Jazuli menilai rencana pemberian calling visa bagi Israel mencederai semangat antipenjajahan dan dukungan kepada Palestina.https://news.okezone.com/read/2020/12/20/337/2330931/bertentangan-dengan-konstitusi-fraksi-pks-desak-rencana-calling-visa-israel-dibatalkanidhttps://news.okezone.com/read/2020/12/20/337/2330931/bertentangan-dengan-konstitusi-fraksi-pks-desak-rencana-calling-visa-israel-dibatalkanhttps://news.okezone.com/read/2020/12/20/337/2330931/bertentangan-dengan-konstitusi-fraksi-pks-desak-rencana-calling-visa-israel-dibatalkanMinggu 20 Desember 2020 10:14 WIBKiswondariKetua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2020/12/20/337/2330931/bertentangan-konstitusi-fraksi-pks-desak-rencana-calling-visa-israel-dibatalkan-Hrn0jtV9jj.jpgJAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan sikap tegasnya agar Pemerintah membatalkan rencana pemberian visa (calling visa) kepada Israel karena bertentangan dengan konstitusi dan sikap antipenjajahan. "Rencana itu bukan saja menciderai semangat antipenjajahan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina, lebih dari itu juga bertentangan dengan konstitusi kita," kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (20/12/2020). BACA JUGA: Presiden Palestina Apresiasi Sikap Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, politik luar negeri (Polugri) Indonesia sejak zaman Presiden Sukarno hingga Presiden Jokowi jelas dan tegas berpihak pada rakyat dan negara Palestina merdeka. Dan sebaliknya, melawan segala bentuk penjajah Israel atas Palestina. "Fraksi PKS mengapresiasi sikap tegas Pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan Israel at all cost. Oleh karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang kontradiktif dan melemahkan sikap tersebut yang disinyalemenkan dengan rencana pemberian calling visa kepada warga negara Israel," ujarnya. Menurut Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia ini, Indonesia punya pengalaman sejarah pahit sebagai negara yang merdeka dari penjajahan. Pengalaman sejarah itu membulatkan sikap dan independensi yang kuat bahwa Indonesia antipenjajahan dan hal itu secara tegas dituliskan dalam konstitusi UUD 1945. Dengan alasan yang sama, Prokalamator Bung Karno menginisiasi Konferensi Asia Afrika (KAA) hingga Gerakan Non-Blok (GNB). BACA JUGA: DPR: Indonesia Tak Akan Buka Hubungan Bilateral dengan Israel "Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu latah ikut-ikutan sebagian negara-negara di Timur Tengah yang sedang gandrung melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Indonesia negara berdaulat yang punya prinsip dan dignity (harga diri) sebagaimana digariskan oleh konstitusi," tegas Jazuli.Di samping itu, legislator Dapil Banten ini mengingatkan bahwa mewujudkan kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah bangsa Indonesia. Karena Palestina adalah satu-satunya negara peserta KAA yang belum merdeka hingga hari ini. "Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, maka kita harus terus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaannya secara penuh dari penjajahan Israel. Ini adalah amanat UUD 1945 untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia yang tidak bisa ditawar," pungkas Jazuli.JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan sikap tegasnya agar Pemerintah membatalkan rencana pemberian visa (calling visa) kepada Israel karena bertentangan dengan konstitusi dan sikap antipenjajahan. "Rencana itu bukan saja menciderai semangat antipenjajahan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina, lebih dari itu juga bertentangan dengan konstitusi kita," kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (20/12/2020). BACA JUGA: Presiden Palestina Apresiasi Sikap Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, politik luar negeri (Polugri) Indonesia sejak zaman Presiden Sukarno hingga Presiden Jokowi jelas dan tegas berpihak pada rakyat dan negara Palestina merdeka. Dan sebaliknya, melawan segala bentuk penjajah Israel atas Palestina. "Fraksi PKS mengapresiasi sikap tegas Pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan Israel at all cost. Oleh karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang kontradiktif dan melemahkan sikap tersebut yang disinyalemenkan dengan rencana pemberian calling visa kepada warga negara Israel," ujarnya. Menurut Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia ini, Indonesia punya pengalaman sejarah pahit sebagai negara yang merdeka dari penjajahan. Pengalaman sejarah itu membulatkan sikap dan independensi yang kuat bahwa Indonesia antipenjajahan dan hal itu secara tegas dituliskan dalam konstitusi UUD 1945. Dengan alasan yang sama, Prokalamator Bung Karno menginisiasi Konferensi Asia Afrika (KAA) hingga Gerakan Non-Blok (GNB). BACA JUGA: DPR: Indonesia Tak Akan Buka Hubungan Bilateral dengan Israel "Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu latah ikut-ikutan sebagian negara-negara di Timur Tengah yang sedang gandrung melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Indonesia negara berdaulat yang punya prinsip dan dignity (harga diri) sebagaimana digariskan oleh konstitusi," tegas Jazuli.Di samping itu, legislator Dapil Banten ini mengingatkan bahwa mewujudkan kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah bangsa Indonesia. Karena Palestina adalah satu-satunya negara peserta KAA yang belum merdeka hingga hari ini. "Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, maka kita harus terus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaannya secara penuh dari penjajahan Israel. Ini adalah amanat UUD 1945 untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia yang tidak bisa ditawar," pungkas Jazuli.