Saya kira langsung membahas peraturan turunannya karena ini kan sudah disahkan DPR dan akan berlaku jadi UU.https://news.okezone.com/read/2020/10/14/337/2293587/terima-draf-dari-dpr-pemerintah-bahas-aturan-turunan-uu-cipta-kerjaidhttps://news.okezone.com/read/2020/10/14/337/2293587/terima-draf-dari-dpr-pemerintah-bahas-aturan-turunan-uu-cipta-kerjahttps://news.okezone.com/read/2020/10/14/337/2293587/terima-draf-dari-dpr-pemerintah-bahas-aturan-turunan-uu-cipta-kerjaRabu 14 Oktober 2020 16:32 WIBFahreza RizkyTenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral (Foto : iNews)https://img.okezone.com/content/2020/10/14/337/2293587/terima-draf-dari-dpr-pemerintah-bahas-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-SgtI06Awxj.jpgJAKARTA - Pemerintah akan langsung membahas peraturan turunan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)setelah menerima drafnya dari DPR. Hal tersebut diucapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar diketahui memberikan draf UU Ciptaker ke Sekretariat Negara (Setneg). “Saya kira langsung membahas peraturan turunannya karena ini kan sudah disahkan DPR dan akan berlaku jadi UU. Artinya sekarang pemerintah akan bekerja untuk menyusun peraturan turunan yang memang akan menjelaskan secara lebih detil apa apa yang diatur di UU," ucap Donny saat dihubungi wartawan, Rabu (14/10/2020). Donny menuturkan tim penyusun akan segera membahas aturan turunan tersebut karena Presiden Joko Widodo sudah mengatakan bahwa hal tersebut akan dirampungkan maksimal tiga bulan. "Sesegera mungkin karena presiden kan bilang maksimal tiga bulan, jadi saya kira tim penyusun sudah mulai bekerja," tuturnya. Donny memastikan publik akan diberi ruang dalam penyusunan aturan turunan UU Ciptaker tersebut. Tim penyusun akan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, ormas, dan lain sebagainya. "Partisipasi publik akan diberi ruang supaya peraturan turunan ini menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Tim penyusun pasti akan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, ormas, semua yang bisa memberi masukan terhadap aturan turunan ini," jelasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8xMy80LzEyMzM0Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Baca Juga : Sekjen DPR Serahkan Draf UU Cipta Kerja ke Presiden Jokowi Sebagaimana diketahui, naskah final UU Cipta Kerja membetot perhatian publik lantaran jumlah halaman pada draf yang beredar berbeda-beda. Mulai dari 905, 1.052, 1.035, dan terakhir setebal 812 halaman. Naskah terakhir inilah yang diserahkan ke pemerintah. Jokowi memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani beleid itu. Namun bila Kepala Negara tak menandatanganinya maka UU Cipta Kerja akan berlaku secara otomatis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.Keputusan pengesahan UU Cipta Kerja ini memantik aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat. Mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, hingga ormas Islam. Bagi buruh, UU Cipta Kerja menghisap kaum pekerja dan lebih menguntungkan pemodal. Karena itu buruh meminta agar beleid ini dibatalkan meski sudah disahkan. Aksi demonstrasi yang memuncak menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas umum. Selain di Jakarta, aksi juga digelar serentak di berbagai titik di wilayah lainnya. Belakangan mencuat desakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Namun hingga kini pemerintah belum menimbang opsi tersebut.JAKARTA - Pemerintah akan langsung membahas peraturan turunan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)setelah menerima drafnya dari DPR. Hal tersebut diucapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar diketahui memberikan draf UU Ciptaker ke Sekretariat Negara (Setneg). “Saya kira langsung membahas peraturan turunannya karena ini kan sudah disahkan DPR dan akan berlaku jadi UU. Artinya sekarang pemerintah akan bekerja untuk menyusun peraturan turunan yang memang akan menjelaskan secara lebih detil apa apa yang diatur di UU," ucap Donny saat dihubungi wartawan, Rabu (14/10/2020). Donny menuturkan tim penyusun akan segera membahas aturan turunan tersebut karena Presiden Joko Widodo sudah mengatakan bahwa hal tersebut akan dirampungkan maksimal tiga bulan. "Sesegera mungkin karena presiden kan bilang maksimal tiga bulan, jadi saya kira tim penyusun sudah mulai bekerja," tuturnya. Donny memastikan publik akan diberi ruang dalam penyusunan aturan turunan UU Ciptaker tersebut. Tim penyusun akan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, ormas, dan lain sebagainya. "Partisipasi publik akan diberi ruang supaya peraturan turunan ini menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Tim penyusun pasti akan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, ormas, semua yang bisa memberi masukan terhadap aturan turunan ini," jelasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8xMy80LzEyMzM0Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Baca Juga : Sekjen DPR Serahkan Draf UU Cipta Kerja ke Presiden Jokowi Sebagaimana diketahui, naskah final UU Cipta Kerja membetot perhatian publik lantaran jumlah halaman pada draf yang beredar berbeda-beda. Mulai dari 905, 1.052, 1.035, dan terakhir setebal 812 halaman. Naskah terakhir inilah yang diserahkan ke pemerintah. Jokowi memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani beleid itu. Namun bila Kepala Negara tak menandatanganinya maka UU Cipta Kerja akan berlaku secara otomatis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.Keputusan pengesahan UU Cipta Kerja ini memantik aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat. Mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, hingga ormas Islam. Bagi buruh, UU Cipta Kerja menghisap kaum pekerja dan lebih menguntungkan pemodal. Karena itu buruh meminta agar beleid ini dibatalkan meski sudah disahkan. Aksi demonstrasi yang memuncak menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas umum. Selain di Jakarta, aksi juga digelar serentak di berbagai titik di wilayah lainnya. Belakangan mencuat desakan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Namun hingga kini pemerintah belum menimbang opsi tersebut.