<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Benny Wenda Tak Punya Kewenangan Deklarasi Kemerdekaan Papua</title><description>Wenda ini tidak punya kewenangan untuk bisa mendeklarasikan kemerdekaan sebuah yang dia katakan sebagai negara di dalam negara.</description><link>https://news.okezone.com/read/2020/12/03/337/2320940/benny-wenda-tak-punya-kewenangan-deklarasi-kemerdekaan-papua</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2020/12/03/337/2320940/benny-wenda-tak-punya-kewenangan-deklarasi-kemerdekaan-papua"/><item><title>Benny Wenda Tak Punya Kewenangan Deklarasi Kemerdekaan Papua</title><link>https://news.okezone.com/read/2020/12/03/337/2320940/benny-wenda-tak-punya-kewenangan-deklarasi-kemerdekaan-papua</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2020/12/03/337/2320940/benny-wenda-tak-punya-kewenangan-deklarasi-kemerdekaan-papua</guid><pubDate>Kamis 03 Desember 2020 14:41 WIB</pubDate><dc:creator>Fahreza Rizky</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2020/12/03/337/2320940/benny-wenda-tak-punya-kewenangan-deklarasi-kemerdekaan-papua-La2U8SHDSS.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (Foto : Okezone.com/Fahreza)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2020/12/03/337/2320940/benny-wenda-tak-punya-kewenangan-deklarasi-kemerdekaan-papua-La2U8SHDSS.jpg</image><title>Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (Foto : Okezone.com/Fahreza)</title></images><description>JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut, Benny Wenda tidak mempunyai kewenangan untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.

&quot;Ya tentunya saudara Wenda ini tidak punya kewenangan untuk bisa mendeklarasikan kemerdekaan sebuah yang dia katakan sebagai negara di dalam negara yang bedaulat seperti Indonesia,&quot; kata Agus di Gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Menurut Agus, apa yang dilakukan pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu akan menjadi sorotan karena dia dianggap melanggar hukum nasional. Aparat bisa menindak Benny Wenda.

&quot;Tentu ini akan jadi perhatian karena merupakan pelanggaran terhadap sistem hukum di Indonesia, kalau ada pelanggaran dia akan dapat tindakan dari aparat penegak hukum,&quot; jelas dia.

Sebelumnya, pimpinan ULMWP, Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat dan menyatakan tidak akan tunduk dengan aturan dari Jakarta atau pemerintahan Indonesia.

Baca Juga :&amp;nbsp;Mahfud MD Sebut Benny Wenda Mendirikan Negara Ilusi

Deputi V Bidang Politik, Hukum, Kemanan dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, menyebut Wenda telah melakukan pelanggaran hukum nasional dapat ditindak oleh aparat.

&quot;Secara politik tindakan ULMWP ini dapat dianggap sebagai melawan hukum nasional NKRI dan dapat ditindak sesuai hukum nasional yang berlaku,&quot; ucap Dani.</description><content:encoded>JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut, Benny Wenda tidak mempunyai kewenangan untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.

&quot;Ya tentunya saudara Wenda ini tidak punya kewenangan untuk bisa mendeklarasikan kemerdekaan sebuah yang dia katakan sebagai negara di dalam negara yang bedaulat seperti Indonesia,&quot; kata Agus di Gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Menurut Agus, apa yang dilakukan pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu akan menjadi sorotan karena dia dianggap melanggar hukum nasional. Aparat bisa menindak Benny Wenda.

&quot;Tentu ini akan jadi perhatian karena merupakan pelanggaran terhadap sistem hukum di Indonesia, kalau ada pelanggaran dia akan dapat tindakan dari aparat penegak hukum,&quot; jelas dia.

Sebelumnya, pimpinan ULMWP, Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat dan menyatakan tidak akan tunduk dengan aturan dari Jakarta atau pemerintahan Indonesia.

Baca Juga :&amp;nbsp;Mahfud MD Sebut Benny Wenda Mendirikan Negara Ilusi

Deputi V Bidang Politik, Hukum, Kemanan dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, menyebut Wenda telah melakukan pelanggaran hukum nasional dapat ditindak oleh aparat.

&quot;Secara politik tindakan ULMWP ini dapat dianggap sebagai melawan hukum nasional NKRI dan dapat ditindak sesuai hukum nasional yang berlaku,&quot; ucap Dani.</content:encoded></item></channel></rss>
