Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat intensif dengan Wakilnya, Ma'ruf Amin pada Senin, 21 Desember 2020, kemarin. https://news.okezone.com/read/2020/12/22/337/2331837/beredar-isu-reshuffle-presiden-jokowi-disarankan-libatkan-kpk-dalam-memilih-calon-menteriidhttps://news.okezone.com/read/2020/12/22/337/2331837/beredar-isu-reshuffle-presiden-jokowi-disarankan-libatkan-kpk-dalam-memilih-calon-menterihttps://news.okezone.com/read/2020/12/22/337/2331837/beredar-isu-reshuffle-presiden-jokowi-disarankan-libatkan-kpk-dalam-memilih-calon-menteriSelasa 22 Desember 2020 07:20 WIBArie Dwi SatrioPresiden Joko Widodo (foto: Biro Pers Kepresidenan)https://img.okezone.com/content/2020/12/22/337/2331837/beredar-isu-reshuffle-presiden-jokowi-disarankan-libatkan-kpk-dalam-memilih-calon-menteri-3dQLoYM4lL.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat intensif dengan Wakilnya, Ma'ruf Amin pada Senin, 21 Desember 2020, kemarin. Rapat intens keduanya dikaitkan dengan isu reshuffle atau perombakan kabinet menjelang akhir tahun 2020. Isu reshuffle mencuat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi disebut-sebut akan mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu, 23 Desember 2020. Baca juga: Nasdem Serahkan Reshuffle hingga Pembubaran Lembaga Negara ke Presiden Jokowi  Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyatakan, bahwa reshuffle adalah hak Presiden Jokowi. Ia pun mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar melibatkan KPK dalam memilih calon menteri. Hal itu penting untuk meminimalisir calon menteri yang dipilih, tidak kembali melakukan korupsi. "Reshuffle haknya Pak Jokowi. Pesannya dua; pilih yang tidak korupsi dan kompeten. Karena itu bagus libatkan KPK untuk meneliti rekam jejak para calon menteri," ucap Mardani saat dikonfirmasi MNC Media, Selasa (22/12/2020). Baca juga:  PKS : Kita Tunggu Pak Jokowi, Mau Reshuffle Monggo, Kecilin Struktur Monggo Menurut Mardani, saat ini masyarakat sangat butuh pemerintahan yang jujur, bersih, dan adil. Terlebih, perekonomian bangsa Indonesia sangat lemah akibat adanya pandemi virus corona (Covid-19). "Rakyat perlu pemimpin yang bersih dan jujur dan kompeten karena kondisi umum semua sudah kesusahan," pungkasnya. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat intensif dengan Wakilnya, Ma'ruf Amin pada Senin, 21 Desember 2020, kemarin. Rapat intens keduanya dikaitkan dengan isu reshuffle atau perombakan kabinet menjelang akhir tahun 2020. Isu reshuffle mencuat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi disebut-sebut akan mengumumkan perombakan kabinet pada Rabu, 23 Desember 2020. Baca juga: Nasdem Serahkan Reshuffle hingga Pembubaran Lembaga Negara ke Presiden Jokowi  Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyatakan, bahwa reshuffle adalah hak Presiden Jokowi. Ia pun mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar melibatkan KPK dalam memilih calon menteri. Hal itu penting untuk meminimalisir calon menteri yang dipilih, tidak kembali melakukan korupsi. "Reshuffle haknya Pak Jokowi. Pesannya dua; pilih yang tidak korupsi dan kompeten. Karena itu bagus libatkan KPK untuk meneliti rekam jejak para calon menteri," ucap Mardani saat dikonfirmasi MNC Media, Selasa (22/12/2020). Baca juga:  PKS : Kita Tunggu Pak Jokowi, Mau Reshuffle Monggo, Kecilin Struktur Monggo Menurut Mardani, saat ini masyarakat sangat butuh pemerintahan yang jujur, bersih, dan adil. Terlebih, perekonomian bangsa Indonesia sangat lemah akibat adanya pandemi virus corona (Covid-19). "Rakyat perlu pemimpin yang bersih dan jujur dan kompeten karena kondisi umum semua sudah kesusahan," pungkasnya.