MUI dilibatkan dalam pengujian kehalalan Covid-19.https://news.okezone.com/read/2020/10/19/337/2295968/uji-kehalalan-vaksin-covid-19-ada-di-tangan-dua-lembaga-iniidhttps://news.okezone.com/read/2020/10/19/337/2295968/uji-kehalalan-vaksin-covid-19-ada-di-tangan-dua-lembaga-inihttps://news.okezone.com/read/2020/10/19/337/2295968/uji-kehalalan-vaksin-covid-19-ada-di-tangan-dua-lembaga-iniSenin 19 Oktober 2020 14:06 WIBBinti MufaridaIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/10/19/337/2295968/uji-kehalalan-vaksin-covid-19-ada-di-tangan-dua-lembaga-ini-Ypqg62IwYo.jpgJAKARTA - Dalam proses pengadaan vaksin Covid-19, sertifikasi halal merupakan sesuatu yang sangat sensitif. Terutama di Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Sehingga tentunya vaksin Covid-19 yang halal dari segala aspek menjadi sesuatu yang sangat sensitif. “Kita belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya untuk banyak hal pernah ada kasus-kasus yang satu produk yang dinyatakan tidak halal begitu, ternyata memberikan dampak yang sangat besar di masyarakat karena kemudian masyarakat tidak mau menggunakannya. Termasuk juga masalah kesehatan termasuk vaksin,” ungkap Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muti Arintawati secara virtual dalam Update Kesiapan Vaksin Covid-19 di Indonesia yang diselenggarakan Kemenkes, Senin (19/10/2020). BACA JUGA: MUI: Di Indonesia, Hanya Ada Dua Vaksin yang Berlabel Halal Muti juga mengatakan bahwa sejak awal pihaknya telah diminta oleh Pemerintah untuk terlibat dalam pembuatan dan penggunaan vaksin Covid-19 di Indonesia. “Kami sudah sejak awal itu diajak oleh pemerintah untuk ikut terlibat dalam persiapan penggunaan vaksin di Indonesia. Dan juga dalam tim vaksin merah putih kami juga terlibat di situ.” “Sehingga mudah-mudahan dari awal hal ini sudah menjadi satu hal yang dipertimbangkan. Sehingga vaksin nanti ke depannya yang vaksin asli Indonesia sudah bisa dipastikan kehalalannya,” jelasnya. Muti mengatakan bahwa uji kehalalan suatu produk terutama saat ini vaksin Covid-19 ada di dua lembaga dari MUI. Kedua lembaga itu adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI dan Komisi Fatwa MUI,” jelasnya. BACA JUGA: Ma'ruf Amin Jelaskan Hukum Kehalalan Vaksin Covid-19 “Yang pertama dalam lembaga pengkajian pangan dan obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Dan badan yang kedua adalah komisi Fatwa MUI. Nah, badan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda,” ungkap Muti. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Nmvvzczc_Xo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Pertama, jelas Muti untuk LPPOM MUI mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan, terhadap proses, terhadap fasilitas, terhadap jaminan kehalalan dari satu produk. “Kemudian hasilnya akan kami sampaikan kepada Komisi Fatwa untuk ditentukan atau atau ditetapkan kehalalannya,” jelasnya. JAKARTA - Dalam proses pengadaan vaksin Covid-19, sertifikasi halal merupakan sesuatu yang sangat sensitif. Terutama di Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Sehingga tentunya vaksin Covid-19 yang halal dari segala aspek menjadi sesuatu yang sangat sensitif. “Kita belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya untuk banyak hal pernah ada kasus-kasus yang satu produk yang dinyatakan tidak halal begitu, ternyata memberikan dampak yang sangat besar di masyarakat karena kemudian masyarakat tidak mau menggunakannya. Termasuk juga masalah kesehatan termasuk vaksin,” ungkap Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muti Arintawati secara virtual dalam Update Kesiapan Vaksin Covid-19 di Indonesia yang diselenggarakan Kemenkes, Senin (19/10/2020). BACA JUGA: MUI: Di Indonesia, Hanya Ada Dua Vaksin yang Berlabel Halal Muti juga mengatakan bahwa sejak awal pihaknya telah diminta oleh Pemerintah untuk terlibat dalam pembuatan dan penggunaan vaksin Covid-19 di Indonesia. “Kami sudah sejak awal itu diajak oleh pemerintah untuk ikut terlibat dalam persiapan penggunaan vaksin di Indonesia. Dan juga dalam tim vaksin merah putih kami juga terlibat di situ.” “Sehingga mudah-mudahan dari awal hal ini sudah menjadi satu hal yang dipertimbangkan. Sehingga vaksin nanti ke depannya yang vaksin asli Indonesia sudah bisa dipastikan kehalalannya,” jelasnya. Muti mengatakan bahwa uji kehalalan suatu produk terutama saat ini vaksin Covid-19 ada di dua lembaga dari MUI. Kedua lembaga itu adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI dan Komisi Fatwa MUI,” jelasnya. BACA JUGA: Ma'ruf Amin Jelaskan Hukum Kehalalan Vaksin Covid-19 “Yang pertama dalam lembaga pengkajian pangan dan obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Dan badan yang kedua adalah komisi Fatwa MUI. Nah, badan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda,” ungkap Muti. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Nmvvzczc_Xo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Pertama, jelas Muti untuk LPPOM MUI mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan, terhadap proses, terhadap fasilitas, terhadap jaminan kehalalan dari satu produk. “Kemudian hasilnya akan kami sampaikan kepada Komisi Fatwa untuk ditentukan atau atau ditetapkan kehalalannya,” jelasnya.