Hal itu diungkapkan melalui cuitannya dari akun resmi @OmbudsmanRI137.https://news.okezone.com/read/2020/12/08/338/2323811/ombudsman-sebut-krl-berpotensi-munculkan-klaster-covid-19-warga-diminta-melaporidhttps://news.okezone.com/read/2020/12/08/338/2323811/ombudsman-sebut-krl-berpotensi-munculkan-klaster-covid-19-warga-diminta-melaporhttps://news.okezone.com/read/2020/12/08/338/2323811/ombudsman-sebut-krl-berpotensi-munculkan-klaster-covid-19-warga-diminta-melaporSelasa 08 Desember 2020 14:02 WIBMohamad Yan YusufKRL. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2020/12/08/338/2323811/ombudsman-sebut-krl-berpotensi-munculkan-klaster-covid-19-warga-diminta-melapor-lIzxTrr44M.jpgJAKARTA - Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman mengatakan KRL dan kemacetanan jalanan berpotensi memunculkan klaster baru Covid-19. Hal itu diungkapkan melalui cuitannya dari akun resmi @OmbudsmanRI137. Mereka menilai dua hal itu merupakan penyebab munculnya klaster perkantoran di masa pandemi Covid-19. “Potensi munculnya klaster perkantoran disebabkan oleh kemacetan jalan raya, kepadatan di Commuter Line, dan perjalanan dinas yang dilakukan tanpa mengindahkan kewajiban untuk melakukan isolasi mandiri pasca perjalanan,” cuitnya di akun Twitter. Karena itu melalui cuitan setelahnya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Baca juga: Waduh! Antrean Penumpang KRL Stasiun Bogor Mengular hingga Parkiran "Keterlibatan aparat penegak hukum dalam penegakan aturan di dalam Peraturan Daerah, termasuk penegakan aturan di perkantoran tak kalah penting dengan upaya mencegah kerumunan yang tampak," tambahnya.Menanggapi cuitan Ombudsman, seorang warganet meminta agar Pemprov DKI Jakarta tak lagi melakukan pembatasan kendaraan. “Pembatasan kendaraan pribadi saat pandemi adalah solusi yang buruk, apalagi kendaraan umum juga dibatasi, padahal orang harus tetap bekerja supaya dapur tetap ngebul,” kata @SriPamungkas15. “Stay safe guys,” timpal @BSuwita.JAKARTA - Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman mengatakan KRL dan kemacetanan jalanan berpotensi memunculkan klaster baru Covid-19. Hal itu diungkapkan melalui cuitannya dari akun resmi @OmbudsmanRI137. Mereka menilai dua hal itu merupakan penyebab munculnya klaster perkantoran di masa pandemi Covid-19. “Potensi munculnya klaster perkantoran disebabkan oleh kemacetan jalan raya, kepadatan di Commuter Line, dan perjalanan dinas yang dilakukan tanpa mengindahkan kewajiban untuk melakukan isolasi mandiri pasca perjalanan,” cuitnya di akun Twitter. Karena itu melalui cuitan setelahnya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Baca juga: Waduh! Antrean Penumpang KRL Stasiun Bogor Mengular hingga Parkiran "Keterlibatan aparat penegak hukum dalam penegakan aturan di dalam Peraturan Daerah, termasuk penegakan aturan di perkantoran tak kalah penting dengan upaya mencegah kerumunan yang tampak," tambahnya.Menanggapi cuitan Ombudsman, seorang warganet meminta agar Pemprov DKI Jakarta tak lagi melakukan pembatasan kendaraan. “Pembatasan kendaraan pribadi saat pandemi adalah solusi yang buruk, apalagi kendaraan umum juga dibatasi, padahal orang harus tetap bekerja supaya dapur tetap ngebul,” kata @SriPamungkas15. “Stay safe guys,” timpal @BSuwita.