuan itu dijelaskan dalam Pasal 88B, yang berbunyi ;
(1) Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
Baca Juga:&amp;nbsp;Kampanye Pilkada 2020 Dimulai, Khofifah : Protokol Kesehatan Wajib Dipatuhi
Jika dilanggar, maka pada saat terjadinya pelanggaran Bawaslu Provinsi atau Bawaslu tingkat Kabupaten-Kota. Bila masih tetap melanggar, maka Bawaslu Provinsi, Kabupaten-Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten-Kota untuk mengenakan sanksi administrasi.

KPU Provinsi atau Kabupaten-Kota wajib memberikan sanksi atas pelanggaran itu. Sanksinya berupa penundaan pengundian nomor urut pasangan calon tersebut hingga membuat surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan dimaksud.

2. Dilarang melaksanakan 6 kegiatan lain yang dikecualikan.

Sebagaimana mengacu pada Pasal 88C,
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk:

a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Adapun sanksinya berupa (a) peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten-Kota pada saat terjadinya pelanggaran, (b)
penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.
Baca Juga:&amp;nbsp;Pesan KPU untuk Cakada: Disiplin Protokol Kesehatan saat Kampanye!3. Dilarang melibatkan anak-anak, ibu hamil hingga lansia saat kampanye.
Larangan itu dijelaskan dalam Pasal 88E,
(1) Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan. Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.

4. Dilarang melanggar ketentuan protokol Covid-19.
Peraturan itu disesuaikan dengan Pasal 88A yang berbunyi, (1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan
Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang
menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
</content:encoded></item></channel></rss>
