Bupati Majalengka setuju terkait penyataan Mendagri yang mengultimatum memberhentikan kepala daerah yang abai terhadap Prokes. https://news.okezone.com/read/2020/11/20/525/2313269/tanggapi-pernyataan-mendagri-bupati-majalengka-setuju-sayaidhttps://news.okezone.com/read/2020/11/20/525/2313269/tanggapi-pernyataan-mendagri-bupati-majalengka-setuju-sayahttps://news.okezone.com/read/2020/11/20/525/2313269/tanggapi-pernyataan-mendagri-bupati-majalengka-setuju-sayaJum'at 20 November 2020 18:15 WIBInin NastainMendagri Tito Karnavian (Foto: Dok Puspen Kemendagri)https://img.okezone.com/content/2020/11/20/525/2313269/tanggapi-pernyataan-mendagri-bupati-majalengka-setuju-saya-o1rhUktXWK.jpgMAJALENGKA- Bupati Majalengka Karna Sobahi menyatakan persetujuannya terkait penyataan Mendagri yang mengultimatum akan memberhentikan kepala daerah yang abai terhadap Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan COVID 19. (Baca jgua: Begini Situasi di Petamburan Pasca-Ada Konvoi Koopssus) Karna beralasan, penanganan COVID 19 harus terintegrasi dari tingkat tertinggi, hingga paling bawah. "Saya setuju, setuju. Jadi begini ya. kan penanganan covid ini harus diselenggarakan secara terintegrasi, terpadu. Dari mulai Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala desa, RT, RW. Struktur birokrasinya kan seperti itu," kata Karna, Jumat (20/11/2020). Karna menjelaskan, maksud terintegrasi itu, harus sama dan seragam. Dia menilai, Kepala Daerah tidak bisa sesukanya dalam penanganan virus tersebut. "Tidak bisa seorang kepala daerah karep sorangan (sesuka sendiri). Dengan tidak mengindahkan aturan yang sudah baku dan ada. (Baa juga: Selagi Menunggu Vaksin, Apa yang Bisa Kita Lakukan agar Terhindar dari Covid-19?) Ketika Presiden atau Mendagri mengultimatum akan menindak kepala daerah yang membangkang, setuju saya mah," jelas dia. Saat disinggung terkait konsekuensi dari pernyataan Mendagri, bahwa kepala daerah akan diberhentikan ketika abai Prokes, Karna kembali menegaskan kesiapannya. "Saya siap. Makanya saya selalu aturan kita pedomani, kita kaji bersama, dari Presiden, dari Kementrian, dari Gubernur kita kaji bersama dengan satuan gugus bagaimana output dan keluarannya," tegas dia. (Don) MAJALENGKA- Bupati Majalengka Karna Sobahi menyatakan persetujuannya terkait penyataan Mendagri yang mengultimatum akan memberhentikan kepala daerah yang abai terhadap Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan COVID 19. (Baca jgua: Begini Situasi di Petamburan Pasca-Ada Konvoi Koopssus) Karna beralasan, penanganan COVID 19 harus terintegrasi dari tingkat tertinggi, hingga paling bawah. "Saya setuju, setuju. Jadi begini ya. kan penanganan covid ini harus diselenggarakan secara terintegrasi, terpadu. Dari mulai Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala desa, RT, RW. Struktur birokrasinya kan seperti itu," kata Karna, Jumat (20/11/2020). Karna menjelaskan, maksud terintegrasi itu, harus sama dan seragam. Dia menilai, Kepala Daerah tidak bisa sesukanya dalam penanganan virus tersebut. "Tidak bisa seorang kepala daerah karep sorangan (sesuka sendiri). Dengan tidak mengindahkan aturan yang sudah baku dan ada. (Baa juga: Selagi Menunggu Vaksin, Apa yang Bisa Kita Lakukan agar Terhindar dari Covid-19?) Ketika Presiden atau Mendagri mengultimatum akan menindak kepala daerah yang membangkang, setuju saya mah," jelas dia. Saat disinggung terkait konsekuensi dari pernyataan Mendagri, bahwa kepala daerah akan diberhentikan ketika abai Prokes, Karna kembali menegaskan kesiapannya. "Saya siap. Makanya saya selalu aturan kita pedomani, kita kaji bersama, dari Presiden, dari Kementrian, dari Gubernur kita kaji bersama dengan satuan gugus bagaimana output dan keluarannya," tegas dia. (Don)