Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah mengembalikan mata pelajaran Pancasila.https://news.okezone.com/read/2020/11/18/337/2311464/bamsoet-ingin-pancasila-kembali-jadi-pelajaran-wajib-netizen-setuju-pak-ketuaidhttps://news.okezone.com/read/2020/11/18/337/2311464/bamsoet-ingin-pancasila-kembali-jadi-pelajaran-wajib-netizen-setuju-pak-ketuahttps://news.okezone.com/read/2020/11/18/337/2311464/bamsoet-ingin-pancasila-kembali-jadi-pelajaran-wajib-netizen-setuju-pak-ketuaRabu 18 November 2020 10:18 WIBDjairanBambang Soesatyo. (Foto: IG @bambang.soesatyo)https://img.okezone.com/content/2020/11/18/337/2311464/bamsoet-ingin-pancasila-kembali-jadi-pelajaran-wajib-netizen-setuju-pak-ketua-5K3UrIxYmU.jpgJAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah mengembalikan mata pelajaran Pancasila. Bamsoet menegaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir pancasila yang seharusnya menjadi kebutuhan di setiap lini kehidupan masyarakat. “MPR RI mendorong pemerintah melalui Kemendikbud untuk mengembalikan mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan,” tulis Bamsoet dalam unggahan akun instagram pribadinya @bambang.soesatyo, Rabu (18/11/2020). Hal itu mendapat respons positif dari warganet. Tak sedikit yang memberikan komentar setuju dan mendorong agar hal itu segera terwujud. “Sangat setuju pak Ketua,” komentar akun @heryani_fahmi. “Bener pak, bocah jaman now butuh PKN biar enggak salah arah,” ujar akun @davidlukman88. Bamsoet mencontohkan soal nilai toleransi yang harus jadi kebutuhan. Pasalnya, keberagaman atau kebhinekaan merupakan salah satu elemen pembentuk bangsa. Ketidakmampuan mengelola kemajemukan, kata Bamsoet, mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak radikalisme yang menggerus sikap-sikap toleran. Baca juga: Soal Pancasila, BPIP : Terjadi Distorsi Pemahaman Luar Biasa Bamsoet mengingatkan, sikap intoleran masih jadi ancaman bagi kemajemukan bangsa. Dirinya menyoroti hasil survei nasional yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah pada 2018, yang mengindikasikan 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain.Serta penelitian kualitatif SETARA Institute pada 2019 di 10 kampus perguruan tinggi negeri, di mana ditemukan wacana dan gerakan keagamaan di perguruan tinggi negeri yang berpotensi mengancam Pancasila. "Secara kualitatif, gejala radikalisme beragama juga menyasar aparatur sipil negara (ASN). Tercermin dari pandangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mensinyalir ASN pro radikalisme, atau bersikap anti terhadap Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen. Serta penilaian Menteri Pertahanan ke-25 Jenderal (purn) Ryamizard Ryacudu yang menyebutkan 3 persen anggota TNI-POLRI terpapar paham radikalisme," ujar Bamsoet.JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah mengembalikan mata pelajaran Pancasila. Bamsoet menegaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir pancasila yang seharusnya menjadi kebutuhan di setiap lini kehidupan masyarakat. “MPR RI mendorong pemerintah melalui Kemendikbud untuk mengembalikan mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan,” tulis Bamsoet dalam unggahan akun instagram pribadinya @bambang.soesatyo, Rabu (18/11/2020). Hal itu mendapat respons positif dari warganet. Tak sedikit yang memberikan komentar setuju dan mendorong agar hal itu segera terwujud. “Sangat setuju pak Ketua,” komentar akun @heryani_fahmi. “Bener pak, bocah jaman now butuh PKN biar enggak salah arah,” ujar akun @davidlukman88. Bamsoet mencontohkan soal nilai toleransi yang harus jadi kebutuhan. Pasalnya, keberagaman atau kebhinekaan merupakan salah satu elemen pembentuk bangsa. Ketidakmampuan mengelola kemajemukan, kata Bamsoet, mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak radikalisme yang menggerus sikap-sikap toleran. Baca juga: Soal Pancasila, BPIP : Terjadi Distorsi Pemahaman Luar Biasa Bamsoet mengingatkan, sikap intoleran masih jadi ancaman bagi kemajemukan bangsa. Dirinya menyoroti hasil survei nasional yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah pada 2018, yang mengindikasikan 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain.Serta penelitian kualitatif SETARA Institute pada 2019 di 10 kampus perguruan tinggi negeri, di mana ditemukan wacana dan gerakan keagamaan di perguruan tinggi negeri yang berpotensi mengancam Pancasila. "Secara kualitatif, gejala radikalisme beragama juga menyasar aparatur sipil negara (ASN). Tercermin dari pandangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mensinyalir ASN pro radikalisme, atau bersikap anti terhadap Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen. Serta penilaian Menteri Pertahanan ke-25 Jenderal (purn) Ryamizard Ryacudu yang menyebutkan 3 persen anggota TNI-POLRI terpapar paham radikalisme," ujar Bamsoet.