Ade diperiksa untuk dikonfirmasi mengenai peranan Wali Kota Banjar.https://news.okezone.com/read/2020/10/09/337/2290761/kpk-periksa-sekda-banjar-terkait-korupsi-proyek-infrastrukturidhttps://news.okezone.com/read/2020/10/09/337/2290761/kpk-periksa-sekda-banjar-terkait-korupsi-proyek-infrastrukturhttps://news.okezone.com/read/2020/10/09/337/2290761/kpk-periksa-sekda-banjar-terkait-korupsi-proyek-infrastrukturJum'at 09 Oktober 2020 01:22 WIBRaka Dwi NoviantoPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/10/09/337/2290761/kpk-periksa-sekda-banjar-terkait-korupsi-proyek-infrastruktur-nrxH6OsfWE.jpgJAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekda Kota Banjar 2017 hingga sekarang, Ade Setiana dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai 2017. Pemeriksaan dilakukan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Jalan Jenderal H. Amir Machmud Nomor 50, Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Ade diperiksa untuk dikonfirmasi mengenai peranan Wali Kota Banjar. Diketahui penyidik pernah memeriksa Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih pada Rabu, 12 Agustus 2020. "Dikonfirmasi pengetahuan terkait mengenai tugas pokok fungsi jabatan Wali Kota," ujar Plt Juru bicara Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2020). Baca Juga: KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Kasus Korupsi Proyek PUPR  Penyidik juga memeriksa PNS Kota Banjar, Citra Reynatra. Citra dikonfirmasi penyidik mengenai adanya dugaan kegiatan usaha yang memanfaatkan pengaruh jabatan salah satu pejabat daerah kota Banjar. Untuk saksi lainnya Pemimpin BJB Cabang Banjar periode tahun 2012-2017, Aceu Roslinawati dan Staf bagian Bisnis (Kredit) Bank BJB Banjar, Diki Muhammad penyidik KPK mendalami transaksi perbankan. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi mengenai adanya transaksi perbankan terkait perkara ini yang di duga terdistribusi ke berbagai pihak," kata Ali. Tidak hanya itu penyidik KPK juga menyita barang bukti terhadap saksi Wiraswasta dan Anggota DPRD Kota Banjar 2009-2018, Soedrajat Argadireja alias Ajat Doglo Asep. "Dilakukan penyitaan berbagai dokumen terkait perkara ini," jelasnya. Dalam kasus ini, KPK belum dapat menyampaikan secara detail pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekda Kota Banjar 2017 hingga sekarang, Ade Setiana dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai 2017. Pemeriksaan dilakukan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Jalan Jenderal H. Amir Machmud Nomor 50, Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Ade diperiksa untuk dikonfirmasi mengenai peranan Wali Kota Banjar. Diketahui penyidik pernah memeriksa Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih pada Rabu, 12 Agustus 2020. "Dikonfirmasi pengetahuan terkait mengenai tugas pokok fungsi jabatan Wali Kota," ujar Plt Juru bicara Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2020). Baca Juga: KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Kasus Korupsi Proyek PUPR  Penyidik juga memeriksa PNS Kota Banjar, Citra Reynatra. Citra dikonfirmasi penyidik mengenai adanya dugaan kegiatan usaha yang memanfaatkan pengaruh jabatan salah satu pejabat daerah kota Banjar. Untuk saksi lainnya Pemimpin BJB Cabang Banjar periode tahun 2012-2017, Aceu Roslinawati dan Staf bagian Bisnis (Kredit) Bank BJB Banjar, Diki Muhammad penyidik KPK mendalami transaksi perbankan. "Penyidik mendalami pengetahuan saksi mengenai adanya transaksi perbankan terkait perkara ini yang di duga terdistribusi ke berbagai pihak," kata Ali. Tidak hanya itu penyidik KPK juga menyita barang bukti terhadap saksi Wiraswasta dan Anggota DPRD Kota Banjar 2009-2018, Soedrajat Argadireja alias Ajat Doglo Asep. "Dilakukan penyitaan berbagai dokumen terkait perkara ini," jelasnya. Dalam kasus ini, KPK belum dapat menyampaikan secara detail pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.