Mahfud MD menjelaskan UU Cipta Kerja dapat memangkas birokrasi yang berbelit-belit. https://news.okezone.com/read/2020/10/14/337/2293753/sosialisasi-ke-forkopimda-mahfud-md-uu-ciptaker-pangkas-birokrasi-yang-berbelit-belitidhttps://news.okezone.com/read/2020/10/14/337/2293753/sosialisasi-ke-forkopimda-mahfud-md-uu-ciptaker-pangkas-birokrasi-yang-berbelit-belithttps://news.okezone.com/read/2020/10/14/337/2293753/sosialisasi-ke-forkopimda-mahfud-md-uu-ciptaker-pangkas-birokrasi-yang-berbelit-belitRabu 14 Oktober 2020 21:10 WIBDita Angga RMenko Polhukam Mahfud MD. (Foto : Okezone/Arie Dwi Satrio)https://img.okezone.com/content/2020/10/14/337/2293753/sosialisasi-ke-forkopimda-mahfud-md-uu-ciptaker-pangkas-birokrasi-yang-berbelit-belit-CCYfvmr27L.jpgJAKARTA – Hari ini pemerintah pusat menyosialisasikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) kepada forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Sosialisasi tersebut digelar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan menghadirkan menteri terkait. Salah satunya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Dia mengatakan sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan materi dan menjelaskan secara terbuka terkait UU ini. “Tugas kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini, tentang materi-materi yang sebenarnya dibandingkan dengan yang hoaks, dan tentang manfaat apa yang akan diperoleh dari UU Cipta Kerja,” katanya dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Rabu (14/10/2020). Mahfud menyebut latar belakang Presiden Joko Widodo (Jokowi) merancang UU Cipta Kerja adalah perlunya melakukan terobosan dalam memangkas proses panjang di meja-meja birokrasi. Terutama terkait izin usaha yang terlalu berbelit-belit. “Jadi saat itu kalau orang ingin membuat izin usaha baik dari dalam maupun luar negeri harus melalui banyak meja sehingga bisa terjadi pungli. Kalau tidak, izinnya tidak akan keluar,” ucapnya. Menurutnya pemangkasan birokrasi yang berbelit-belit ini sudah dicoba dengan merevisi UU tertentu. Namun, ternyata hal tersebut tidak cukup karena ada UU lain yang saling mengunci. Baca Juga : Soal Demo Omnibus Law, Mahfud MD: Sejauh Menyampaikan Aspirasi, Tidak Apa-Apa “Sehingga pada waktu itu diselesaikanlah satu UU, dan ternyata UU yang lain masih ada yang menghambat dan banyak undang-undang yang saling terkunci. Itulah sebabnya muncul gagasan Omnibus Law. Satu UU yang menyelesaikan problem antar berbagai UU di dalam satu UU. Idenya dulu seperti itu,” tuturnya. JAKARTA – Hari ini pemerintah pusat menyosialisasikan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) kepada forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Sosialisasi tersebut digelar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan menghadirkan menteri terkait. Salah satunya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Dia mengatakan sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan materi dan menjelaskan secara terbuka terkait UU ini. “Tugas kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini, tentang materi-materi yang sebenarnya dibandingkan dengan yang hoaks, dan tentang manfaat apa yang akan diperoleh dari UU Cipta Kerja,” katanya dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Rabu (14/10/2020). Mahfud menyebut latar belakang Presiden Joko Widodo (Jokowi) merancang UU Cipta Kerja adalah perlunya melakukan terobosan dalam memangkas proses panjang di meja-meja birokrasi. Terutama terkait izin usaha yang terlalu berbelit-belit. “Jadi saat itu kalau orang ingin membuat izin usaha baik dari dalam maupun luar negeri harus melalui banyak meja sehingga bisa terjadi pungli. Kalau tidak, izinnya tidak akan keluar,” ucapnya. Menurutnya pemangkasan birokrasi yang berbelit-belit ini sudah dicoba dengan merevisi UU tertentu. Namun, ternyata hal tersebut tidak cukup karena ada UU lain yang saling mengunci. Baca Juga : Soal Demo Omnibus Law, Mahfud MD: Sejauh Menyampaikan Aspirasi, Tidak Apa-Apa “Sehingga pada waktu itu diselesaikanlah satu UU, dan ternyata UU yang lain masih ada yang menghambat dan banyak undang-undang yang saling terkunci. Itulah sebabnya muncul gagasan Omnibus Law. Satu UU yang menyelesaikan problem antar berbagai UU di dalam satu UU. Idenya dulu seperti itu,” tuturnya.