Juru Bicara Presiden Bidang Hukum menyatakan, perubahan dilakuan agar substansinya sesuai dengan yang disepakati dalam rapat panja. https://news.okezone.com/read/2020/10/23/337/2298406/istana-pastikan-perubahan-uu-ciptaker-dilakukan-proporsionalidhttps://news.okezone.com/read/2020/10/23/337/2298406/istana-pastikan-perubahan-uu-ciptaker-dilakukan-proporsionalhttps://news.okezone.com/read/2020/10/23/337/2298406/istana-pastikan-perubahan-uu-ciptaker-dilakukan-proporsionalJum'at 23 Oktober 2020 15:12 WIBDita Angga RJuru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono. (Foto : Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/10/23/337/2298406/istana-pastikan-perubahan-uu-ciptaker-dilakukan-proporsional-PxXqe14IdZ.jpgJAKARTA – Istana menyatakan hilangnya pasal 46 di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) berhalaman 1.187 halaman karena disesuaikan dengan kesepakatan di rapat Panja bahwa terkait minerba dikembalikan ke UU asal. "Yang jelas perubahan dilakukan agar substansi sesuai dengan yang disepakati dalam rapat panja dengan sepengetahuan DPR dan diparaf oleh DPR. Perubahan dilakukan dengan proper. Itu yang penting," kata Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, Jumat, (23/10/2020). Ditanyakan mengapa pasal itu masih tetap muncul di paripurna, Dini menilai hal ini lebih tepat ditanyakan kepada DPR. "Untuk pertanyaan ini lebih tepat kalau ditanyakan langsung ke DPR. Karen Setneg hanya melakukan final review atas naskah yang diserahkan oleh DPR," tuturnya. Ia menambankan, sebagaimana pasal 5 dari UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan beberapa asas. Salah satunya adalah asas kejelasan rumusan yakni pada huruf f. Baca Juga : Pasal 46 di UU Ciptaker Dihapus, Istana: Setneg Justru Lakukan Tugasnya dengan Baik "Proses cleansing yang dilakukan oleh Setneg adalah dalam rangka memastikan bahwa asas kejelasan rumusan tersebut terpenuhi," tuturnya. Baca Juga : Ketua Baleg DPR Akui Naskah UU Cipta Kerja Kembali Berubah JAKARTA – Istana menyatakan hilangnya pasal 46 di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) berhalaman 1.187 halaman karena disesuaikan dengan kesepakatan di rapat Panja bahwa terkait minerba dikembalikan ke UU asal. "Yang jelas perubahan dilakukan agar substansi sesuai dengan yang disepakati dalam rapat panja dengan sepengetahuan DPR dan diparaf oleh DPR. Perubahan dilakukan dengan proper. Itu yang penting," kata Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, Jumat, (23/10/2020). Ditanyakan mengapa pasal itu masih tetap muncul di paripurna, Dini menilai hal ini lebih tepat ditanyakan kepada DPR. "Untuk pertanyaan ini lebih tepat kalau ditanyakan langsung ke DPR. Karen Setneg hanya melakukan final review atas naskah yang diserahkan oleh DPR," tuturnya. Ia menambankan, sebagaimana pasal 5 dari UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan beberapa asas. Salah satunya adalah asas kejelasan rumusan yakni pada huruf f. Baca Juga : Pasal 46 di UU Ciptaker Dihapus, Istana: Setneg Justru Lakukan Tugasnya dengan Baik "Proses cleansing yang dilakukan oleh Setneg adalah dalam rangka memastikan bahwa asas kejelasan rumusan tersebut terpenuhi," tuturnya. Baca Juga : Ketua Baleg DPR Akui Naskah UU Cipta Kerja Kembali Berubah