Hal ini untuk memastikan pelaksanaannya berjalan baik serta memiliki kepastian hukum.https://news.okezone.com/read/2020/10/02/338/2287160/dprd-dki-prosedur-isolasi-otg-harus-diatur-dalam-perda-covid-19idhttps://news.okezone.com/read/2020/10/02/338/2287160/dprd-dki-prosedur-isolasi-otg-harus-diatur-dalam-perda-covid-19https://news.okezone.com/read/2020/10/02/338/2287160/dprd-dki-prosedur-isolasi-otg-harus-diatur-dalam-perda-covid-19Jum'at 02 Oktober 2020 08:45 WIBBima SetiyadiIlustrasi. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/10/02/338/2287160/dprd-dki-prosedur-isolasi-otg-harus-diatur-dalam-perda-covid-19-PDVgrO63PN.jpgJAKARTA - Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad meminta agar prosedur isolasi mandiri pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), diatur spesifik dalam Raperda Penanggulangan Covid-19. Hal ini untuk memastikan pelaksanaannya berjalan baik serta memiliki kepastian hukum. "Sebab, selama pemberlakuan PSBB, aturan protokol yang hanya didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) masih kurang memadai dan kurang kuat, sehingga berdampak terhadap ketidakpastian di berbagai sektor kehidupan masyarakat," kata Riano di Jakarta, Kamis (1/10/2020). Dia memandang, selama ini prosedur isolasi mandiri bagi pasien OTG Covid-19 masih kerap berubah-ubah, sehingga berdampak pada ketidakpastian di masyarakat. "Jadi, prosedur dan mekanisme isolasi mandiri OTG ini sangat penting agar tidak membingungkan masyarakat," ujarnya. Selain itu, lanjut Riano, Raperda Covid-19 juga perlu memperjelas jaminan kesehatan bagi setiap warga yang terpapar. Dia minta Pemprov DKI harus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan terkait Covid-19, hingga prosedur pemakaman jenazah korban Covid-19. “Kami menekankan agar warga tidak dibebani dengan pembiayaan-pembiayaan apapun yang justru semakin memberatkan,” ujar Riano. Baca juga: Kasus Covid-19, Epidemiolog Minta Pemprov DKI Maksimalkan Strategi Esensial Tak hanya itu, Riano juga meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mengatur pendistribusian BLT dengan lebih jelas. Termasuk BLT bagi tenaga kesehatan yang telah bertaruh nyawa dalam perang melawan Covid 19."Begitu juga dengan aturan dan sanksi bagi penyimpangan di lapangan. Karena, selama ini kami masih mendengar banyak keluhan dari masyarakat, terkait adanya pungutan yang diambil oleh oknum pada saat pendistribusian bansos,” ungkapnya. Menurutnya, bansos dan BLT sangat berarti di tengah kesulitan masyarakat yang terdampak Covid-19, di tengah warga yang mulai serba kekurangan. Selain itu, selama menerapkan PSBB, Pemprov DKI dimintanya memberi perhatian khusus terhadap keberlangsungan pendidikan dan pelaku UMKM di Jakarta. Mengingat, masa pandemi yang diperkirakan masih lama. “Pastikan bantuan WiFi gratis untuk sekolah daring, serta aktivitas ekonomi warga dalam bentuk stimulus bagi UMKM. Apalagi, kita tahu, bahwa dampak yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 kian dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Pemberitaan tentang lonjakan kasus, angka kematian, serta makin minimnya ketersediaan ruang perawatan dan maraknya tenaga kesehatan yang turut terjangkit Covid-19 sangat berpengaruh pada kondisi psikologis masyarakat,” saran dia.JAKARTA - Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad meminta agar prosedur isolasi mandiri pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), diatur spesifik dalam Raperda Penanggulangan Covid-19. Hal ini untuk memastikan pelaksanaannya berjalan baik serta memiliki kepastian hukum. "Sebab, selama pemberlakuan PSBB, aturan protokol yang hanya didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) masih kurang memadai dan kurang kuat, sehingga berdampak terhadap ketidakpastian di berbagai sektor kehidupan masyarakat," kata Riano di Jakarta, Kamis (1/10/2020). Dia memandang, selama ini prosedur isolasi mandiri bagi pasien OTG Covid-19 masih kerap berubah-ubah, sehingga berdampak pada ketidakpastian di masyarakat. "Jadi, prosedur dan mekanisme isolasi mandiri OTG ini sangat penting agar tidak membingungkan masyarakat," ujarnya. Selain itu, lanjut Riano, Raperda Covid-19 juga perlu memperjelas jaminan kesehatan bagi setiap warga yang terpapar. Dia minta Pemprov DKI harus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan terkait Covid-19, hingga prosedur pemakaman jenazah korban Covid-19. “Kami menekankan agar warga tidak dibebani dengan pembiayaan-pembiayaan apapun yang justru semakin memberatkan,” ujar Riano. Baca juga: Kasus Covid-19, Epidemiolog Minta Pemprov DKI Maksimalkan Strategi Esensial Tak hanya itu, Riano juga meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mengatur pendistribusian BLT dengan lebih jelas. Termasuk BLT bagi tenaga kesehatan yang telah bertaruh nyawa dalam perang melawan Covid 19."Begitu juga dengan aturan dan sanksi bagi penyimpangan di lapangan. Karena, selama ini kami masih mendengar banyak keluhan dari masyarakat, terkait adanya pungutan yang diambil oleh oknum pada saat pendistribusian bansos,” ungkapnya. Menurutnya, bansos dan BLT sangat berarti di tengah kesulitan masyarakat yang terdampak Covid-19, di tengah warga yang mulai serba kekurangan. Selain itu, selama menerapkan PSBB, Pemprov DKI dimintanya memberi perhatian khusus terhadap keberlangsungan pendidikan dan pelaku UMKM di Jakarta. Mengingat, masa pandemi yang diperkirakan masih lama. “Pastikan bantuan WiFi gratis untuk sekolah daring, serta aktivitas ekonomi warga dalam bentuk stimulus bagi UMKM. Apalagi, kita tahu, bahwa dampak yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 kian dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Pemberitaan tentang lonjakan kasus, angka kematian, serta makin minimnya ketersediaan ruang perawatan dan maraknya tenaga kesehatan yang turut terjangkit Covid-19 sangat berpengaruh pada kondisi psikologis masyarakat,” saran dia.