Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara ihwal perubahan struktur lembaga antirasuah melalui Peraturan Komisi (Perkom) No 7 Tahun 2020.https://news.okezone.com/read/2020/11/23/337/2314157/struktur-baru-kpk-masih-efisienidhttps://news.okezone.com/read/2020/11/23/337/2314157/struktur-baru-kpk-masih-efisienhttps://news.okezone.com/read/2020/11/23/337/2314157/struktur-baru-kpk-masih-efisienSenin 23 November 2020 06:50 WIBTim OkezoneKetua KPK, Firli Bahuri (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/11/23/337/2314157/struktur-baru-kpk-masih-efisien-OWswR2kqHr.jpgJAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri angkat bicara ihwal perubahan struktur lembaga antirasuah melalui Peraturan Komisi (Perkom) No 7 Tahun 2020. Firli menegaskan KPK hanya menambah total 7 posisi jabatan baru. Terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon 1 dan 5 pejabat setara eselon 3, serta 1 pejabat non-struktural yaitu staf khusus. “Penambahan tersebut setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama/nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan,” ucap Firli, Senin (23/11/2020). Melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 ini, KPK menambah beberapa posisi dan jabatan meliputi, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Baca Juga: Bertambah 7 Posisi Jabatan, Ini Struktur Baru KPK Kemudian Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi; Direktorat Jejaring Pendidikan ;Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi; Direktorat Inisiasi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat ;Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Akreditasi; Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 - 5 (5 jabatan). Lanjutnya ada Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi; Inspektorat; Direktorat Manajemen Informasi; Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi; Bidang Perencanaan Strategis; Bidang Organisasi dan Tatalaksana; Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko; Bagian Pemberitaan; Bagian Diseminasi dan Publikasi; Sekretariat Inspektorat; Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi; Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat; dan Staf khusus. Kemudian terdapat 16 nama jabatan lama yang dihapus, Penasihat; Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat/PIPM; Koordinator Wilayah (ada 9 jabatan korwil yaitu korwil 1 s.d 9); Direktorat Pengawas Internal; Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; Bagian Renstra Ortala; Bagian Pemberitaan dan Publikasi; Sekretariat PIPM. Firli melanjutkan dibtingkat eselon 1 terdapat penambahan 2 nama jabatan namun ada penghapusan 1 jabatan lama yaitu deputi PIPM. Kemudian di tingkat eselon 2 terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama. “Sedangkan di tingkat eselon 3 terdapat penambahan 8 nama jabatan baru dan penghapusan 3 jabatan lama. Penambahan 2 nama jabatan baru pada eselon 1 yaitu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dan Deputi Pendidikan dan Peran serta masyarakat adalah dalam rangka merespon amanat Pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan e UU KPK,”urainya. Sementara terkait staf khusus perlu kami tegaskan kembali bahwa yang dimaksud adalah bukan staf ahli. Sehingga, rumpun jabatan tersebut termasuk dalam kategori non-struktural. “ Perkom menetapkan paling banyak 5 orang staf khusus dengan fungsi menggantikan jabatan Penasihat KPK yang menetapkan maksimal berjumlah 4 orang dan telah dihapus dalam UU No 19/2020,” ucap dia. Selain itu, Firli menekankan bahwa KPK memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tetap mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme. “Penataan ulang organisasi perlu kami lakukan merespon amanat UU dan menjadi ikhtiar kami untuk terus memperbaiki kinerja kami ke depan,” tandasnya.JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri angkat bicara ihwal perubahan struktur lembaga antirasuah melalui Peraturan Komisi (Perkom) No 7 Tahun 2020. Firli menegaskan KPK hanya menambah total 7 posisi jabatan baru. Terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon 1 dan 5 pejabat setara eselon 3, serta 1 pejabat non-struktural yaitu staf khusus. “Penambahan tersebut setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama/nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan,” ucap Firli, Senin (23/11/2020). Melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 ini, KPK menambah beberapa posisi dan jabatan meliputi, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Baca Juga: Bertambah 7 Posisi Jabatan, Ini Struktur Baru KPK Kemudian Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi; Direktorat Jejaring Pendidikan ;Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi; Direktorat Inisiasi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat ;Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Akreditasi; Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 - 5 (5 jabatan). Lanjutnya ada Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi; Inspektorat; Direktorat Manajemen Informasi; Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi; Bidang Perencanaan Strategis; Bidang Organisasi dan Tatalaksana; Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko; Bagian Pemberitaan; Bagian Diseminasi dan Publikasi; Sekretariat Inspektorat; Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi; Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat; dan Staf khusus. Kemudian terdapat 16 nama jabatan lama yang dihapus, Penasihat; Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat/PIPM; Koordinator Wilayah (ada 9 jabatan korwil yaitu korwil 1 s.d 9); Direktorat Pengawas Internal; Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; Bagian Renstra Ortala; Bagian Pemberitaan dan Publikasi; Sekretariat PIPM. Firli melanjutkan dibtingkat eselon 1 terdapat penambahan 2 nama jabatan namun ada penghapusan 1 jabatan lama yaitu deputi PIPM. Kemudian di tingkat eselon 2 terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama. “Sedangkan di tingkat eselon 3 terdapat penambahan 8 nama jabatan baru dan penghapusan 3 jabatan lama. Penambahan 2 nama jabatan baru pada eselon 1 yaitu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dan Deputi Pendidikan dan Peran serta masyarakat adalah dalam rangka merespon amanat Pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan e UU KPK,”urainya. Sementara terkait staf khusus perlu kami tegaskan kembali bahwa yang dimaksud adalah bukan staf ahli. Sehingga, rumpun jabatan tersebut termasuk dalam kategori non-struktural. “ Perkom menetapkan paling banyak 5 orang staf khusus dengan fungsi menggantikan jabatan Penasihat KPK yang menetapkan maksimal berjumlah 4 orang dan telah dihapus dalam UU No 19/2020,” ucap dia. Selain itu, Firli menekankan bahwa KPK memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tetap mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme. “Penataan ulang organisasi perlu kami lakukan merespon amanat UU dan menjadi ikhtiar kami untuk terus memperbaiki kinerja kami ke depan,” tandasnya.