Staf Khusus Presiden, Aminuddi Ma'ruf, mengatakan pihaknya telah menerima masukan dari BEM PT Muhammadiyah se-Indonesia terkait UU Ciptaker.https://news.okezone.com/read/2020/11/05/337/2304811/istana-tampung-kritik-bem-muhammadiyah-terkait-uu-ciptakeridhttps://news.okezone.com/read/2020/11/05/337/2304811/istana-tampung-kritik-bem-muhammadiyah-terkait-uu-ciptakerhttps://news.okezone.com/read/2020/11/05/337/2304811/istana-tampung-kritik-bem-muhammadiyah-terkait-uu-ciptakerKamis 05 November 2020 16:30 WIBFahreza RizkyIlustrasi. (Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2020/11/05/337/2304811/istana-tampung-kritik-bem-muhammadiyah-terkait-uu-ciptaker-tKaS7XVX0H.jpegJAKARTA – Staf Khusus Presiden RI, Aminuddin Ma'ruf, menerima kedatangan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia untuk menyampaikan aspirasi terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. "Saya menerima perwakilan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, ada tujuh orang, baik dari koordinator pusat maupun wilayah, yang menyampaikan masukan, kritikan kepada pemerintah terkait UU Ciptaker," ujar Aminuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Menurut Aminuddin, pihaknya terbuka berdialog dengan mahasiswa terkait kritik dan masukkan mengenai beleid itu. Ia pun berjanji meneruskan aspirasi BEM PTM se-Indonesia kepada Presiden Jokowi. "Pada intinya kami terbuka pada masukan dan kritikan terhadap UU Ciptaker. Ikhtiar selanjutnya silakan teman-teman mahasiswa lakukan dengan sikap yang tetap menjaga idealisme, ciri khas kekritisan mahasiswa," ucapnya. "Nanti saya teruskan ke Presiden dan mahasiswa juga punya langkah selanjutnya," tambahnya. Koordinator Presidium BEM PTM se-Indonesia, Nur Eko Suhardana, mengatakan, pihaknya menyampaikan aspirasi dari daerah terkait pengesahan UU Ciptaker. "Perwakilan teman-teman per zona di Indonesia menyampaikan apa yang menjadi masalah di daerah tentang Omnibus Law. Teman-teman di daerah sudah bergerak, mosi tidak percaya kepada pemerintah," katanya. Kendati telah menyampaikan aspirasi ke pemerintah, Eko memastikan BEM PTM se-Indonesia akan tetap turun ke jalan untuk mengkritik UU Ciptaker. "BEM PTM tetap melakukan aksi ke jalan untuk menindaklanjuti Omnibus Law. Kita akan turun aksi walaupun kita sudah sampaikan aspirasi ke pemerintah," tuturnya. Baca Juga : Istana : UU Ciptaker Diapresiasi Sejumlah Lembaga Internasional Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut ditandatangani Jokowi pada 2 November 2020 dan langsung diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Baca Juga : Typo di UU Ciptaker, Kemensetneg Sanksi Pejabatnya JAKARTA – Staf Khusus Presiden RI, Aminuddin Ma'ruf, menerima kedatangan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia untuk menyampaikan aspirasi terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. "Saya menerima perwakilan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, ada tujuh orang, baik dari koordinator pusat maupun wilayah, yang menyampaikan masukan, kritikan kepada pemerintah terkait UU Ciptaker," ujar Aminuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Menurut Aminuddin, pihaknya terbuka berdialog dengan mahasiswa terkait kritik dan masukkan mengenai beleid itu. Ia pun berjanji meneruskan aspirasi BEM PTM se-Indonesia kepada Presiden Jokowi. "Pada intinya kami terbuka pada masukan dan kritikan terhadap UU Ciptaker. Ikhtiar selanjutnya silakan teman-teman mahasiswa lakukan dengan sikap yang tetap menjaga idealisme, ciri khas kekritisan mahasiswa," ucapnya. "Nanti saya teruskan ke Presiden dan mahasiswa juga punya langkah selanjutnya," tambahnya. Koordinator Presidium BEM PTM se-Indonesia, Nur Eko Suhardana, mengatakan, pihaknya menyampaikan aspirasi dari daerah terkait pengesahan UU Ciptaker. "Perwakilan teman-teman per zona di Indonesia menyampaikan apa yang menjadi masalah di daerah tentang Omnibus Law. Teman-teman di daerah sudah bergerak, mosi tidak percaya kepada pemerintah," katanya. Kendati telah menyampaikan aspirasi ke pemerintah, Eko memastikan BEM PTM se-Indonesia akan tetap turun ke jalan untuk mengkritik UU Ciptaker. "BEM PTM tetap melakukan aksi ke jalan untuk menindaklanjuti Omnibus Law. Kita akan turun aksi walaupun kita sudah sampaikan aspirasi ke pemerintah," tuturnya. Baca Juga : Istana : UU Ciptaker Diapresiasi Sejumlah Lembaga Internasional Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut ditandatangani Jokowi pada 2 November 2020 dan langsung diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Baca Juga : Typo di UU Ciptaker, Kemensetneg Sanksi Pejabatnya