Anggota Komisi II DPR M. Nasir Djamil menyebut, bahwa masih ada puluhan daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020.https://news.okezone.com/read/2020/11/20/337/2312791/dpr-sebut-masih-ada-puluhan-daerah-belum-bentuk-pokja-prokesidhttps://news.okezone.com/read/2020/11/20/337/2312791/dpr-sebut-masih-ada-puluhan-daerah-belum-bentuk-pokja-prokeshttps://news.okezone.com/read/2020/11/20/337/2312791/dpr-sebut-masih-ada-puluhan-daerah-belum-bentuk-pokja-prokesJum'at 20 November 2020 07:56 WIBFakhrizal Fakhri Anggota Komisi II DPR, Nasir Djamil (foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/11/20/337/2312791/dpr-sebut-masih-ada-puluhan-daerah-belum-bentuk-pokja-prokes-qKrWoYmpYH.jpgJAKARTA - Anggota Komisi II DPR M. Nasir Djamil menyebut, bahwa masih ada puluhan daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, belum membentuk kelompok kerja (Pokja) protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Nasir mengatakan, fakta tersebut terungkap saat Komisi II DPR rapat bersama Mendagri, Gugus Tugas Covid-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP. "Ada puluhan (daerah yang belum bentuk pokja)," kata Nasir saat dihubungi Okezone, Jumat (19/11/2020). Baca juga: Mendagri Absen, Komisi II DPR Tunda Pembahasan DPT Pilkada 2020 Mekanisme Pencoblosan Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020 Nasir tak merinci daerah mana saja yang belum membentuk Pokja Prokes, dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Menurut dia, mayoritas puluhan daerah tersebut berada di daerah Indonesia bagian timur. "Ini kan menunjukkan bahwa daerah kabupaten/kota itu artinya belum patuh. Padahal kita menggelar Pilkada di musim pandemi. Kemarin itu saya ingatkan bahwa Pilkada serentak ini bergantung pada kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19," jelas politisi PKS itu. Legeslator asal Aceh itu melanjutkan bahwa jika keseriusan pemerintah diragukan dalam penanganan pandemi Covid-19, maka berdampak pada pemilih yang juga ragu untuk datang ke TPS.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8xOC8xLzEyNDcxOS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Di sisi lain, lanjut dia, KPU telah menargetkan partisipasi pemilih mencapai 77,50% dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan berlangsung di 270 daerah tersebut. "Oleh karena itu bagaimana soal ingin merealisasikan target 77,50 persen itu tapi juga bagaimana kita bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin," tuturnya. Nasir menjelaskan, DPR telah meminta Bawaslu untuk mengambil tindakan tegas daerah mana saja yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat selama tahapan Pilkada 2020. "Ya memang di bandingkan dengan 270 daerah yang menggelar Pilkada angka itu memang tidak seberapa. Tapi itu menunjukkan bahwa belum ada kesamaan visi dalam melaksanakan Pilkada serentak di tengah pandemi ini," kata Nasir. JAKARTA - Anggota Komisi II DPR M. Nasir Djamil menyebut, bahwa masih ada puluhan daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, belum membentuk kelompok kerja (Pokja) protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Nasir mengatakan, fakta tersebut terungkap saat Komisi II DPR rapat bersama Mendagri, Gugus Tugas Covid-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP. "Ada puluhan (daerah yang belum bentuk pokja)," kata Nasir saat dihubungi Okezone, Jumat (19/11/2020). Baca juga: Mendagri Absen, Komisi II DPR Tunda Pembahasan DPT Pilkada 2020 Mekanisme Pencoblosan Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020 Nasir tak merinci daerah mana saja yang belum membentuk Pokja Prokes, dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Menurut dia, mayoritas puluhan daerah tersebut berada di daerah Indonesia bagian timur. "Ini kan menunjukkan bahwa daerah kabupaten/kota itu artinya belum patuh. Padahal kita menggelar Pilkada di musim pandemi. Kemarin itu saya ingatkan bahwa Pilkada serentak ini bergantung pada kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19," jelas politisi PKS itu. Legeslator asal Aceh itu melanjutkan bahwa jika keseriusan pemerintah diragukan dalam penanganan pandemi Covid-19, maka berdampak pada pemilih yang juga ragu untuk datang ke TPS.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8xOC8xLzEyNDcxOS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Di sisi lain, lanjut dia, KPU telah menargetkan partisipasi pemilih mencapai 77,50% dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan berlangsung di 270 daerah tersebut. "Oleh karena itu bagaimana soal ingin merealisasikan target 77,50 persen itu tapi juga bagaimana kita bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin," tuturnya. Nasir menjelaskan, DPR telah meminta Bawaslu untuk mengambil tindakan tegas daerah mana saja yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat selama tahapan Pilkada 2020. "Ya memang di bandingkan dengan 270 daerah yang menggelar Pilkada angka itu memang tidak seberapa. Tapi itu menunjukkan bahwa belum ada kesamaan visi dalam melaksanakan Pilkada serentak di tengah pandemi ini," kata Nasir.