Ada tiga syarat sertifikasi halal vaksin Covid-19, apa saja?    https://news.okezone.com/read/2020/10/19/337/2295977/mui-ungkap-3-syarat-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-apa-sajaidhttps://news.okezone.com/read/2020/10/19/337/2295977/mui-ungkap-3-syarat-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-apa-sajahttps://news.okezone.com/read/2020/10/19/337/2295977/mui-ungkap-3-syarat-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-apa-sajaSenin 19 Oktober 2020 14:20 WIBBinti MufaridaIlustrasi vaksin Covid-19. (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/10/19/337/2295977/mui-ungkap-3-syarat-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-apa-saja-VqE8N5oY36.jpgJAKARTA - Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muti Arintawati mengatakan, ada tiga syarat sertifikasi halal vaksin Covid-19. “Ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan dalam atau menjadi prinsip dalam proses sertifikasi halal, yaitu yang pertama adalah traceability atau ketertelusuran,” ungkap Muti secara virtual dalam Update Kesiapan Vaksin Covid-19 di Indonesia yang diselenggarakan Kemenkes, Senin (19/10/2020).  Proses pertama ini penting untuk mengetahui apakah memang produk yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang halal. “Kemudian diproduksi pada fasilitas yang memang juga bebas dari kontaminasi, yang bisa menyebabkan produk menjadi tidak halal. Ini harus dilakukan audit di lokasi produksi,” katanya. Saat ini kata Muti, ada tim dari LPPOM yang ikut ke China untuk melakukan audit proses produksi vaksin yang akan dibeli oleh pemerintah. “Tim kami juga sudah bersama sedang bersama-sama dengan tim dari pemerintah berada di China, untuk ikut melakukan audit terhadap proses produksi dari vaksin-vaksin yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia,” tegasnya.   Baca juga: Presiden Jokowi Minta Pelibatan Tim WHO dalam Mengurus Vaksin Covid-19 Kedua adalah jaminan kehalalan atau sistem jaminan halal. “Sama-sama kita harapkan bahwa suatu produk yang sudah halal, artinya menggunakan bahan-bahan yang halal dalam proses produksinya, kemudian menggunakan fasilitas halal, maka tentunya kita harapkan bisa berlangsung terus-menerus berkesinambungan,” ujarnya. Oleh karena itu, perlu adanya sistem jaminan halal. Bahkan, perusahaan juga perlu diperiksa untuk memastikan komitmen untuk menghasilkan produk halal. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8xNy8xLzEyMzQ1OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Ada orang yang paham mengenai proses persyaratan kehalalan, semua itu dipahami dengan orang dari perusahaan tersebut,” katanya. “Kemudian kita pastikan bahan-bahannya halal, prosesnya halal, fasilitasnya juga halal, kemudian perusahaan tersebut harus punya prinsip dan prosedur yang bisa memastikan bahwa hal-hal yang dilakukan itu akan menjaga kehalalan dari produknya. Nah ini penting sekali harus dilakukan di lokasi produksi,” jelas Muti. Ketiga adalah otentikasi dengan dilakukan uji lab. “Uji lab ini perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminan, tidak ada pemalsuan begitu. Sehingga bahan sehingga produk yang disertifikasi halal itu betul-betul kita bisa pastikan kehalalannya,” tutupnya.JAKARTA - Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muti Arintawati mengatakan, ada tiga syarat sertifikasi halal vaksin Covid-19. “Ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan dalam atau menjadi prinsip dalam proses sertifikasi halal, yaitu yang pertama adalah traceability atau ketertelusuran,” ungkap Muti secara virtual dalam Update Kesiapan Vaksin Covid-19 di Indonesia yang diselenggarakan Kemenkes, Senin (19/10/2020).  Proses pertama ini penting untuk mengetahui apakah memang produk yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang halal. “Kemudian diproduksi pada fasilitas yang memang juga bebas dari kontaminasi, yang bisa menyebabkan produk menjadi tidak halal. Ini harus dilakukan audit di lokasi produksi,” katanya. Saat ini kata Muti, ada tim dari LPPOM yang ikut ke China untuk melakukan audit proses produksi vaksin yang akan dibeli oleh pemerintah. “Tim kami juga sudah bersama sedang bersama-sama dengan tim dari pemerintah berada di China, untuk ikut melakukan audit terhadap proses produksi dari vaksin-vaksin yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia,” tegasnya.   Baca juga: Presiden Jokowi Minta Pelibatan Tim WHO dalam Mengurus Vaksin Covid-19 Kedua adalah jaminan kehalalan atau sistem jaminan halal. “Sama-sama kita harapkan bahwa suatu produk yang sudah halal, artinya menggunakan bahan-bahan yang halal dalam proses produksinya, kemudian menggunakan fasilitas halal, maka tentunya kita harapkan bisa berlangsung terus-menerus berkesinambungan,” ujarnya. Oleh karena itu, perlu adanya sistem jaminan halal. Bahkan, perusahaan juga perlu diperiksa untuk memastikan komitmen untuk menghasilkan produk halal. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMC8xNy8xLzEyMzQ1OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Ada orang yang paham mengenai proses persyaratan kehalalan, semua itu dipahami dengan orang dari perusahaan tersebut,” katanya. “Kemudian kita pastikan bahan-bahannya halal, prosesnya halal, fasilitasnya juga halal, kemudian perusahaan tersebut harus punya prinsip dan prosedur yang bisa memastikan bahwa hal-hal yang dilakukan itu akan menjaga kehalalan dari produknya. Nah ini penting sekali harus dilakukan di lokasi produksi,” jelas Muti. Ketiga adalah otentikasi dengan dilakukan uji lab. “Uji lab ini perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminan, tidak ada pemalsuan begitu. Sehingga bahan sehingga produk yang disertifikasi halal itu betul-betul kita bisa pastikan kehalalannya,” tutupnya.