Dalam perda tersebut tak ada sanksi pidana kurungan atau penjara, melainkan sanksi pidana denda. https://news.okezone.com/read/2020/10/19/338/2296190/tak-ada-sanksi-pidana-kurungan-di-perda-penanggulangan-covid-19-hanya-dendaidhttps://news.okezone.com/read/2020/10/19/338/2296190/tak-ada-sanksi-pidana-kurungan-di-perda-penanggulangan-covid-19-hanya-dendahttps://news.okezone.com/read/2020/10/19/338/2296190/tak-ada-sanksi-pidana-kurungan-di-perda-penanggulangan-covid-19-hanya-dendaSenin 19 Oktober 2020 19:08 WIBBima SetiyadiWarga pelanggar Operasi Yustisi membayar denda administrasi. (Ilustrasi/Sindonews/Okto Rizki Alpino)https://img.okezone.com/content/2020/10/19/338/2296190/tak-ada-sanksi-pidana-kurungan-di-perda-penanggulangan-covid-19-hanya-denda-wOatNzwtYP.jpgJAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengakui tidak ada sanksi pidana kurungan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta. Dalam perda tersebut hanya diatur sanksi pidana denda yang diputuskan melalui proses sidang tindak pidana ringan (tipiring). Ketua Bapemperda DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, Perda tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta hanya menganut dua sanksi, yaitu administrasi dan sosial. Menurutnya sanksi yang diatur dalam Perda itu tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) PSBB sebelumnya. Hanya saja, kata Pantas, ada tambahan sanksi administrasi berupa sanksi pidana denda. Mekanisme sanksi itu diproses melalui sidang tipiring. "Nanti yang memutuskan hakim. Prosesnya lebih cepat," kata Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020). Pantas menjelaskan, pada prinsipnya, Perda tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta yang dibentuk itu tujuannya agar perilaku masyarakat itu berubah menjadi pola hidup bersih dan sehat atau lebih kepada mendidik. Untuk itu, pidana kurungan tidak dimasukkan ke perda tersebut. Dengan edukasi secara terus-menerus, lanjut Pantas, muncul kesadaran untuk berperilaku pola hidup bersih sehat sebagai pemutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Nah itulah tujuan akhir dari Perda ini," tuturnya. Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta akhirnya memiliki Perda tentang penanggulangan Covid-19, Senin (19/10/2020). Perda berisi 11 bab dengan 35 pasal itu mengatur sanksi pidana hingga kepastian usaha di masa pandemi. Baca Juga : DKI Resmi Miliki Perda Covid-19, Sanksi Pidana hingga Kepastian Usaha Diatur Sanksi pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta hanya berupa pidana denda. Pidana denda yang diatur berkisar Rp5-7,5 juta. Baca Juga : Wagub DKI Sebut Perda Penanggulangan Covid-19 Jadi Landasan Hukum Tangani Corona JAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengakui tidak ada sanksi pidana kurungan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta. Dalam perda tersebut hanya diatur sanksi pidana denda yang diputuskan melalui proses sidang tindak pidana ringan (tipiring). Ketua Bapemperda DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, Perda tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta hanya menganut dua sanksi, yaitu administrasi dan sosial. Menurutnya sanksi yang diatur dalam Perda itu tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) PSBB sebelumnya. Hanya saja, kata Pantas, ada tambahan sanksi administrasi berupa sanksi pidana denda. Mekanisme sanksi itu diproses melalui sidang tipiring. "Nanti yang memutuskan hakim. Prosesnya lebih cepat," kata Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020). Pantas menjelaskan, pada prinsipnya, Perda tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta yang dibentuk itu tujuannya agar perilaku masyarakat itu berubah menjadi pola hidup bersih dan sehat atau lebih kepada mendidik. Untuk itu, pidana kurungan tidak dimasukkan ke perda tersebut. Dengan edukasi secara terus-menerus, lanjut Pantas, muncul kesadaran untuk berperilaku pola hidup bersih sehat sebagai pemutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Nah itulah tujuan akhir dari Perda ini," tuturnya. Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta akhirnya memiliki Perda tentang penanggulangan Covid-19, Senin (19/10/2020). Perda berisi 11 bab dengan 35 pasal itu mengatur sanksi pidana hingga kepastian usaha di masa pandemi. Baca Juga : DKI Resmi Miliki Perda Covid-19, Sanksi Pidana hingga Kepastian Usaha Diatur Sanksi pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta hanya berupa pidana denda. Pidana denda yang diatur berkisar Rp5-7,5 juta. Baca Juga : Wagub DKI Sebut Perda Penanggulangan Covid-19 Jadi Landasan Hukum Tangani Corona