<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title> Ketua DPRD DKI Minta TKD ASN yang Tangani Covid-19 Dikembalikan 100%   </title><description>Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).</description><link>https://news.okezone.com/read/2020/11/12/338/2308348/ketua-dprd-dki-minta-tkd-asn-yang-tangani-covid-19-dikembalikan-100</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2020/11/12/338/2308348/ketua-dprd-dki-minta-tkd-asn-yang-tangani-covid-19-dikembalikan-100"/><item><title> Ketua DPRD DKI Minta TKD ASN yang Tangani Covid-19 Dikembalikan 100%   </title><link>https://news.okezone.com/read/2020/11/12/338/2308348/ketua-dprd-dki-minta-tkd-asn-yang-tangani-covid-19-dikembalikan-100</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2020/11/12/338/2308348/ketua-dprd-dki-minta-tkd-asn-yang-tangani-covid-19-dikembalikan-100</guid><pubDate>Kamis 12 November 2020 10:46 WIB</pubDate><dc:creator>Fakhrizal Fakhri </dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/11/12/338/2308348/ketua-dprd-dki-minta-tkd-asn-yang-tangani-covid-19-dikembalikan-100-OBKuLk5dT4.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio (foto: Okezone.com)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/11/12/338/2308348/ketua-dprd-dki-minta-tkd-asn-yang-tangani-covid-19-dikembalikan-100-OBKuLk5dT4.jpg</image><title>Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio (foto: Okezone.com)</title></images><description>JAKARTA - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempertimbangkan pengembalian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 100% kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani langsung pandemi Covid-19 di Ibu Kota.

ASN yang tangani pandemi Covid-19 seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.

&quot;Sadar atau tidak mereka lah pahlawan-pahlawan kita di Jakarta. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di saat pandemi seperti ini,&quot; ujar Pras dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).

TKD PNS DKI Jakarta dipotong sebesar 25% sejak April-Desember 2020. Menurut Pras, pemangkasan TKD tersebut perlu dievaluasi lantaran meningkatkannya perubahan APBD tahun 2020 menjadi Rp63,23 triliun dari perhitungan sebelumnya Rp47,2 triliun.
&amp;nbsp;
&quot;Kita harus prioritaskan anggaran untuk program dan orang-orang yang bersentuhan langsung menangani pandemi,&quot; tutur dia.

Sementara itu, Pj Sekda DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, pihaknya akan segera meminta kepada Dinas terkait untuk mengajukan surat permohonan beserta nama pegawai.

&quot;Kita sudah punya pakemnya siapa saja yang mendapatkan. Tentu yang dikantor saja itu tidak perlu. Harus yang bertugas di lapangan. Jadi nanti saya minta kepada kepala dinas untuk mengajukannya segera,&quot; pungkasnya.
</description><content:encoded>JAKARTA - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempertimbangkan pengembalian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 100% kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani langsung pandemi Covid-19 di Ibu Kota.

ASN yang tangani pandemi Covid-19 seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.

&quot;Sadar atau tidak mereka lah pahlawan-pahlawan kita di Jakarta. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di saat pandemi seperti ini,&quot; ujar Pras dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).

TKD PNS DKI Jakarta dipotong sebesar 25% sejak April-Desember 2020. Menurut Pras, pemangkasan TKD tersebut perlu dievaluasi lantaran meningkatkannya perubahan APBD tahun 2020 menjadi Rp63,23 triliun dari perhitungan sebelumnya Rp47,2 triliun.
&amp;nbsp;
&quot;Kita harus prioritaskan anggaran untuk program dan orang-orang yang bersentuhan langsung menangani pandemi,&quot; tutur dia.

Sementara itu, Pj Sekda DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, pihaknya akan segera meminta kepada Dinas terkait untuk mengajukan surat permohonan beserta nama pegawai.

&quot;Kita sudah punya pakemnya siapa saja yang mendapatkan. Tentu yang dikantor saja itu tidak perlu. Harus yang bertugas di lapangan. Jadi nanti saya minta kepada kepala dinas untuk mengajukannya segera,&quot; pungkasnya.
</content:encoded></item></channel></rss>
