Pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat adalah bentuk sanksi tegas dari Kapolri.https://news.okezone.com/read/2020/11/16/337/2310516/kompolnas-pencopotan-kapolda-metro-jabar-sanksi-tegas-kapolriidhttps://news.okezone.com/read/2020/11/16/337/2310516/kompolnas-pencopotan-kapolda-metro-jabar-sanksi-tegas-kapolrihttps://news.okezone.com/read/2020/11/16/337/2310516/kompolnas-pencopotan-kapolda-metro-jabar-sanksi-tegas-kapolriSenin 16 November 2020 17:35 WIBFelldy UtamaKomisioner Kompolnas Poengky Indarty (Foto : Sindo)https://img.okezone.com/content/2020/11/16/337/2310516/kompolnas-pencopotan-kapolda-metro-jabar-sanksi-tegas-kapolri-rluD1QdOyk.jpgJAKARTA - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat (Jabar) sebagai bentuk sikap tegas Kapolri, Jenderal Idham Aziz untuk menjalankan peran Polri membantu pemerintah dalam rangka menangani wabah Covid-19. "Pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat adalah bentuk sanksi tegas dari Kapolri. Apalagi Kapolri sejak awal wabah Covid-19 sudah mengeluarkan Maklumat Kapolri yang menekan solus popoli suprema lex esto, atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," kata Poengky saat dihubungi, Senin (16/11/2020). Dia menjelaskan, sebagai aparat negara yang bertugas melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum guna mewujudkan harkamtibmas, maka Polri harus bertanggungjawab agar di wilayahnya tertib kamtibmas. "Bagaimana caranya tertib kamtibmas dan perlindungan terhadap wabah Covid-19 dapat dilakukan? Maka Kapolda harus dapat berkoordinasi dengan baik dengan Gubernur," ujarnya. Menurut dia, Kapolda juga harus dapat memastikan tindakan preventif dan preemtif agar dapat dilaksanakan dengan baik. Jika sudah melaksanakan preventif dan preemtif, barulah melakukan penegakan hukum jika ternyata ada yang melanggar. "Dalam beberapa peristiwa terakhir, saya melihat khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat diramaikan dengan massa Rizieq Shihab yang melanggar Protokol Kesehatan," tutur dia. Kepolisian, menurut Poengky, dalam melaksanakan tindakan preventif seharusnya mampu mendeteksi dan menganalisa keamanan, melakukan koordinasi-koordinasi dengan stake holders dan decision makers. Sementara untuk preemtif misalnya melakukan patroli-patroli pencegahan kerumunan dan lain sebagainya. "Tapi faktanya malah terkesan ada pembiaran atau kegamangan dari Kepolisian, termasuk untuk melaksanakan penegakan hukum," pungkasnya. Baca Juga : Mengenal Sosok Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya Baru Pengganti Nana Sudjana Diketahui, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dicopot dari jabatannya. Penggantian terkait dengan terjadinya dugaan pelanggaran protokol kesehatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam beberapa hari terakhir. Selain Nana, Mabes Polri juga mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi. “Bahwa ada dua kapolda yang tidak menegakkan protokol kesehatan maka diberikan saksi berupa pencopotan yaitu Kapolda Metro Jaya, kedua Polda Jawa Barat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.JAKARTA - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat (Jabar) sebagai bentuk sikap tegas Kapolri, Jenderal Idham Aziz untuk menjalankan peran Polri membantu pemerintah dalam rangka menangani wabah Covid-19. "Pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat adalah bentuk sanksi tegas dari Kapolri. Apalagi Kapolri sejak awal wabah Covid-19 sudah mengeluarkan Maklumat Kapolri yang menekan solus popoli suprema lex esto, atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," kata Poengky saat dihubungi, Senin (16/11/2020). Dia menjelaskan, sebagai aparat negara yang bertugas melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum guna mewujudkan harkamtibmas, maka Polri harus bertanggungjawab agar di wilayahnya tertib kamtibmas. "Bagaimana caranya tertib kamtibmas dan perlindungan terhadap wabah Covid-19 dapat dilakukan? Maka Kapolda harus dapat berkoordinasi dengan baik dengan Gubernur," ujarnya. Menurut dia, Kapolda juga harus dapat memastikan tindakan preventif dan preemtif agar dapat dilaksanakan dengan baik. Jika sudah melaksanakan preventif dan preemtif, barulah melakukan penegakan hukum jika ternyata ada yang melanggar. "Dalam beberapa peristiwa terakhir, saya melihat khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat diramaikan dengan massa Rizieq Shihab yang melanggar Protokol Kesehatan," tutur dia. Kepolisian, menurut Poengky, dalam melaksanakan tindakan preventif seharusnya mampu mendeteksi dan menganalisa keamanan, melakukan koordinasi-koordinasi dengan stake holders dan decision makers. Sementara untuk preemtif misalnya melakukan patroli-patroli pencegahan kerumunan dan lain sebagainya. "Tapi faktanya malah terkesan ada pembiaran atau kegamangan dari Kepolisian, termasuk untuk melaksanakan penegakan hukum," pungkasnya. Baca Juga : Mengenal Sosok Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya Baru Pengganti Nana Sudjana Diketahui, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dicopot dari jabatannya. Penggantian terkait dengan terjadinya dugaan pelanggaran protokol kesehatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam beberapa hari terakhir. Selain Nana, Mabes Polri juga mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi. “Bahwa ada dua kapolda yang tidak menegakkan protokol kesehatan maka diberikan saksi berupa pencopotan yaitu Kapolda Metro Jaya, kedua Polda Jawa Barat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.