Pernyataan PDIP terkait kasus korupsi yang menjerat Mensos Juliari.https://news.okezone.com/read/2020/12/06/337/2322515/mensos-juliari-terjerat-korupsi-bansos-covid-19-pdip-hormati-proses-hukum-kpkidhttps://news.okezone.com/read/2020/12/06/337/2322515/mensos-juliari-terjerat-korupsi-bansos-covid-19-pdip-hormati-proses-hukum-kpkhttps://news.okezone.com/read/2020/12/06/337/2322515/mensos-juliari-terjerat-korupsi-bansos-covid-19-pdip-hormati-proses-hukum-kpkMinggu 06 Desember 2020 08:38 WIBTim OkezoneHasto Kristiyanto. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/12/06/337/2322515/mensos-juliari-terjerat-korupsi-bansos-covid-19-pdip-hormati-proses-hukum-kpk-fcQrWzJM9x.jpgJAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan pernyataan resmi terkait kadernya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) yang tersandung dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) paket sembako untuk pengananan Covid-19 di Jabodetabek. Juliari sudah meyerahkan diri dan tiba di Gedung KPK sekira pukul 02.50 WIB, Minggu (6/12/2020). Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk OTT yang secara simultan dilakukan oleh KPK. “Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (6/12/2020). Hasto menegaskan bahwa PDIP secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak mengalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMi8wNS8xLzEyNTU3NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> “Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” ucap dia. Baca juga: Tersandung Korupsi Bansos Covid-19, Ini Postingan Terakhir Mensos Juliari Hasto memastikan partainya dalam berbagai kesempatan termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi Partai seperti Rakernas, sikap anti korupsi selalu ditanamkan.“Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tersebut,” ujarnya. Kejadian ini, lanjut Hasto, memberikan pelajaran yang sangat berharga. Partainya terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera. “Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” ucapnya.JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan pernyataan resmi terkait kadernya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) yang tersandung dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) paket sembako untuk pengananan Covid-19 di Jabodetabek. Juliari sudah meyerahkan diri dan tiba di Gedung KPK sekira pukul 02.50 WIB, Minggu (6/12/2020). Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk OTT yang secara simultan dilakukan oleh KPK. “Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (6/12/2020). Hasto menegaskan bahwa PDIP secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak mengalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMi8wNS8xLzEyNTU3NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> “Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” ucap dia. Baca juga: Tersandung Korupsi Bansos Covid-19, Ini Postingan Terakhir Mensos Juliari Hasto memastikan partainya dalam berbagai kesempatan termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi Partai seperti Rakernas, sikap anti korupsi selalu ditanamkan.“Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tersebut,” ujarnya. Kejadian ini, lanjut Hasto, memberikan pelajaran yang sangat berharga. Partainya terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera. “Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” ucapnya.