langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang kembali menerapkan PSBB Transisi langkah yang tepat. https://news.okezone.com/read/2020/10/14/338/2293216/psbb-transisi-pemprov-dki-diharapkan-tetap-menjaga-keseimbangan-penanganan-covid-19idhttps://news.okezone.com/read/2020/10/14/338/2293216/psbb-transisi-pemprov-dki-diharapkan-tetap-menjaga-keseimbangan-penanganan-covid-19https://news.okezone.com/read/2020/10/14/338/2293216/psbb-transisi-pemprov-dki-diharapkan-tetap-menjaga-keseimbangan-penanganan-covid-19Rabu 14 Oktober 2020 07:31 WIBHarits Tryan AkhmadFoto: Illustrasi Okezone.comhttps://img.okezone.com/content/2020/10/14/338/2293216/psbb-transisi-pemprov-dki-diharapkan-tetap-menjaga-keseimbangan-penanganan-covid-19-Ic3KmgUUNL.jpgJAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) transisi adalah sebuah kebijakan yang tepat. “Tepat (PSBB transisi). Alhamdullilah pak Anies mau mendengar jeritan warga Ibu Kota,” ungkap Gembong saat dihubungi Okezone di Jakarta, Rabu (14/10/2020). Gembong mengungkapkan, bila kebijakan PSBB transisi sangatlah ditunggu masyarakat Jakarta, khususnya para pelaku UMKM. “Dimana pemprov dituntut mampu menjaga keseimbangan terhadap penanganan Covid-19 dan ekonomi,” katanya.  Baca juga: Sudah 6 Minggu 94 Kabupaten/Kota Masuk Zona Oranye Covid-19  65% Kabupaten/Kota di Indonesia Zona Oranye Covid-19, Satgas Sebut Pemda Lengah Lebih lanjut, Gembong memberikan masukan agar langkah selanjutnya Pemprov DKI Jakarta yakni membangun kesadaran kolektif warganya agar dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Agar pelonggaran PSBB ini dapat menurunkan penyebaran Covid-19, dan pada akhirnya dapat menumbuhkan perekonomian warga Ibu Kota,” pungkas Gembong. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi dengan ketentuan baru selama dua pekan ke depan, mulai tanggal 12 - 25 Oktober 2020. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, keputusan ini berdasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan Covid-19. "Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap,”ujar Anies, Minggu 11 Oktober 2020. “Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali," sambung Anies.JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) transisi adalah sebuah kebijakan yang tepat. “Tepat (PSBB transisi). Alhamdullilah pak Anies mau mendengar jeritan warga Ibu Kota,” ungkap Gembong saat dihubungi Okezone di Jakarta, Rabu (14/10/2020). Gembong mengungkapkan, bila kebijakan PSBB transisi sangatlah ditunggu masyarakat Jakarta, khususnya para pelaku UMKM. “Dimana pemprov dituntut mampu menjaga keseimbangan terhadap penanganan Covid-19 dan ekonomi,” katanya.  Baca juga: Sudah 6 Minggu 94 Kabupaten/Kota Masuk Zona Oranye Covid-19  65% Kabupaten/Kota di Indonesia Zona Oranye Covid-19, Satgas Sebut Pemda Lengah Lebih lanjut, Gembong memberikan masukan agar langkah selanjutnya Pemprov DKI Jakarta yakni membangun kesadaran kolektif warganya agar dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Agar pelonggaran PSBB ini dapat menurunkan penyebaran Covid-19, dan pada akhirnya dapat menumbuhkan perekonomian warga Ibu Kota,” pungkas Gembong. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi dengan ketentuan baru selama dua pekan ke depan, mulai tanggal 12 - 25 Oktober 2020. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, keputusan ini berdasarkan pada beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan Covid-19. "Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap,”ujar Anies, Minggu 11 Oktober 2020. “Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali," sambung Anies.