Dua menteri pertahanan era Trump juga menandatangani editorial tersebut.https://news.okezone.com/read/2021/01/04/18/2338511/10-mantan-menteri-pertahanan-as-beri-peringatan-kepada-trumpidhttps://news.okezone.com/read/2021/01/04/18/2338511/10-mantan-menteri-pertahanan-as-beri-peringatan-kepada-trumphttps://news.okezone.com/read/2021/01/04/18/2338511/10-mantan-menteri-pertahanan-as-beri-peringatan-kepada-trumpSenin 04 Januari 2021 13:53 WIBRahman AsmardikaPresiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2021/01/04/18/2338511/10-mantan-menteri-pertahanan-as-beri-peringatan-kepada-trump-TTaTr4yp0M.jpgWASHINGTON – Dalam sebuah teguran keras terhadap Presiden Donald Trump, 10 mantan menteri pertahanan Amerika Serikat (AS) memperingatkan akan bahaya melibatkan militer untuk mengejar sengketa hasil pemilu. Mereka mengatakan bahwa langkah tersebut akan membawa AS ke dalam "wilayah yang berbahaya, melanggar hukum dan tidak konstitusional." Sepuluh mantan menteri, dari Demokrat dan Republik, menandatangani artikel opini yang diterbitkan di The Washington Post, yang secara implisit mempertanyakan kesediaan Trump untuk mengikuti tugas Konstitusionalnya untuk melepaskan kekuasaan secara damai pada 20 Januari. BACA JUGA: Melalui Telepon, Trump Desak Pejabat Pemilu Cari Suara dan Batalkan Kekalahannya “Waktu untuk mempertanyakan hasil telah berlalu; sudah tiba waktunya penghitungan resmi suara electoral college sebagaimana diatur dalam konstitusi dan statuta,” tulis mereka sebagaimana dilansir Associated Press. Para mantan pimpinan Pentagon itu memperingatkan agar Trump tidak menggunakan militer dalam upaya apa pun untuk mengubah hasil pemilu. “Upaya untuk melibatkan angkatan bersenjata AS dalam menyelesaikan sengketa pemilu akan membawa kami ke wilayah yang berbahaya, melanggar hukum, dan tidak konstitusional,” tulis mereka. BACA JUGA: Tolak Hasil Pilpres, Trump Umumkan Demonstrasi Besar-besaran 6 Januari "Pejabat sipil dan militer yang mengarahkan atau melaksanakan tindakan tersebut akan bertanggung jawab, termasuk kemungkinan menghadapi hukuman pidana, atas konsekuensi berat dari tindakan mereka di republik kita." <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8wOC8xMC8xMjQyNDgvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sejumlah perwira militer senior, termasuk Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, telah mengatakan secara terbuka dalam beberapa pekan terakhir bahwa militer tidak memiliki peran dalam menentukan hasil pemilu AS dan bahwa kesetiaan mereka adalah kepada Konstitusi, bukan kepada pemimpin individu atau partai politik. Dalam artikel tersebut, mereka memperingatkan tentang bahaya menghalangi transisi penuh dan mulus di Departemen Pertahanan sebelum Hari Pelantikan. Disebutkan bahwa transfer kekuasaan “sering terjadi pada saat ketidakpastian internasional tentang kebijakan dan postur keamanan nasional AS.” “Itu bisa menjadi momen ketika bangsa rentan terhadap tindakan musuh yang mencari untuk memanfaatkan situasi ini," tambah tulisan tesebut. Sekira dua pekan menjelang pelantikan, Trump masih belum mengakui kekalahan dari Biden dan terus mengambil langkah-langkah untuk menyengketakan hasil pemungutan suara. Dia telah menyerukan para pendukungnya untuk menggelar demonstrasi besar-besaran pada 6 Januari, dan berjanji akan menunjukkan bukti-bukti terjadinya kecurangan pada Pilpres AS 2020.WASHINGTON – Dalam sebuah teguran keras terhadap Presiden Donald Trump, 10 mantan menteri pertahanan Amerika Serikat (AS) memperingatkan akan bahaya melibatkan militer untuk mengejar sengketa hasil pemilu. Mereka mengatakan bahwa langkah tersebut akan membawa AS ke dalam "wilayah yang berbahaya, melanggar hukum dan tidak konstitusional." Sepuluh mantan menteri, dari Demokrat dan Republik, menandatangani artikel opini yang diterbitkan di The Washington Post, yang secara implisit mempertanyakan kesediaan Trump untuk mengikuti tugas Konstitusionalnya untuk melepaskan kekuasaan secara damai pada 20 Januari. BACA JUGA: Melalui Telepon, Trump Desak Pejabat Pemilu Cari Suara dan Batalkan Kekalahannya “Waktu untuk mempertanyakan hasil telah berlalu; sudah tiba waktunya penghitungan resmi suara electoral college sebagaimana diatur dalam konstitusi dan statuta,” tulis mereka sebagaimana dilansir Associated Press. Para mantan pimpinan Pentagon itu memperingatkan agar Trump tidak menggunakan militer dalam upaya apa pun untuk mengubah hasil pemilu. “Upaya untuk melibatkan angkatan bersenjata AS dalam menyelesaikan sengketa pemilu akan membawa kami ke wilayah yang berbahaya, melanggar hukum, dan tidak konstitusional,” tulis mereka. BACA JUGA: Tolak Hasil Pilpres, Trump Umumkan Demonstrasi Besar-besaran 6 Januari "Pejabat sipil dan militer yang mengarahkan atau melaksanakan tindakan tersebut akan bertanggung jawab, termasuk kemungkinan menghadapi hukuman pidana, atas konsekuensi berat dari tindakan mereka di republik kita." <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMC8xMS8wOC8xMC8xMjQyNDgvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sejumlah perwira militer senior, termasuk Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, telah mengatakan secara terbuka dalam beberapa pekan terakhir bahwa militer tidak memiliki peran dalam menentukan hasil pemilu AS dan bahwa kesetiaan mereka adalah kepada Konstitusi, bukan kepada pemimpin individu atau partai politik. Dalam artikel tersebut, mereka memperingatkan tentang bahaya menghalangi transisi penuh dan mulus di Departemen Pertahanan sebelum Hari Pelantikan. Disebutkan bahwa transfer kekuasaan “sering terjadi pada saat ketidakpastian internasional tentang kebijakan dan postur keamanan nasional AS.” “Itu bisa menjadi momen ketika bangsa rentan terhadap tindakan musuh yang mencari untuk memanfaatkan situasi ini," tambah tulisan tesebut. Sekira dua pekan menjelang pelantikan, Trump masih belum mengakui kekalahan dari Biden dan terus mengambil langkah-langkah untuk menyengketakan hasil pemungutan suara. Dia telah menyerukan para pendukungnya untuk menggelar demonstrasi besar-besaran pada 6 Januari, dan berjanji akan menunjukkan bukti-bukti terjadinya kecurangan pada Pilpres AS 2020.